Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO Abdul Halim; Supriyono Supriyono; Mohammad Nurman
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 2 No 2 (2023): AGUSTUS 2023
Publisher : MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v2i2.3299

Abstract

Pendaftaran hak atas tanah adalah proses hukum yang esensial dalam melindungi hak properti dan mencegah terjadinya konflik. Namun, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran ini masih kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metode penyelenggaraan sosialisasi melibatkan lokakarya, diskusi kelompok, simulasi, kampanye media sosial, serta evaluasi hasil. Hasil dari sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa tentang implikasi hukum pendaftaran hak atas tanah. Melalui kampanye media sosial yang mereka kembangkan, mahasiswa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendaftaran ini. Selain itu, pelatihan kemampuan komunikasi dan simulasi pendaftaran hak atas tanah turut membantu mahasiswa dalam berperan aktif sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah sosialisasi pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak properti. Hasil positif dari kegiatan ini mengindikasikan pentingnya peran pendidikan dan partisipasi mahasiswa dalam menciptakan perubahan positif dalam bidang hukum properti dan pemilikan tanah. Diharapkan upaya ini dapat terus dikembangkan dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai dampak yang lebih luas di masyarakat.
PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Supriyono Supriyono
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7371

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban. Indonesia telah menerapkan pemberatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberatan pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana berupa penjara, denda, kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku memiliki esensi preventif dan represif, meskipun masih terdapat kendala implementasi di lapangan. Kesimpulannya, pemberatan pidana telah memberikan penguatan perlindungan hukum, namun masih memerlukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
PERANAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Supriyono Supriyono; Yudistira Nugroho
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6448

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan fundamental dalam arah pembentukan dan pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman normatif dalam merancang dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggantikan sistem pidana kolonial warisan Belanda. Melalui pendekatan kualitatif- deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain resistensi aparat penegak hukum dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk penguatan pendidikan Pancasila, pelatihan aparat, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Fenomena Kriminalisasi Aktivitas Menabung Receh Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Supriyono Supriyono; Syafira Nundri Antari
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8156

Abstract

Fenomena masyarakat yang menabung uang receh dalam jangka waktu panjang namun berujung pada proses hukum pidana menimbulkan problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana batasan kriminalisasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta bagaimana penerapan prinsip hukum pidana dalam kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap aktivitas menabung receh berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan ultimum remedium. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas menabung receh tidak memenuhi unsur tindak pidana selama tidak terdapat niat jahat, kerugian, dan sifat melawan hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan overcriminalization dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.