Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PANDANGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP HAK PEREMPUAN Aniqotul Ummah; Entol Mashutama Yunan; Dendi Dendi; M. Rizky Milza
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6195

Abstract

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang besar dan sering dibicarakan oleh banyak orang. Gender sendiri merupakan konstruksi pemikiran masyarakat atas suatu jenis kelamin. Konstruksi pemikiran masyarakat tentang jenis kelamin cenderung membentuk pemikiran patriarkis, yaitu pemikiran yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kecenderungan persepsi masyarakat tentang gender ini dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti budaya, adat-istiadat dan agama. Pemikiran agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia, mempengaruhi persepsi masyarakat tentang gender. Pengaruh pemikiran Islam seringkali membentuk pemikiran yang cenderung bersifat patriarkis di kepala pemeluknya. Banyak pemeluk agama Islam menerima ajaran Islam secara tidak utuh, sehingga membentuk pemikiran yang melemahkan hak perempuan. Islam Liberal yang mengadopsi pemikiran liberal untuk dimasukan ke dalam ajaran Islam, tidak setuju dengan tafsir mentah yang dipercaya oleh masyarakat tentang gender. Pengaruh liberal membuat pemikiran Islam Liberal lebih memperhatikan tentang masalah patriarki dan hak perempuan. Islam Liberal mendukung untuk adanya kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, guna membentuk penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang pandangan Islam Liberal terhadap hak perempuan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka
Keterwakilan Perempuan di Birokrasi: Fenomena Glass Ceilling Pada Kementerian Republik Indonesia Aisyah; Almirah Ghaisani Putri; Yulia Sri Kanti; Aniqotul Ummah
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 11 No 01 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/jsga.v11i01.10430

Abstract

As time progresses, the involvement of women becomes significantly apparent in various aspects of life such as education, healthcare, economy, and politics, as well as being crucial within bureaucracy. Despite the importance of women's involvement in bureaucracy, there still exists gender inequality particularly in occupying certain positions. The phenomenon known as the glass ceiling inhibits the career advancement of female workers. In Indonesia, this glass ceiling phenomenon is further reinforced by the patriarchal culture, making it difficult for women working in government ministries to attain promotions or higher positions. Research conducted using qualitative methods, employing books, journals, articles, and other sources as data, indicates that in Indonesia, there are still several obstacles hindering women from advancing in their careers. These obstacles include a lack of awareness and understanding about the importance of gender equality among leaders within the ministry environment. Data also indicates a very low representation of women in crucial positions within Indonesian ministries. However, there are several ways to address the glass ceiling phenomenon, such as setting examples for society that women can be leaders, empowering female employees, and providing skill training to instill knowledge and confidence for them to become leaders. Keywords: Glass Ceiling, Feminism, Position
PERAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM MENDORONG AKSI KOLEKTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS GERAKAN IKLIM INTERNASIONAL Hidayat, Irgi Fahrezi Hidayat; Fatih, Muhammad Sulthan; Safdar, Shakil; Aniqotul Ummah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i1.1626

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kewarganegaraan global dan perubahan iklim melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Kewarganegaraan global, yang mencakup kesadaran kolektif dan tanggung jawab individu terhadap isu lintas batas, menjadi konsep penting dalam mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Temuan menunjukkan bahwa kewarganegaraan global berperan sebagai katalisator dalam mendorong kesadaran lingkungan, kolaborasi antarnegara, dan aksi individu untuk mengurangi jejak karbon. Namun, tantangan dalam penggalangan aksi kolektif, seperti resistensi antar generasi dan fragmentasi narasi, memengaruhi efektivitasnya. Pendekatan narasi yang inklusif dan kolaboratif menjadi solusi potensial untuk membangun solidaritas lintas kelompok dan generasi dalam menghadapi krisis iklim. Dengan integrasi konsep kewarganegaraan global dalam pendidikan dan kebijakan, individu dan komunitas dapat lebih aktif berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, kebijakan, dan aksi kolektif dalam membangun dunia yang lebih ramah lingkungan. Kata Kunci: Kewarganegaraan Global, Perubahan Iklim, Mitigasi, Pendidikan Berkelanjutan, Solidaritas
KESENJANGAN DAN KETIDAKSETARAAN: TANTANGAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL NIAS Handoko, Dewa Nugraha; viqri, Achmad Aidil; Yulius, Argy Berliani; Aniqotul Ummah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak kesehatan di Kabupaten Nias, wilayah terpencil di Sumatera Utara. Latar belakangnya adalah keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, dan tantangan geografis yang memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kesenjangan kesehatan di Nias dan mengeksplorasi penerapan konsep the right to have rights dalam menjamin hak Kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dan membandingkan kondisi Nias dengan daerah terpencil lainnya. Hasil menunjukkan adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, tetapi upaya pemerintah seperti alokasi dana Rp85 miliar untuk infrastruktur menunjukkan potensi perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan secara merata
Analysis Of The JIS Development Conflict: Eviction Of Bayam Village Residents And The Disregard Of 'Right To Have Rights' Shakira, Bella Ola; Zahra Hanifah Salma; Revalyza Misbah; Aniqotul Ummah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3379

