Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Melawan Kredo Aborsi: “Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan” Ade Yulfianto; Fullah Jumaynah
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 2 (2016): Tantangan Gerakan Sosial
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.908 KB) | DOI: 10.22146/jps.v3i2.23536

Abstract

Aborsi di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang dan selama itu pula perempuan kerap kali menjadi pihak yang ada dalam posisi rentan nan riskan. Pasalnya, banyak aborsi yang berlangsung secara tidak aman. WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan per tahun, 750.000 hingga 1,5 juta dilakukan di Indonesia, 2.500 orang di antaranya berakhir dengan kematian (Wijono, 2000). Aborsi juga kerap dikaitkan dengan persoalan moral, budaya, sosial, hingga agama. Perempuan yang melakukan aborsi dapat serta merta divonis tidak bermoral dan menjadi bagian dari pelaku seks bebas. Padahal kehamilan yang tidak diinginkan tentu disebabkan oleh banyak faktor. Dewasa ini, barulah mulai tumbuh gerakan-gerakan yang membawa pada harapan yang lebih cerah mengenai isu aborsi. Gerakan #AbortionIsNotaCrime merupakan gerakan sosial dan aktivisme digital global yang menentang kriminalisasi perempuan terhadap aborsi. LSM Samara merupakan salah satu lembaga swadaya yang membawa gerakan ini ke Indonesia. Mereka hadir guna mengurai simpul kusut akan penyelesaian isu aborsi yang sarat akan ketidakadilan sosial. Perempuan sebagai sebuah entitas sosial, tak pernah luput dari dominasi kuasa pengetahuan, baik yang sifatnya patriarkis hingga yang sifatnya politis. Penelitian ini bermaksud melihat dan memahami bagaimana Gerakan #AbortionIsNotaCrime ini berlangsung dan praktik-praktik aktivisme seperti apa yang dilakukan oleh LSM Samara dalam melawan wacana dominan tentang aborsi di Indonesia.
The Nationalist-Religious Political Image in the Construction of the News of Ganjar Pranowo's Appointment as a Presidential Candidate Fullah Jumaynah
Kalijaga Journal of Communication Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Communication and Islamic Broadcasting Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/kjc.51.02.2023

Abstract

This article attempts to read the political image that was highlighted by Ganjar Pranowo when he was appointed as the presidential candidate of the PDI-P by analyzing news framing from two mass media with quite different ideologies, namely Kompas.com and Republika.co.id. This study uses a descriptive-qualitative approach using the Robert N. Entman framing analysis model. From the research that has been done, it can be interpreted that Kompas.com displays aspects that are embedded directly with symbols that are identical to the PDI-P, such as Soekarno's cap and the venue of for the determination event at the Batu Tulis Palace, which was Soekarno's residence. Apart from that, Kompas.com also displays sources from internal PDI-P. Meanwhile, Republika.co.id displays several emphases linking religious symbols related to Megawati's beliefs and mentioning her attitude as a statesman. In addition, the news displayed by Republika.co.id tends to choose sources from political observers as the title choice, compared to direct opinions from actors or parties who understand.
Framing Women's Politics "Wadon Wadas" Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo Jumaynah, Fullah; Subekti, Valina Singka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5505

Abstract

Munculnya konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari kehadiran gerakan sosial termasuk gerakan perempuan. Wadon Wadas merupakan gerakan perlawanan perempuan terhadap penambangan andesit. Penambangan tersebut adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangunan Bendungan Bener salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Purworejo. Wadon Wadas menolak penambangan bahan baku berupa andesit untuk kebutuhan menjaga alam Wadas yang merupakan warisan turun temurun penopang kehidupan warga Wadas. Beragam aksi kolektif dilakukan Wadon Wadas mulai dari mujahadah, membesek, aksi demonstrasi, dan lain sebagainya. Aksi-aksi yang dilakukan mendapatkan sorotan publik yang masif yang kemudian membesarkan kampanye gerakan tersebut. Melaui studi literatur, penelitian ini menunjukan framing gerakan perlawanan yang merupakan satu bagian penting dari struktur politik perlawanan (contentious politics) telah berhasil dilakukan Wadon Wadas melalui framing ketidakadilan. Ketidakadilan yang dihadapi Wadon Wadas kemudian melahirkan perlawanan kolektif perempuan Wadas dan menunjukan politik perempuan yang lahir dari tradisi dan kebutuhan domestik.
Stuck in the Smoke: When Carbon Meets Capital in the Global South Hasanal Bolqiah, Luthfi; Jumaynah, Fullah
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan 128-151
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.5.2.2025.128-151

