Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.628
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal Iso Jurnal Studi Gender dan Anak Journal of Law, Poliitic and Humanities PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Journal of Governance and Public Administration
Aniqotul Ummah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PANDANGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP HAK PEREMPUAN Aniqotul Ummah; Entol Mashutama Yunan; Dendi Dendi; M. Rizky Milza
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6195

Abstract

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang besar dan sering dibicarakan oleh banyak orang. Gender sendiri merupakan konstruksi pemikiran masyarakat atas suatu jenis kelamin. Konstruksi pemikiran masyarakat tentang jenis kelamin cenderung membentuk pemikiran patriarkis, yaitu pemikiran yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kecenderungan persepsi masyarakat tentang gender ini dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti budaya, adat-istiadat dan agama. Pemikiran agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia, mempengaruhi persepsi masyarakat tentang gender. Pengaruh pemikiran Islam seringkali membentuk pemikiran yang cenderung bersifat patriarkis di kepala pemeluknya. Banyak pemeluk agama Islam menerima ajaran Islam secara tidak utuh, sehingga membentuk pemikiran yang melemahkan hak perempuan. Islam Liberal yang mengadopsi pemikiran liberal untuk dimasukan ke dalam ajaran Islam, tidak setuju dengan tafsir mentah yang dipercaya oleh masyarakat tentang gender. Pengaruh liberal membuat pemikiran Islam Liberal lebih memperhatikan tentang masalah patriarki dan hak perempuan. Islam Liberal mendukung untuk adanya kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, guna membentuk penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang pandangan Islam Liberal terhadap hak perempuan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka
Keterwakilan Perempuan di Birokrasi: Fenomena Glass Ceilling Pada Kementerian Republik Indonesia Aisyah; Almirah Ghaisani Putri; Yulia Sri Kanti; Aniqotul Ummah
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 11 No 01 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/jsga.v11i01.10430

Abstract

As time progresses, the involvement of women becomes significantly apparent in various aspects of life such as education, healthcare, economy, and politics, as well as being crucial within bureaucracy. Despite the importance of women's involvement in bureaucracy, there still exists gender inequality particularly in occupying certain positions. The phenomenon known as the glass ceiling inhibits the career advancement of female workers. In Indonesia, this glass ceiling phenomenon is further reinforced by the patriarchal culture, making it difficult for women working in government ministries to attain promotions or higher positions. Research conducted using qualitative methods, employing books, journals, articles, and other sources as data, indicates that in Indonesia, there are still several obstacles hindering women from advancing in their careers. These obstacles include a lack of awareness and understanding about the importance of gender equality among leaders within the ministry environment. Data also indicates a very low representation of women in crucial positions within Indonesian ministries. However, there are several ways to address the glass ceiling phenomenon, such as setting examples for society that women can be leaders, empowering female employees, and providing skill training to instill knowledge and confidence for them to become leaders. Keywords: Glass Ceiling, Feminism, Position
Tantangan Terhadap Stabilitas Politik dan Sosial Indonesia: Dampak Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Neysa Naila; Shafina Imaniary; Aulia Ramadhanty; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1974

Abstract

Penelitian ini membahas dampak kontroversi yang ditimbulkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia. HTI, yang mengusung ideologi negara Islam, telah memicu perdebatan terkait penerapan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural. Pembubaran organisasi ini oleh pemerintah Indonesia menjadi refleksi atas tantangan dalam mengelola keragaman ideologi dan agama, serta ancaman terhadap integrasi sosial dan stabilitas negara. Melalui analisis ini, diperoleh pemahaman bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga keharmonisan antar kelompok agama dan ideologi menjadi kunci dalam mencegah konflik.
Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia Keisya Damayanti; Caritas Nadya Anisti; Reivania Calista Rizanul; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2026