Abstract

Jakarta International Stadium (JIS) is a large-scale infrastructure project designed to be one of the largest and most modern stadiums in Indonesia, with a capacity of up to 82,000 spectators. This research analyzes the social conflict caused by the eviction of Kampung Bayam residents for the construction of the Jakarta International Stadium (JIS) from the perspective of social justice and human rights. This study aims to explore how the eviction not only reflects a violation of the right to housing, but also a denial of the collective rights of the community, including the right to development that affects their lives. This study uses a qualitative-descriptive approach with secondary data from official documents, previous research, and mass media. The results show that the evictions not only resulted in the loss of people's homes and livelihoods, but also violated basic principles of social justice, such as the right to housing and participation in development. This denial of basic rights creates significant socio-economic impacts, including psychological trauma, difficulty accessing public services, and loss of economic stability. This research recommends inclusive and socially just development policies to ensure no group of people is marginalized.
Global Citizen and Shared Responsibility: Addressing the Rohingya Refugee Crisis in Indonesia Paripurna, Clarissa Fortuna; Ragilia Dwi Pradita; Silvana Putri Priageng; Aniqotul Ummah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3406

Abstract

The Rohingya refugee crisis is one of the humanitarian issues that has received a lot of public attention. The issue of ethnic violence against the Rohingya has emerged since Myanmar did not recognize them as citizens. This wave of refugees arrived in Indonesia in 2009 and continued in 2023, precisely in Aceh. The purpose of this study is to analyze the role of global citizenship in responding to and handling the Rohingya refugee crisis in Indonesia. Not only that, the purpose of this study also aims to describe the challenges faced and the impacts caused by the presence of Rohingya refugees in Indonesia. The method used in this study uses qualitative case study-based methods. This study uses data obtained from reading journals, articles and books that are in accordance with the discussion topics chosen by the researcher. The case study approach is used to make it easier for the author to elaborate and explain what global citizenship is and its role in world-level problems, one of which is the problem of Rohingya refugees. This study proves that global citizenship cannot provide much change for Rohingya refugees. In Indonesia itself, there is no policy that can really help Rohingya refugees, as well as at the world level. With the implementation of a more integrated global citizenship, solutions regarding Human Rights can be realized.
The Dynamics of the Prosperous Justice Party's Strategy in the Depok City Regional Elections Across Four Periods (2005-2020) Felix Marshall Jotham; Aniqotul Ummah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1500

Abstract

This article explores the dynamics of the political strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) in the Depok City Regional Head Election (Pilkada) during the 2005-2020 period. The focus of this study is to analyze the strategy of nominating mayors and deputy mayors by PKS, which managed to maintain power for almost 20 years, spanning four consecutive terms. Depok City became a significant stronghold for PKS, demonstrating the party's dominance through strategic adaptations over time. This research employs a descriptive qualitative approach, using campaign strategy indicators to evaluate PKS's success in the Depok City Pilkada. The main objectives of the study are to understand the evolution of PKS's strategy, identify the strategic steps taken, and explore the key factors that influenced the party's success in winning the Pilkada. The results reveal a gradual evolution in PKS's strategy. In the 2005 Pilkada, the party relied on conventional approaches such as grassroots networks and social activities. However, with technological advancements, PKS began adopting digital campaigns in subsequent elections. This transformation became evident in the 2015 and 2020 regional elections, where social media was used extensively to engage young voters and the urban middle class. The findings highlight that strategic adaptation, internal unity, and the ability to address local issues were key to PKS's dominance in Depok. The relationship between PKS and Depok City reflects a complex political dynamic, where the party successfully integrated traditional and modern campaign strategies to maintain its power. This research underscores the importance of adaptation, solidarity, and innovation in local political competition, which were the determining factors in PKS's success in the Depok City Regional Election from 2005 to 2020.
Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat: Kebijakan Politik Perempuan Sherly Tjoanda di Maluku Utara Mufidah Aufa Nur Husna; Nacwa Aisyilla Naisyila; Zafira Adzra Daffany; Tiara Rahma Aulia; Aniqotul Ummah; Hendika Dwinanda Wicaksana
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v3i3.3252

