Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KOMPARASI BIAYA PENDIDIKAN ANTARA METODE TRADISIONAL DENGAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM PADA MADRASAH DINIYAH AL-BURHANIYAH Alfi Syahr, Zulfia Hanum; Purwanti, Ari; Ulupui, I Gusti Ketut Agung
Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 12 No 1 (2016)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study are describing how the cost of education per month in Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah with the traditional method and the method of Activity Based Costing System (ABC) and also showing the effectiveness and efficiency of management system in Madrasah Diniyah. In this study, the research object is the cost of education with the traditional method and the method of Activity Based Costing system (ABC) at Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah in academic year of 2011/2012 until 2013/2014. The analysis used are quantitative analysis of the cost of education with the traditional method and the method of Activity based Costing System (ABC) and the analysis of the effectiveness and efficiency. Activities at Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah can be grouped into two categories, namely, main activity and supporting activities. Costs arising from all of the activities is then calculated by the traditional method and the method of Activity Based Costing system (ABC). The results of the calculation of the cost of education with the traditional method and the method of Activity Based Costing System (ABC) is mostly same. The effectiveness and efficiency management of the Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah can be seen from learning service, facilities, costing system, and public participation. The traditional method is more appropriate to use in Madrasah Al-Burhaniyah Diniyah because the calculation steps are much simpler and the result is as same as the method of Activity Based Costing system (ABC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana biaya pendidikan per bulan di Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system(ABC) serta mengetahui keefektifan dan efisiensi dari pengelolaan Madrasah Diniyah. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system (ABC) pada Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah pada tahun ajaran 2011/2012 hingga 2013/2014. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk perhitungan biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity based Costing system (ABC) serta analisis efektifitas dan efisiensi. Aktivitas pada Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu, aktivitas utama dan aktivitas penunjang. Biaya yang muncul dari semua aktivitas tersebut kemudian dihitung dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system (ABC). Hasil perhitungan biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system(ABC) hampir sama. Perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi dapat dilihat dari faktor, layanan belajar, sarana-prasarana, pembiayan dan partisipasi masyarakat. Metode tradisional lebih tepat digunakan di Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah karena langkah perhitungannya lebih sederhana dan hasilnya hampir sama dengan metode Activity Based Costing system (ABC).

ANALISIS KOMPARASI BIAYA PENDIDIKAN ANTARA METODE TRADISIONAL DENGAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM PADA MADRASAH DINIYAH AL-BURHANIYAH Alfi Syahr, Zulfia Hanum; Purwanti, Ari; Agung Ulupui, I Gusti Ketut
Jurnal Organisasi Dan Manajemen Vol 12 No 1 (2016)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.864 KB)

The purpose of this study are describing how the cost of education per month in Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah with the traditional method and the method of Activity Based Costing System (ABC) and also showing the effectiveness and efficiency of management system in Madrasah Diniyah. In this study, the research object is the cost of education with the traditional method and the method of Activity Based Costing system (ABC) at Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah in academic year of 2011/2012 until 2013/2014. The analysis used are quantitative analysis of the cost of education with the traditional method and the method of Activity based Costing System (ABC) and the analysis of the effectiveness and efficiency. Activities at Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah can be grouped into two categories, namely, main activity and supporting activities. Costs arising from all of the activities is then calculated by the traditional method and the method of Activity Based Costing system (ABC). The results of the calculation of the cost of education with the traditional method and the method of Activity Based Costing System (ABC) is mostly same. The effectiveness and efficiency management of the Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah can be seen from learning service, facilities, costing system, and public participation. The traditional method is more appropriate to use in Madrasah Al-Burhaniyah Diniyah because the calculation steps are much simpler and the result is as same as the method of Activity Based Costing system (ABC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana biaya pendidikan per bulan di Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system(ABC) serta mengetahui keefektifan dan efisiensi dari pengelolaan Madrasah Diniyah. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system (ABC) pada Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah pada tahun ajaran 2011/2012 hingga 2013/2014. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk perhitungan biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity based Costing system (ABC) serta analisis efektifitas dan efisiensi. Aktivitas pada Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu, aktivitas utama dan aktivitas penunjang. Biaya yang muncul dari semua aktivitas tersebut kemudian dihitung dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system (ABC). Hasil perhitungan biaya pendidikan dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing system(ABC) hampir sama. Perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi dapat dilihat dari faktor, layanan belajar, sarana-prasarana, pembiayan dan partisipasi masyarakat. Metode tradisional lebih tepat digunakan di Madrasah Diniyah Al-Burhaniyah karena langkah perhitungannya lebih sederhana dan hasilnya hampir sama dengan metode Activity Based Costing system (ABC).  

Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat Zulfia Hanum Alfi Syahr
Intizar Vol 22 No 2 (2016): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v22i2.944

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan yang pelaksanaannya dilakukan sore hari setelah jam sekolah formal. Kurikulum Madrasah Diniyah yang sederhana dan alokasi waktu belajar yang pendek tidak menjadi hambatan bagi Madrasah Diniyah untuk menghasilkan peserta didik yang berpendidikan dan intelek. Sehingga, keberadaan Madrasah Diniyah mampu berkembang menjadi salah satu sekolah elite muslim yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama Islam oleh masyarakat menengah ke bawah karena biaya pendidikannya yang murah. Selain itu, Madrasah Diniyah juga mampu bersaing dengan sekolah elite muslim lainnya yang memiliki biaya pendidikan lebih mahal. Oleh sebab itu, di era modernisasi sekarang ini pengelola Madrasah Diniyah harus mampu menghindari godaan materi dan sekuleritas kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikannya. Tujuannya adalah untuk mencetak para muslim generasi muda yang cerdas pengetahuan serta iman dan taqwanya.Diniyaa Madrasaa as a non-formal educational institutions based on religious activities which are carried out at evening after formal school hours. DiniyaaMadrasaa’s simple curriculum and short period learning activity is not being a barrier for producingeducated and intellectualstudents. Thus, the existence of DiniyaaMadrasaa can be developed into one of the moslem elite schools that can accomodate the education needed oflower middle classpeople because the tuition fee is cheap. DiniyaaMadrasaaalso able to compete with other moslem elite school that has more expensive tuition fees. Therefore, now in the era of modernization, the manager of Diniyaa Madrasaa should avoid the temptation of material and secularism curricullum in the education activity. The purpose is to create the smart young moslem generation in knowledge and faith.

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI WUJUD PENYELESAIAN PERKARA WARIS BEDA AGAMA DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT ZULFIA HANUM ALFI SYAHR
Holistik Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Keluarga adalah lingkungan pertama dari setiap individu dalam perkembangannnya hingga dewasa. Oleh sebab itu, keluarga menjadi faktor penting dalam setiap hidup manusia. Dengan demikian, sangatlah penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga agar tidak terpecah karena masalah pembagian warisan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Wasiat wajibah menjadi salah satu jalan dalam mendamaikan suatu keluarga yang berselisih paham soal pembagian warisan. Ijtihad hakim dalam putusannya untuk memberikan wasiat wajibah ini mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam perkembangannya perlu suatu kejelasan yang rinci mengenai bagaimana teknis dan kriteria untuk dapat diberikan wasiat wajibah. Sehingga, wasiat wajibah ini bisa mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi penganut agama dan kepercayaan lain. Kata Kunci : wasiat wajibah, waris, beda agama Family is the first environment that develop each individual to be mature person. Therefore, family becomes an important factor in every human life. Thus, it is important to maintain the unity and harmony of a family. Do not let a family split because of inheritance matter. Cassation decision of Supreme Court has became jurisprudence for inheritance matter of non moslem heirs. That jurisprudence is used to guide the judges for deciding the inheritance case of non moslem heirs. Wasiat wajibah be one solution for reconciling a family disputing about the division of inheritance. Judges decision to give wasiat wajibah reflecting fairness, usefulness, and legal certainty for those seeking justice. In its development, wasiat wajibah needs for a detailed clarity on how technical and criteria to be granted. Thus, it was could reflect Islam as rahmatan lil'alamin not only for moslems but also for adherents of other religions and beliefs. Keywords: wasiat wajibah, inheritance, different religion

PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DENGAN IKM PLUS Zulfia Hanum Alfi Syahr
Prosiding Seminar Nasional Pakar Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.4233

Pengadilan sebagai salah satu lembaga publik memiliki tugas memberikanlayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu, dalammelaksanakan tugasnya pengadilan harus tunduk pada Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal tersebut dikuatkandengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kebijakantersebut kemudian dikembangkan dengan diterapkannya program AkreditasiPenjamin Mutu (APM) untuk pengadilan. Program tersebut telah berjalanselama 3 tahun dan memerlukan evaluasi sebagai dampak dari penerapanstandar layanan pengadilan terhadap kepuasan masyarakat pengguna. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)pengguna layanan pengadilan dengan survei IKM plus. Metode yangdigunakan adalah dengan mix method yang menggunakan pendekatankuantitatif untuk mengetahui nilai IKM dan pendekatan kualitatif untukmengetahui informasi-informasi terkait dengan peningkatan kualitas layananpengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwamasyarakat cukup puas terhadap peningkatan kualitas pengadilan melaluiprogram APM dengan nilai IKM 48,8.