Abstract

Over the past decade, carbon taxation has emerged as a central instrument in global emission reduction efforts. Yet in many developing countries of the Global South, its implementation has fallen short of the urgency posed by the climate crisis. A significant gap in the literature remains: how industrial resistance and domestic power configurations shape the design and enactment of carbon tax policies. This study examines the dynamics of industrial resistance to carbon taxation in four Global South countries—India, South Africa, Mexico, and South Korea—by highlighting the strategic alliances forged between the state and carbon-intensive industries. This study adopts a qualitative approach, employing a comparative research design to analyze policy documents, statistical data from the World Bank, IEA, and Carbon Pricing Dashboard, along with relevant academic literature. Findings indicate that in all four cases, the state tends not to act as a transformative agent, but rather as a facilitator of fiscal and political compromises with industrial actors. The resulting policies are largely symbolic—characterized by low tax rates, broad exemptions, and the absence of escalation strategies. Framed through the lens of strategic state–capital alliances, this study argues that state–market relations in the Global South cannot be understood purely in technocratic terms, but must be seen as configurations of power that shape the trajectory of energy transitions. These findings offer important theoretical implications for climate policy research and the political economy of development.
Framing Analysis of Kompas.com’s Coverage of Mobilization in the Social Movement Action of August 28–29, 2025 Rambadani, Amanda Jingga; Manullang, Gladys Rotua Marito; Puspitasari, Rinny; Ummah, Aniqotul; Jumaynah, Fullah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4501

Abstract

This study aims to analyze how Kompas.com frames mobilization within the Social Movement Action of August 28–29, 2025. The study examines media construction through a framing analysis approach using four Kompas.com articles that implicitly address mobilization processes, action dynamics, and the actors involved. The data consist of online news texts selected based on their relevance to the issue of mass mobilization. The analysis identifies the structure of news discourse through the elements of diagnostic framing, prognostic framing, and motivational framing to understand how the media define problems, present solutions, and construct collective motivation in the context of social movements. The results show that mobilization by labor groups and university students is framed as a legitimate response to structural issues, while student mobilization is framed as a potential disruption that needs to be prevented. The structure of the coverage highlights differing emphases on actors deemed responsible, ranging from the government and police apparatus to organizers of protest calls. The main finding of this study indicates that Kompas.com consistently assigns different levels of legitimacy to mobilization based on group identity and underscores the media’s role in shaping public perceptions of social movements.
Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji Ayu, Nia; Ilmi, Amanda; Evandy, Marcello; Nurdin; Jumaynah, Fullah
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 3 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v3i3.542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa negara terbentuk dalam konflik tersebut, serta bagaimana posisi kerentanan dan strategi perlawanan masyarakat lokal muncul sebagai respons terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa laporan lembaga advokasi, pemberitaan media, regulasi agraria, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan politik sumber daya. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi teoritik berbasis pendekatan politik agraria kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara membangun konfigurasi dominasi melalui kebijakan penetapan kawasan hutan negara, pemberian konsesi kepada PT Silva Inhutani Lampung, serta penggunaan kombinasi koersi dan hegemoni untuk mempertahankan klaim penguasaan. Aliansi ekonomi-politik antara negara dan korporasi memperkuat marginalisasi masyarakat lokal, terlihat dari stigmatisasi sebagai “perambah”, kriminalisasi, eksklusi administratif, dan keterbatasan akses terhadap tanah maupun layanan publik. Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan berbagai bentuk resistensi melalui advokasi, aksi kolektif, dan upaya mempertahankan ruang hidup, meskipun ruang tawarnya tetap lemah dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria di Register 45 bukan sekadar sengketa klaim tanah, tetapi mencerminkan struktur politik agraria nasional yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok paling rentan dalam relasi kuasa negara.
Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil: Dinamika Demokrasi dalam Konflik Agraria Kendeng, Jawa Tengah Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Revalyza Misbah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2680

Abstract

The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.
Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Apasha, Rahma; Sizdah, Raisha; Nurdin, Nurdin; Jumaynah, Fullah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5226

Abstract

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja Ampat.