Abstract

This study aims to analyze the political leadership of Sherly Tjoanda as the Governor of North Maluku in addressing poverty alleviation and improving public welfare. The study is motivated by the low representation of women in Indonesian politics despite the implementation of affirmative action policies, as well as the complex development challenges in North Maluku, where rapid economic growth driven by the mining sector has not been accompanied by equitable welfare distribution. This research employs a qualitative approach using a single case study design. Secondary data were collected from government documents, Statistics Indonesia (BPS) reports, the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), official speeches, and relevant media publications. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, supported by thematic analysis based on transformational leadership theory, gender leadership theory, feminist political economy, and media framing analysis. The findings indicate that Sherly Tjoanda's leadership adopts a participatory, collaborative, and welfare-oriented approach through policies focusing on rural infrastructure development, the empowerment of agriculture, fisheries, tourism, and the development of Sofifi as the provincial administrative center. Although North Maluku has experienced remarkable economic growth due to the downstream nickel industry, the equitable distribution of welfare remains a significant challenge. This study concludes that women's political leadership is capable of producing inclusive, responsive, and socially oriented public policies that contribute to more equitable regional development.
Framing Analysis of Kompas.com’s Coverage of Mobilization in the Social Movement Action of August 28–29, 2025 Amanda Jingga Rambadani; Gladys Rotua Marito Manullang; Rinny Puspitasari; Aniqotul Ummah; Fullah Jumaynah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4501

Abstract

This study aims to analyze how Kompas.com frames mobilization within the Social Movement Action of August 28–29, 2025. The study examines media construction through a framing analysis approach using four Kompas.com articles that implicitly address mobilization processes, action dynamics, and the actors involved. The data consist of online news texts selected based on their relevance to the issue of mass mobilization. The analysis identifies the structure of news discourse through the elements of diagnostic framing, prognostic framing, and motivational framing to understand how the media define problems, present solutions, and construct collective motivation in the context of social movements. The results show that mobilization by labor groups and university students is framed as a legitimate response to structural issues, while student mobilization is framed as a potential disruption that needs to be prevented. The structure of the coverage highlights differing emphases on actors deemed responsible, ranging from the government and police apparatus to organizers of protest calls. The main finding of this study indicates that Kompas.com consistently assigns different levels of legitimacy to mobilization based on group identity and underscores the media’s role in shaping public perceptions of social movements.
Peran Komunitas JubirWarga dalam Menyalurkan Aspirasi Warga melalui X-Petisi Warga Livia Audy Salsabila; Anindhi Ramadhani; Mohammad Rayhan Hidayat; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11356

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Jubir Warga sebagai perantara berbasis komunitas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perkotaan melalui X-Petisi Warga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya ekspresi digital warga, khususnya generasi muda, dengan terbatasnya kemampuan institusi politik formal dalam menerjemahkan ekspresi tersebut menjadi respons kebijakan yang nyata. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan memanfaatkan dokumentasi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan proposal, jejak media sosial, serta literatur yang relevan mengenai politik perkotaan, partisipasi digital, ruang publik, dan hak atas kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga berfungsi sebagai penerjemah sipil yang menghimpun keluhan sehari-hari masyarakat, menyederhanakan bahasa advokasi, memperluas ruang diskusi informal, serta menghubungkan aspirasi warga dengan jalur birokrasi melalui narasi berbasis data dan policy brief. Namun, advokasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan berupa respons birokrasi yang belum merata, lemahnya mekanisme tindak lanjut, keterbatasan sumber daya, serta risiko perhatian publik di ruang digital yang cepat meredup sebelum berubah menjadi tekanan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa X-Petisi Warga relevan sebagai model alternatif partisipasi perkotaan, tetapi memerlukan penguatan verifikasi, jaringan warga yang berkelanjutan, serta jalur akuntabilitas yang lebih jelas.