Abstract

This research examines the implementation of the 30% women's representation quota policy in Indonesian politics. Using a qualitative method with a descriptive analytical approach through library research, this study analyzes the challenges and effectiveness of affirmative action policies for women in politics. The findings show that despite the quota policy, women's representation in legislative bodies remains inadequate due to several factors, including patriarchal culture, limited access to political education, and varying levels of political party commitment. The study reveals that patriarchal social systems tend to position men in higher public roles while women are expected to focus on domestic roles, leading to detrimental stereotypes that reduce women's interest and confidence in political participation. Additionally, women face internal challenges such as limited political experience and knowledge due to restricted access to political education and training. Political parties' varying commitment to affirmative policies further compounds these challenges, with some parties merely fulfilling the 30% quota as an administrative requirement. This study recommends comprehensive measures including enhanced political education for women, gender equality awareness programs, strengthened support from political parties, and systemic changes in social and political structures to achieve more effective women's representation in Indonesian politics.
Analisis Keterlibatan Warga Digital melalui Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia Oktavia Anggi Ramadhani; Ahren Jasmine Azzahra; Apvira Azhari Siregar; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2058

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, salah satunya melalui gerakan #ReformasiDikorupsi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan warga digital dalam gerakan tersebut melalui platform media sosial. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan media sosial, terutama hashtag #ReformasiDikorupsi, menjadi alat mobilisasi politik yang efektif dalam menanggapi kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat solidaritas di kalangan warga digital, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas partisipasi politik yang lebih substantif, seperti tindakan simbolis (slacktivism) yang tidak berlanjut pada aksi konkret. Selain itu, gerakan ini juga menghadapi kendala dalam mengorganisir aksi fisik yang dapat memperluas dampak politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih baik dengan menggabungkan upaya digital dan aksi langsung untuk memperkuat efektivitas gerakan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengadvokasi perubahan sosial dan politik di Indonesia.
Minoritas dan Multikulturalisme: Studi Kasus Sulitnya Izin Pembangunan Gereja di Cilegon Bintang Aura Mayesa Putri; Tiara Julianti Haryanto; Gabriella Dofani Natalia Siregar; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2110

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sulitnya mendapatkan izin pembangunan gereja di Kota Cilegon, yang mencerminkan tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dengan metode kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap beberapa penyebab utama, seperti aturan yang diskriminatif, penolakan dari masyarakat, dan kebijakan lokal yang tidak adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ini tidak hanya melanggar konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menimbulkan ketegangan antar agama. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan aturan, dialog yang inklusif, dan pendidikan tentang keberagaman untuk menciptakan keadilan dan toleransi beragama di Indonesia.
PERAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM MENDORONG AKSI KOLEKTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS GERAKAN IKLIM INTERNASIONAL Hidayat, Irgi Fahrezi Hidayat; Fatih, Muhammad Sulthan; Safdar, Shakil; Aniqotul Ummah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i1.1626

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kewarganegaraan global dan perubahan iklim melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Kewarganegaraan global, yang mencakup kesadaran kolektif dan tanggung jawab individu terhadap isu lintas batas, menjadi konsep penting dalam mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Temuan menunjukkan bahwa kewarganegaraan global berperan sebagai katalisator dalam mendorong kesadaran lingkungan, kolaborasi antarnegara, dan aksi individu untuk mengurangi jejak karbon. Namun, tantangan dalam penggalangan aksi kolektif, seperti resistensi antar generasi dan fragmentasi narasi, memengaruhi efektivitasnya. Pendekatan narasi yang inklusif dan kolaboratif menjadi solusi potensial untuk membangun solidaritas lintas kelompok dan generasi dalam menghadapi krisis iklim. Dengan integrasi konsep kewarganegaraan global dalam pendidikan dan kebijakan, individu dan komunitas dapat lebih aktif berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, kebijakan, dan aksi kolektif dalam membangun dunia yang lebih ramah lingkungan. Kata Kunci: Kewarganegaraan Global, Perubahan Iklim, Mitigasi, Pendidikan Berkelanjutan, Solidaritas
KESENJANGAN DAN KETIDAKSETARAAN: TANTANGAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL NIAS Handoko, Dewa Nugraha; viqri, Achmad Aidil; Yulius, Argy Berliani; Aniqotul Ummah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak kesehatan di Kabupaten Nias, wilayah terpencil di Sumatera Utara. Latar belakangnya adalah keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, dan tantangan geografis yang memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kesenjangan kesehatan di Nias dan mengeksplorasi penerapan konsep the right to have rights dalam menjamin hak Kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dan membandingkan kondisi Nias dengan daerah terpencil lainnya. Hasil menunjukkan adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, tetapi upaya pemerintah seperti alokasi dana Rp85 miliar untuk infrastruktur menunjukkan potensi perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan secara merata
Analysis Of The JIS Development Conflict: Eviction Of Bayam Village Residents And The Disregard Of 'Right To Have Rights' Shakira, Bella Ola; Zahra Hanifah Salma; Revalyza Misbah; Aniqotul Ummah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3379

