Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna LEGAL BRIEF Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum West Science Law and Human Rights Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Rechtsnormen Journal of Law Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Asma Karim, Asma
Fakultas Hukum, Universitas Darussalam Ambon
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara Karim, Asma
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v3i1.395

Abstract

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara.  Metode yang digunakan adalah metode ceramah, dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan kepada para orang tua di Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Realitasnya masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya. Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak. b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan atau adanya kesadaran hukum peserta tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara khususnya bagi warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang) Dika Wahyu Putri; Karim, Asma
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.20

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan Pemasyarakatan perempuan lanjut usia dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu (a) Perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut mencakup hak atas ketersediaan (availability), hak atas keterjangkauan (accessibility), hak atas menerima atau mendapatkan (acceptability), hak atas kualitas (quality); (b) Perlindungan hukum represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, antara lain: (a) Over kapasitas; (b) Kurangnya tenaga ahli medis; (c) Fasilitas yang kurang memadai; dan 4) Keterbatasan anggaran.   Abstract This research aims to determine the legal protection for the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary and the inhibiting factors. This research falls under the category of socio-legal studies. The research results indicate the following: Forms of legal protection are divided into 2 categories: (a) Preventive legal protection, which encompasses the right to availability, accessibility, acceptability, and quality of healthcare. (b) Repressive legal protection, provided by the government through sanctions against individuals involved in violence and discrimination against healthcare professionals in accordance with the laws and regulations. Inhibiting factors for legal protection of the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary include: (a) Overcrowding, (b) Lack of medical experts, (c) Inadequate facilities and (d) Budget constraints.    
TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA Raharjo, Suryawan; Anindita, Anindita; Karim, Asma
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.28

Abstract

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparatur pemerintahan, militer, dan juga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terfokus pada inti permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak ada distorsi atau ketidakjelasan dalam analisis. Dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, suatu negara menegaskan komitmenya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap setiap individu. Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sangatlah penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi semua individu.
Analysis of the Role of Company Legal Bureaus in Preventing Business Disputes: Structured Interview Approach Firmansyah, Firmansyah; Harjoni, Harjoni; Karim, Asma; Niva, Matteson; Putra, Suprio Jaya
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.1037

Abstract

Background. Often, conflicts occur in modern business. However, business disputes can be very detrimental to a company financially and to its reputation. Therefore, the role of corporate law firms in preventing and handling business disputes is becoming increasingly important. A corporate law firm can help manage risk and minimize the possibility of disputes. Purpose: The purpose of this research is to study how corporate law firms prevent business disputes. The focus of the research is to understand how they spot potential disputes, create strategies to prevent them, and how they handle disputes that arise. The main aim of this research is to provide deeper insight into how effective the role of corporate law firms is in reducing the risk of business disputes. Method. This research was conducted using a structured interview method. Members of corporate law firms who have relevant knowledge and experience in managing business disputes are the respondents interviewed. Using pre-prepared interview guidelines, interviews are conducted in person or via a virtual platform. Next, qualitative analysis was carried out on the interview data to find patterns, themes and important findings. Results. The research results show that corporate law firms are very important in preventing business disputes. To avoid disputes, respondents create clear contracts, provide training to employees, and monitor changes in legislation. Company authorities also handle disputes using mediation, negotiation, and arbitration. Conclusion. The study found that corporate law firms play a very important role in preventing and handling business disputes. By using the right strategy and proactively involving various parties, corporate law firms can help companies reduce risks and reduce the negative impact of business disputes. Therefore, investment in the development of a corporate law firm can be considered as feasible.
Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah dengan Sistem Perantara (Makelar) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Karim, Asma
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v2i2.7418

Abstract

This study aims to know and analyze the process of implementing land sale and purchase using a broker based on the regulation of the minister of trade number 51 of 2017 concerning property trading companies and to find out and analyze the legal responsibilities of the parties if there are legal problems in the future land sale and purchase transaction in Wates sub-district, Kulon Progo Regency. His research methods are empirical juridical based on primary data as well as secondary data. The results showed that based on primary data from interviews with individual brokers in Kulonprogo, it is known that in principle in the process of buying and selling property with the intermediary of brokers, which are individuals or individuals, most of the procedures are almost the same as the processes applied to companies incorporated in the Regulation of the Minister of Trade Number 51 of 2017. It can be seen that the procedure is that the broker generally makes an oral agreement, followed by a written agreement which is generally underhand, providing the choice of location needed by the buyer, verifying data from the landowner to check the authenticity of land ownership; assist the process of transactions with sellers when buyers are interested in buying the desired location; then the broker and seller bring land data to be transacted at the PPAT Notary; Further about the legal responsibility of the parties in the event of legal problems in the land sale and purchase transaction in the future, namely, brokers, and service users should make contracts that affirm the rights and obligations of the parties, in addition to affirming the legal responsibilities that must be borne by the parties in the event of adverse defaults in the future.
Legal Protection of Patients’ Confidentiality in the Era of Mandatory Electronic Medical Records Hendrata, Winona May; Karim, Asma
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v7i2.1723