DINAMIKA DIGITALISASI MANAJEMEN LAYANAN PENGADILAN Zulfia Hanum Alfi Syahr
Prosiding Seminar Nasional Pakar PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.6825

Pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan peradilan. Terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung RI. Upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Kebijakan yang sangat berdampak pada perubahan kualitas layanan pengadilan menjadi lebih informatif, transparan dan akuntabel adalah dengan dimulainya penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Program SIPP menjadi langkah awal transisi layanan peradilan secara konvensional menuju era digital. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya e-court dan e-litigasi sebagai wadah utama terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah melihat perkembangan layanan pengadilan dari masa ke masa yang dianalisis secara deskriptif untuk mengkaji penerapan kebijakan layanan peradilan yang sudah ada hingga era globalisasi 4.0 saat ini. Hasil dari kajian ini merupakan riwayat kebijakan-kebijakan terkait layanan pengadilan yang masih konvensional hingga terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia.

Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim bagi Masyarakat Zulfia Hanum Alfi Syahr
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 3 No 1 (2016): Maret
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.564 KB)

Diniyaa Madrasaa as a non-formal educational institutions based on religious activities which are carried out at evening after formal school hours. Diniyaa Madrasaa’s simple curriculum and short period learning activity is not being a barrier for producing educated and intellectual students. Thus, the existence of Diniyaa Madrasaa can be developed into one of the moslem elite schools that can accomodate the education needed of lower middle class people because the tuition fee is cheap. Diniyaa Madrasaa also able to compete with other moslem elite school that has more expensive tuition fees. Therefore, now in the era of modernization, the manager of Diniyaa Madrasaa should avoid the temptation of material and secularism curricullum in the education activity. The purpose is to create the smart young moslem generation in knowledge and faith

Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim bagi Masyarakat Zulfia Hanum Alfi Syahr
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 4 No 1 (2017): Maret
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.168 KB)

Diniyaa Madrasaa as a non-formal educational institutions based on religious activities which are carried out at evening after formal school hours. Diniyaa Madrasaa’s simple curriculum and short period learning activity is not being a barrier for producing educated and intellectual students. Thus, the existence of Diniyaa Madrasaa can be developed into one of the moslem elite schools that can accomodate the education needed of lower middle class people because the tuition fee is cheap. Diniyaa Madrasaa also able to compete with other moslem elite school that has more expensive tuition fees. Therefore, now in the era of modernization, the manager of Diniyaa Madrasaa should avoid the temptation of material and secularism curricullum in the education activity. The purpose is to create the smart young moslem generation in knowledge and faith.

CREATING A STANDARDIZED ASSESSMENT FOR COURT ACCREDITATION Zulfia Hanum Alfi Syahr
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.1.2019.39-62

The improvement of court’s quality has been done through various efforts, one of them is an accreditation program. Before the implementation of internal accreditation policies, the courts under the Supreme Court had used ISO standards to maintain the service quality. Along with the development of judiciary innovations especially the dream toward the great judiciary, the Supreme Court has developed special accreditation standards for each judicial environment. General Court (Badilum) has implemented the Quality Assurance Accreditation (APM) programme in 7 assessment areas. Afterward, the Religious Courts (Badilag) in addition to 7 APM areas as in Badilum also applied 9 other assessment standards. Furthermore, the Military and Administration Agency (Badilmiltun) has 7 different accreditation assessment areas with Badilum and Badilag. The problem that will be examined is how to determine the ideal criteria for assessing court accreditation. Given that the ideal accreditation standard is not only improving the quality of court services but also being able to meet the needs and expectations of justice seekers, as indicated by the community satisfaction index. The court accreditation standard used today is the adoption of the International Framework of Court excellent (IFCE) and is adapted to the area of Bureaucratic Reform and the oversight function of the Supreme Court. The method of determining accreditation criteria is done by comparing court accreditation standards that have been used with the SERVQUAL model. The SERVQUAL model is an initial model that appears to measure service quality. The results of the study found that a number of court accreditation assessment standards has been represented the dimensions of service quality at SERVQUAL.

ACCESS TO POSBAKUM IN PANDEMIC TIMES AND THE DIGITAL ERA FOR THE COMMUNITY AS A MEANING OF SOCIAL JUSTICE FULFILLMENT Muhamad Zaky Albana; Zulfia Hanum Alfi Syahr
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11, No 3 (2022)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.3.2022.545-562

Access to justice for the community is a mandate from the Constitution Article 28 Paragraph 1, which states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law. The development of access to posbakum is a form of fulfilling social justice for the community following the mandate of the fifth principle of Pancasila. It is also stated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which requires the court to assist justice seekers, try to overcome all obstacles, and achieve a simple trial, fast and low cost. Therefore, a legal aid post (Posbakum) is established at every court to help the underprivileged gain access to justice and equality before the law. So far, posbakum can only be accessed by going to court directly, so during the Covid-19 pandemic, people were hampered from getting these services. Especially for people who live in villages far from the courts, it is tough for them to access and obtain legal aid services from the courts. This paper examines how to develop posbakum so that village communities can more easily access it. It will also investigate the obstacles people in rural areas face in obtaining posbakum services. The method used is qualitative with data collection techniques through library research and interviews, coupled with a normative study of related regulations. This study shows that the existence of Posbakum, through partnerships with the village government, can provide better access to justice for village communities.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search