Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Prosiding Seminar Nasional Pakar

PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DENGAN IKM PLUS Zulfia Hanum Alfi Syahr
Prosiding Seminar Nasional Pakar Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.4233

Abstract

Pengadilan sebagai salah satu lembaga publik memiliki tugas memberikanlayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu, dalammelaksanakan tugasnya pengadilan harus tunduk pada Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal tersebut dikuatkandengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kebijakantersebut kemudian dikembangkan dengan diterapkannya program AkreditasiPenjamin Mutu (APM) untuk pengadilan. Program tersebut telah berjalanselama 3 tahun dan memerlukan evaluasi sebagai dampak dari penerapanstandar layanan pengadilan terhadap kepuasan masyarakat pengguna. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)pengguna layanan pengadilan dengan survei IKM plus. Metode yangdigunakan adalah dengan mix method yang menggunakan pendekatankuantitatif untuk mengetahui nilai IKM dan pendekatan kualitatif untukmengetahui informasi-informasi terkait dengan peningkatan kualitas layananpengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwamasyarakat cukup puas terhadap peningkatan kualitas pengadilan melaluiprogram APM dengan nilai IKM 48,8.
DINAMIKA DIGITALISASI MANAJEMEN LAYANAN PENGADILAN Zulfia Hanum Alfi Syahr
Prosiding Seminar Nasional Pakar PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.6825

Abstract

Pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan peradilan. Terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung RI. Upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Kebijakan yang sangat berdampak pada perubahan kualitas layanan pengadilan menjadi lebih informatif, transparan dan akuntabel adalah dengan dimulainya penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Program SIPP menjadi langkah awal transisi layanan peradilan secara konvensional menuju era digital. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya e-court dan e-litigasi sebagai wadah utama terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah melihat perkembangan layanan pengadilan dari masa ke masa yang dianalisis secara deskriptif untuk mengkaji penerapan kebijakan layanan peradilan yang sudah ada hingga era globalisasi 4.0 saat ini. Hasil dari kajian ini merupakan riwayat kebijakan-kebijakan terkait layanan pengadilan yang masih konvensional hingga terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia.