Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA TERHADAP MASALAH PENGANGGURAN DI KABUPATEN ASAHAN Makmur Butar Butar; Teuku Alfiady; Arinanda Arinanda
Jurnal Jurnalisme Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jj.v11i1.6665

Abstract

Komunikasi masih menjadi hambatan dalam proses penanganan masalah kemiskinan bagi penerima kartu pra-kerja di kabupaten Asahan Sumatera Utara. Komunikasi yang tidak efektif berimbas pada ketidak tahuan penerima kartu prakerja tentang kegunaan kartu tersebut, terutama terkait dengan kewajiban mereka dalam mengikuti berbagai pelatihan yang sudah diinstruksikan. Selain itu, banyak peserta juga memilih program pelatihan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan tidak sejalan dengan minat mereka. Secara tidak langsung kegagalan ini berdampak pada peningkatan kompetensi penerima manfaat kartu pra-kerja ini. Komunikasi yang efekti sangat penting sebagai dasar penumbuhan kesadaran sekaligus pengetahuan mereka. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan wawancara terhadap masayarakat yang menerima kartu pra kerja dan kepada pemangku kepentingan pengambil kebijakan di kabupaten Asahan yaitu Dinas Ketanaga kerjaan.
STRATERGI DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERJELANJUTAN (SUSTAINABLE LIVELIHOOD) MASYARAKAT TEUPIN KUYUN KECAMATAN SEUNEDON KABUPATEN ACEH UTARA Teuku Alfiady; Arifin Awaludin; Arinanda Arinanda
Jurnal Jurnalisme Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jj.v10i1.4886

Abstract

Masyarakat Teupin Kuyun secara umum bersandar pada dua sumber penghasilan, yaitu sebagai nelayan dan petani garam tradisional sebagai penopang kebutuhan hidupan mereka. Sebagai nelayan masyarakat Teupin Kuyun terkendala dengan hasil tangkapan yang tidak menentu serta kepemilikan sarana alat tangkap yang mesti mewenya kepada pihak ketiga. Sehingga hasil tangkapannya tidak dinikmati seutuhnya, mereka harus berbagi hasil dengan pihak penyewa dengan sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan. Sebagai petani garam masyarakat juga tidak menerima pendapatan yang mencukupi. Petani garam tradisional dengan sistem perebusan yang dijalani memerlukan biaya produksi yang cukup besar. Banyak petani garam berhenti produksi, karena tidak memiliki modal yang cukup tiap kali memulai usahanya. Ketergantungan masyarakat Teupin Kuyun terhadap sumber daya alam yang teresedia menempatkan mereka pada posisi yang sulit untuk dapat mewujudkan hidup yang sejahtera. Ketersediaan sumber daya alam memiliki batas tingkat produktifitasnya serta sangat tergantung terhadap kondisi cuaca. Kajian ini memperlihatkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang berlangsung lama diperlukan keterampilan lain oleh masyarakat setempat. Modernisasi sistem produksi garam juga perlu dilakukan untuk menekan biaya produksi yang tidak rasional. Dimana biaya produksi tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkan.
COLLABORATIVE MANAJEMENT DALAM PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT DI KOTA LHOKSEUMAWE Ahmad Yani; Nazaruddin Nazaruddin; Arinanda Arinanda; Ti Aisyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10972

