Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis At-Tanwir Law Review
Multi Sri Asnani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN TERPADU BERBASIS GENDER TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KDRT Multi Sri Asnani; Irwansyah Irwansyah
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.113 KB)

Abstract

Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan.Pemenuhan hak diberbagai instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses implementasi Perda tersebut sedang terhadap tingkat pemahamannya masih dirasa sangat kurang ditiap instansi. Dari tingkat pemahaman tersebut tentunya melandasi bagaimana fungsi kordinasi yang ada. Masalah yang justru muncul adalah tingkat pemahaman terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan ini. Dalam konteks pemberlakuannya ternyata masih banyak Instansi yang tidak mengetahui perihal kordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Terlebih dari sisi pembebanan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa pemenuhan hak– hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan sebagaimana mestinya instansi tersebut Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa Fadil, Muh.; Rustan, Ahmad; Sri Asnani, Multi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1703

Abstract

The simultaneous election of Village Heads (Pilkades) in South Konawe Regency on September 24, 2023 is crucial after the issuance of Law Number 3 of 2024. Although the Constitutional Court in Decision Number 92/PUU-XXII/2024 stated that the Regional Elections were in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the facts are contrary to Article 32 paragraph 1 of the Village Law regarding the notification of the end of the term of office of the village head. This research aims to analyze the Constitutional Court's considerations in case 92/PUU-XXII/2024 from the perspective of justice and the principle of the rule of law. This research employs a normative legal method, utilizing both a statutory approach and a case approach, with a focus on examining Article 118, letter e of Law Number 3 of 2024. The Constitutional Court judge's consideration that the Regional Elections in South Konawe were by the Village Law factually contradicted Article 32 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014. A total of 94 village heads still have 7 months remaining in office and 2 other village heads 14 months when the election is held, even though the notice of term of office should have been made 6 months in advance. This makes the Constitutional Court's consideration juridically flawed and contrary to the principle of the rule of law, so that the applicant's application should be rejected.
Co-Authors Ahmad Rustan Fadil, Muh. Irwansyah Irwansyah