Abstract

Jakarta International Stadium (JIS) is a large-scale infrastructure project designed to be one of the largest and most modern stadiums in Indonesia, with a capacity of up to 82,000 spectators. This research analyzes the social conflict caused by the eviction of Kampung Bayam residents for the construction of the Jakarta International Stadium (JIS) from the perspective of social justice and human rights. This study aims to explore how the eviction not only reflects a violation of the right to housing, but also a denial of the collective rights of the community, including the right to development that affects their lives. This study uses a qualitative-descriptive approach with secondary data from official documents, previous research, and mass media. The results show that the evictions not only resulted in the loss of people's homes and livelihoods, but also violated basic principles of social justice, such as the right to housing and participation in development. This denial of basic rights creates significant socio-economic impacts, including psychological trauma, difficulty accessing public services, and loss of economic stability. This research recommends inclusive and socially just development policies to ensure no group of people is marginalized.
Global Citizen and Shared Responsibility: Addressing the Rohingya Refugee Crisis in Indonesia Paripurna, Clarissa Fortuna; Ragilia Dwi Pradita; Silvana Putri Priageng; Aniqotul Ummah
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3406

Abstract

The Rohingya refugee crisis is one of the humanitarian issues that has received a lot of public attention. The issue of ethnic violence against the Rohingya has emerged since Myanmar did not recognize them as citizens. This wave of refugees arrived in Indonesia in 2009 and continued in 2023, precisely in Aceh. The purpose of this study is to analyze the role of global citizenship in responding to and handling the Rohingya refugee crisis in Indonesia. Not only that, the purpose of this study also aims to describe the challenges faced and the impacts caused by the presence of Rohingya refugees in Indonesia. The method used in this study uses qualitative case study-based methods. This study uses data obtained from reading journals, articles and books that are in accordance with the discussion topics chosen by the researcher. The case study approach is used to make it easier for the author to elaborate and explain what global citizenship is and its role in world-level problems, one of which is the problem of Rohingya refugees. This study proves that global citizenship cannot provide much change for Rohingya refugees. In Indonesia itself, there is no policy that can really help Rohingya refugees, as well as at the world level. With the implementation of a more integrated global citizenship, solutions regarding Human Rights can be realized.
Co-Authors Ahren Jasmine Azzahra Aisyah Almirah Ghaisani Putri Apvira Azhari Siregar Aulia Ramadhanty Bintang Aura Mayesa Putri Caritas Nadya Anisti Dendi Dendi Entol Mashutama Yunan Fatih, Muhammad Sulthan Felix Marshall Jotham Gabriella Dofani Natalia Siregar Handoko, Dewa Nugraha Hidayat, Irgi Fahrezi Hidayat Keisya Damayanti M. Rizky Milza Neysa Naila Oktavia Anggi Ramadhani Paripurna, Clarissa Fortuna Ragilia Dwi Pradita Reivania Calista Rizanul Revalyza Misbah Safdar, Shakil Shafina Imaniary Shakira, Bella Ola Silvana Putri Priageng Tiara Julianti Haryanto viqri, Achmad Aidil Yulia Sri Kanti Yulius, Argy Berliani Zahra Hanifah Salma