Abstract

The emergence of polemics at the level of thought of young intellectuals is a reality that is positive enough for people's intelligence to understand. Not to mention that since the implementation of Qanun Jinayat Number 6 in 2014 there have been no good results, there are still hundreds of violators/years, this proves that the implementation of Qanun Jinayat in the city of Lhokseumawe has not been successful. Chaos Theory regarding the Butterfly Effect. based on this theory does not rule out the possibility that in the future the Province of Aceh, especially the youth, will lose their identity as Acehnese people because social problems today cannot be resolved by the government, the government is not serious about involving other stakeholders, it is necessary to have a collaborative manager in implementing the Qanun Jinayat. have an impact on the future. Based on these conditions, the researcher here wants to take the first step to anticipate potential problems in the future because Jinayat Law is a form of resistance to the era of globalization which can eliminate the identity of a region or country.Munculnya polemik di level pemikiran para intelektual muda merupakan realitas yang cukup positif bagi pencerdasan masyarakat untuk memahami. Belum lagi semenjak di implementasikan Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 belum ada hasil yang baik masih terdapat pelanggar dalam jumlah ratusan/tahun, ini membuktikan bahwa implementasi Qanun Jinayat pada kota lhokseumawe belum berhasil. Chaos Theory mengenai Butterfly Effect. berdasarkan teori tersebut tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Provinsi Aceh terkhususnya muda-mudi akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat Aceh, sebab permasalahan sosial dewasa ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, ketidak seriusan pemerintah dalam  melibatkan stateholder lain, maka diperlukan  collaborative managent dalam menjalankan Qanun Jinayat akan berdampak pada masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut disini peneliti ingin mengambil langkah awal untuk mengantisipasi potensi masalah di masa yang akan datang dikarenakan Hukum Jinayat merupakan wujud Resistance terhadap era globalisasi yang dapat menghilangkan identitas sebuah daerah maupun negara.
EMPOWERMENT OF SALTED FISH PROCESSING BUSINESS IN INCREASING COMMUNITY INCOME IN LHOKSEUMAWE CITY Ti Aisyah; Murniati Murniati; Ahmad Yani; Muhammad Hasyem; Arinanda Arinanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11754

Abstract

Empowerment is essential for the salted fish processing community in Gampong Ujung Blang. Because the salted fish processing business is one of the main livelihoods of the Ujung Blang Gampong coastal community. The powerlessness of the community whose main livelihood is in the salted fish processing business with weaknesses in various aspects, both knowledge is still carried out in traditional Processing, skills are still limited, availability of infrastructure is still limited, capital is limited, and productivity results are still narrow, only enough to be marketed to local communities. The research focuses on empowering Salted Fish Processing Businesses to increase the Income of Gampong Ujung Blang Communities, Lhokseumawe City. The study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out by an interactive model: data reduction, data display, verification, and conclusion. The research results on empowering salted fish processing businesses in Ujung Blang village have been carried out by the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lhokseumawe City through financial assistance, infrastructure assistance, and training. However, they are still constrained and unsustainable, yet to be evenly distributed among the community. The salted fish processing business which the people of Ujung Blang village occupy has yet to be able to increase Income because each salted fish processing production is limited with a limited workforce (5 people). With erratic wages with an average worker wage of Rp. 50,000/day. Meanwhile, the Income from the owner of the salted fish processing business is around Rp. 5 million/month is only enough for daily needs and business capital playback because capital and production are still low and marketing is limited (local area).Pemberdayaan penting dilakukan kepada masyarakat pengolahan ikan asin Gampong Ujung Blang. dikarenakan  usaha pengolahan ikan asin merupakan salah satu pencaharian utama masyarakat pesisir gampong Ujung Blang. Ketidak berdayaan masyarakat yang pencaharian utamanya bidang usaha pengolahan ikan asin dengan kelemahannya pada berbagai aspek baik pengetahuannya masih dilakukan proses pengolahan secara tradisional, ketrampilan masih terbatas, ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, modal terbatas, dan hasil produktivitasnya masih terbatas hanya cukup dipasarkan untuk masyarakat lokal. Fokus penelitian bagaimana Pemberdayaan Usaha Pengolahan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat  Gampong Ujung Blang Kota Lhokseumawe. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.   Tehnik analisis data dilakukan model interaktif yaitu reduksi data penyajian data (data display) verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pemberdayaan usaha pengolahan ikan asin di gampong Ujung Blang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe dalam bentuk bantuan dana, bantuan sarana prasarana dan pelatihan namun masih sangat terbatas dan tidak berkelanjutan, belum merata kepada masyarakat. Usaha pengolahan ikan asin yang ditekuni mayarakat gampong Ujung Blang belum dapat meningkatkan pendapatan karena hasil produksi pengolahan ikan asin masing terbatas dengan penggunaan tenaga kerja yang terbatas (5 orang). Dengan upah yang tiidak menentu dengan upah pekerja rata-rata  Rp. 50.000/hari. Sedangkan Pendapatan dari pemilik usaha pengolahan ikan asin berkisar Rp. 5 juta/bulan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pemutaran modal usaha, dikarena modal dan produksi masih rendah dan pemasaran yang terbatas (wilayah lokal).
Optimalisasi Layanan Program Posyandu Lansia di Gampoeng Juli Mee Teungoeh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Abdul Razak; Nazaruddin Nazaruddin; Arinanda Arinanda; Aiyub Aiyub; Murniati Murniati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 04 (2026): April 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Posyandu Lansia di Gampoeng Juli Mee Teungoh, Kabupaten Bireuen, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan posyandu telah berjalan rutin setiap bulan melalui pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, dan pemberian makanan tambahan, namun belum optimal karena partisipasi lansia masih rendah. Faktor penghambat meliputi ketidakpastian jadwal, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana, serta kondisi kesehatan lansia, sedangkan faktor pendukung berupa kerja sama dengan puskesmas, dukungan perangkat gampong, dan komitmen kader. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan komunikasi, penjadwalan, dan fasilitas guna meningkatkan partisipasi lansia serta kualitas pelayanan secara berkelanjutan
PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI HOAKS DAN DISINFORMASI DI ERA MEDIA SOSIAL Cipto Duwi Priyono; Teuku Alfiady; Arinanda Arinanda; Rabith Madah Khulaili Harsya; Yuliani Istiqomah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.59339