Abstract

Electronic medical records (EMR) is the result of technology and information advancement in healthcare. However, the implementation of EMR has not been optimal, thus doubts about patient’s data security inevitably rise. The method used in this research is statute approach. Implementation of EMR is obligated through the enactment of Indonesian Health Ministerial Regulation. The obligation to guard professional secret is regulated in legal enactment, as well as within health professionals code of ethics. EMR system with adequate requirement is crucial in order to guarantee the security of the data contained. The EMR system requirement has been regulated within the Health Ministerial Regulation, however more detailed technical explanation is still needed. Moreover, secret disclosure is a crime under Indonesian Penal Code, and unlawfully accessing information system is punishable by law. Legal protection of patient confidentiality are expected to maintain the trust of patients toward healthcare facilities that has utilized EMR. Keywords: electronic medical records; health law; patient confidentiality
A Juridical Analysis of Intellectual Property Rights as Fiduciary Guarantees in Banking Institutions Karim, Asma
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.977

Abstract

This study aims to find out and analyze the mechanism for assessing intellectual property rights as fiduciary guarantees in banking institutions and the mechanism for implementing the execution of intellectual property if the debtor defaults. The results showed that the mechanism for assessing intellectual property rights as fiduciary guarantees in banking institutions involves several requirements, namely: first, sub-mission of applications for intellectual trust-based financing to financial or banking in-stitutions by completing the following requirements: Financing proposals, having a creative economy business; Have an engagement related to creative economy IP; have a registration letter or IP certificate. Second: bank financial institutions or non-bank fi-nancial institutions in providing intellectual property-based financing carry out: verifi-cation of creative economy businesses; verification of registration letters or intellectual property certificates that are used as collateral that can be executed in the event of a dispute or non-dispute; valuation of intellectual property used as collateral; disburse-ment of funds to creative economy actors; and receipt of financing returns from Crea-tive Economy Actors in accordance with the agreement
Comparison of Legal Aspects of Consumer Protection in E-commerce Transactions and TikTok Shop in Indonesia Judijanto, Loso; Solapari, Nuryati; Karim, Asma; Febryani, Evy
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i02.859

Abstract

Consumer protection in the digital age presents unique challenges and opportunities, particularly in the context of emerging platforms like TikTok Shop. This study undertakes a comparative analysis of the legal aspects of consumer protection in e-commerce transactions and TikTok shops in Indonesia. Through a normative approach, key similarities, differences, challenges, and opportunities are identified, shedding light on the evolving regulatory landscape and its implications for consumers, businesses, and policymakers. Findings highlight the need for adaptive regulation, enhanced enforcement mechanisms, industry collaboration, and consumer empowerment to ensure a fair, transparent, and accountable digital commerce ecosystem.
LEGAL STANDING PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN Karim, Asma
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.359

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 tentang pemegang merek terdaftar yang jangka waktunya berakhir dan belum perpanjangan merek, menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing melakukan gugatan a quo. Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut (dilihat dari perspektif hukum materiil). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan berbasis pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Mahkamah Agung kurang cermat dalam menjatuhkan putusan. Selaku judex juris, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan bahwa penggugat memiliki legal standing melakukan gugatan a quo didasarkan pada adanya iktikad tidak baik dari tergugat. Yaitu pertama, tergugat tidak melaksanakan putusan judex juris dalam perkara serupa Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011, yang menyatakan penggugat adalah pemegang hak merek terdaftar, tetapi tergugat kemudian tetap menggunakan merek yang sama kedua kalinya. Kedua, penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo adalah mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.Kata kunci: legal standing; judex juris; iktikad tidak baik. ABSTRACT Decision of the Supreme Court Number 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 concerning registered brand holders which the period ended and the brand was not extended yet, states that the litigant does not have a legal standing to make a quo lawsuit. These researches analyze whether the Supreme Court's consideration is appropriate or not in the decision (viewed from a material legal perspective). The research used a normative juridical method, based on secondary data. The author believes that the Supreme Court was not accurate in giving decision. As a judex juris, the Supreme Court should consider that the litigant has a legal standing to make a quo lawsuit since the defendant has a bad faith. First, the defendant did not implement the judex juris decision in the similar case Number 803 K/ Pdt.Sus/2011, which states that the litigant is the holder of registered brand rights, but the defendant then continues to use the same brand twice. Second, the litigant has a legal standing propose a quo lawsuit referring to Article 77 of Law Number 20 of 2016, which states that an accusation for cancellation can be submitted without time limit if there is a bad faith. Keywords: legal standing; judex juris; bad faith.
Co-Authors Anindita, Anindita Dika Wahyu Putri Febryani, Evy Firmansyah Firmansyah Harjoni Harjoni Hendrata, Winona May Judijanto, Loso Niva, Matteson Putra, Suprio Jaya Raharjo, Suryawan Solapari, Nuryati