Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Konstitusi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Hariman Satria, Hariman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Visibility of the Death Penalty in Indonesia: From Levy to Restoration Adianto Adianto; Hariman Satria; Alasman Mpesau
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5049

Abstract

In Indonesia, the death penalty is regulated in Article 10 letter a number 1 of the old Criminal Code and is placed as the main crime. The death penalty is a classic criminal law product which emphasizes that punishment must contain retribution or appropriate reward. Meanwhile, after the new Criminal Code was passed, the death penalty was made more flexible. There is a kind of paradigm shift in punishment from the old Criminal Code which was retaliatory in nature to the new Criminal Code which is restorative and rehabilitative in nature. The death penalty is made a special punishment and is threatened alternatively with other types of punishment, for example imprisonment for 20 years or life imprisonment. The death penalty can also be carried out through a probationary period.
Circumstantial Evidence in Criminal Proof: Is It Reliable? Arifuddin Arifuddin; Hariman Satria; Faisal Abdaud
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5130

Abstract

Proof is the backbone of criminal justice. Because any party who lacks evidence will lose in the court decision. In current judicial practice in Indonesia, there is a lot of discussion about indirect evidence. This term originates from the common law criminal law doctrine and is starting to be used by Indonesian academics when explaining criminal cases in court. The results of the study show that normatively, the Criminal Procedure Code does not recognize the distribution of evidence, either direct or indirect. In criminal justice practice, indirect evidence can be seen in its functionalization in two decisions, namely decision Number 498K/PID/2017. Indirect evidence used is in the form of: witness statements, expert statements, letters and instructions. Furthermore, decision Number 1813K/PID.SUS/2016. The indirect evidence used is documentary evidence and statements from several witnesses. In order not to cause errors in practice, direct evidence must be prioritized, not the other way around.
MENALAR PUTUSAN SURAT DAKWAAN YANG BATAL DEMI HUKUM DALAM DELIK PERZINAAN: Kajian Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi Fatwa Al Yusak; Hariman Satria
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i2.650

Abstract

Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi merupakan putusan yang mengundang polemik karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Kasus yang menjadi objek putusan ini berkaitan dengan tindak pidana perzinaan. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif. Analisis dilakukan melalui penggabungan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut. Pertama, dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga unsur-unsur delik yang didakwakan tidak terhubung dengan fakta-fakta materiil yang relevan. Kedua, meskipun dakwaan jaksa penuntut umum memiliki kekurangan, majelis hakim tidak seharusnya langsung menyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP. Ketiga, pembatalan dakwaan tidak sesuai dengan jenis putusan akhir dalam perkara ini. Keempat, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Kendari agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM PERSPEKTIF VICTIMLESS CRIME (STUDI PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA) Fajar Aprilianto; Hariman Satria; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.657

Abstract

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk victimless crime. Meskipun istilah Victimless crime masih menjadi bahan perdebatan dalam kajian viktimologi kontemporer, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, sangatlah mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis solusi atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini hadir untuk membahas bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan, serta mereka seringkali menjadi korban akibat interaksi sosial, terutama dalam konteks keluarga dan lingkungan, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan. Rehabilitasi menjadi solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
Co-Authors Abdaud, Faisal Adianto Adianto Alasman Mpesau Arifuddin Arifuddin Dagani, Gamlan Fajar Aprilianto Fatwa Al Yusak Irmansah, Irmansah Kamaruddin Kamaruddin Mafardin Mafardin Rosman Ahmad Setiawan, Endi Topo Santoso