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di era media sosial. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 40 orang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai karakteristik hoaks, disinformasi, serta langkah-langkah sederhana dalam memverifikasi informasi digital sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan nilai rata-rata peserta pada seluruh aspek penilaian, nilai post-test tertinggi terlihat pada aspek kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi palsu nilai rata-rata 91. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil membangun sikap kritis dan kesadaran peserta dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Meskipun terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman teknologi digital dan keterbatasan waktu pelaksanaan, kegiatan tetap berjalan efektif melalui pendekatan pendampingan langsung dan diskusi kelompok. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital masyarakat sehingga diharapkan mampu meminimalkan penyebaran hoaks dan disinformasi di lingkungan sosial.
IMPLEMENTATION OF THE POLICY PROHIBITING THE KILLING OF ESTUARY CROCODILES IN RANTAU GEDANG AND TELUK RUMBIA VILLAGES, SINGKIL DISTRICT, ACEH SINGKIL REGENCY Fitrianda Sari; Mauludi; Arinanda; Muhammad Hasyem; Risna Dewi
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21737674

Abstract

This study examines the implementation of the policy prohibiting the killing of estuarine crocodiles in Rantau Gedang Village and Teluk Rumbia Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency, as well as the factors hindering its implementation. The study was motivated by increasing human–crocodile conflicts that have resulted in fatalities and created a dilemma between wildlife conservation and community safety. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which focuses on policy content and implementation context. The findings indicate that the prohibition policy has not been implemented optimally. Although it has a strong legal foundation and clear objectives, it has not fully addressed the community's need for safety. The main barriers include low community compliance, limited resources, inadequate continuous socialization, weak inter-agency coordination, and the socio-economic dependence of local communities on river activities. A more comprehensive strategy is therefore required through improved public awareness, strengthened monitoring, and human–wildlife conflict mitigation so that estuarine crocodile conservation can be balanced with community safety and welfare.
EVALUATION OF THE INTEGRATED POPULATION COURT PROGRAM IN COLLABORATION WITH THE DISTRICT COURT (SEDU KOPI) AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE IN BENER MERIAH Rizaldi Win Arif; Aiyub; Arinanda
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 1 (2025): DECEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v5i1.1587

Abstract

This study aims to evaluate the Integrated Population Court Collaboration with the District Court (SEDU KOPI) Program implemented by the Population and Civil Registration Office of Bener Meriah Regency. This program is a form of public service innovation that aims to facilitate the public in processing population documents that require court decisions, such as name changes, birth certificate corrections, child recognition, and adoption, without having to come directly to the courthouse. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using William N. Dunn's public policy evaluation theory, which emphasizes three main indicators, namely effectiveness, efficiency, and equity. The results of the study indicate that the SEDU KOPI program is quite effective in providing convenience to the public because it shortens service time and increases access to population legal services. However, its implementation has not been optimal due to several obstacles, such as a minimal implementation budget, lack of socialization to the public, a low number of incoming applications, and a limited number of assigned judges. This condition resulted in irregular program implementation and even stopped. Based on the evaluation results, it can be concluded that the SEDU KOPI program is a beneficial and relevant innovation in improving the quality of population administration services. However, to ensure the program's sustainability, adequate budget support, improved inter-agency coordination, and intensified community outreach are needed to optimally achieve the program's primary objectives.
Penguatan Resiliensi Anak Pascabanjir melalui Program Trauma Healing di Gampong Meunasah Lhok, Kabupaten Aceh Utara Depita Kardiati; Murniati Murniati; Arinanda Arinanda; Sarrah Kurnia Fadhillah; Almuna Ramadhani; Mira Humaira; Dian Arlianty
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Vol. 4 No. 3 (2026): JULI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jpma.v4i3.2445

Abstract

Flood disasters not only cause physical damage but also have significant psychological impacts on children as one of the most vulnerable groups. Children in Gampong Meunasah Lhok, North Aceh Regency, experienced various post-disaster psychosocial problems, including anxiety, fear, social withdrawal, and decreased self-confidence. This community service program aimed to enhance children's resilience after flooding through the implementation of the Children's Adaptive Resilience Enhancement (CARE) model integrated with the Participatory Action Research (PAR) approach. The program involved children, village officials, parents, and community leaders through four sequential stages. The activities began with Connect & Comfort, which focused on building emotional connections and creating a sense of safety, followed by Expressive Arts & Assessment through expressive art therapy and psychological assessment. The next stage, Reframing & Narrative Storytelling, encouraged children to reframe their traumatic experiences through storytelling, while the final stage, Education for Disaster Preparedness, provided disaster preparedness education to strengthen children's adaptive resilience. The results demonstrated positive improvements in the children's psychosocial condition, as reflected by their increased ability to express emotions, restored self-confidence, greater participation in group activities, and improved knowledge of disaster preparedness.
Implementation Of The Mobile Service Program For Electronic ID Card Issuance For Persons With Disabilities In Lhokseumawe City Aulia Putri Sania Nasution; Mauludi Mauludi; Lisa Iryani; Aiyub Aiyub; Arinanda Arinanda
Indonesian Journal Economic Review (IJER) Vol. 6 No. 3 (2026): September
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ijer.v6i3.957

Abstract

The Mobile Service Program (Program Jemput Bola) represents an innovative public service initiative implemented by the Department of Population and Civil Registration of Lhokseumawe City to improve access to civil registration services for persons with disabilities. This study examines the implementation of this program for Electronic Identity Card (KTP-el) issuance and identifies the obstacles encountered. Utilizing a qualitative descriptive approach with case study design, data were collected through observation, in-depth interviews with nine purposively and accidentally selected informants, and documentation. Data validity was ensured through source and technique triangulation. Analysis followed Robert K. Yin's case study framework. The findings reveal that while the program has been implemented, it has not yet achieved optimal performance. Communication aspects remain inadequate, with socialization failing to reach all target groups and limited inter-agency coordination. Resources are constrained by insufficient human resources for field coverage, inadequate facilities (limited recording equipment and operational vehicles), and unstable internet connectivity. Disposition demonstrates strong commitment among implementers despite heavy workloads. Bureaucratic structure shows established procedures but suboptimal, inconsistent inter-agency coordination, with conflicting accounts between department and sub-district officials regarding coordination. Four categories of obstacles were identified: limited data on target beneficiaries, ineffective socialization and coordination, inadequate human resources, and insufficient supporting infrastructure. These constraints result in uneven service coverage, preventing full realization of the program's inclusive service objectives. Strengthening program implementation requires enhanced inter-agency coordination, expanded community outreach through village-level engagement, improved facilities, increased competent personnel, and consistent cross-sectoral collaboration.