Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

KARAKTERISTIK KITAB – KITAB HADIS DAN MUHADIS NUSANTARA Hasman Zhafiri Muhammad; Dzulkifli Hadi Imawan
Holistic al-Hadis Vol 9 No 1 (2023): January - June 2023
Publisher : Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/holistic.v9i1.6517

Abstract

The development of hadith books in the archipelago is full of the services of scholars in the archipelago who received education in the Middle East, such as Sheikh Nawawi al-Bantani and Sheikh Mahfudz al-Tarmasi. This study aims to examine the science related to the two ulama figures and their efforts in the civilization of the scientific treasures of hadith in the archipelago. This study uses a library study where the sources extracted are scientific literature in the form of journal articles and books. From the results of this study it was found that Sheikh Nawawai al-Bantani and Sheikh Mahfudz al-Tarmasi were Nusantara people who both studied in the Middle East and contributed to the civilization of the development of hadith books in the archipelago. And both of them are among other scholars who have laid the scientific foundations in Islamic boarding schools throughout Indonesia to this day, because their works are still being used and studied. Keywords: Books of Hadith, Nusantara Ulama, Islamic Boarding School ABSTRAK Perkembangan kitab – kitab hadis di Nusantara sarat dengan jasa para ulama – ulama di Nusantara yang mengenyam pendidikan di Negeri Timur Tengah, diantaranya seperti Syekh Nawawi al – Bantani dan Syekh Mahfudz al – Tarmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan keilmuwan dua tokoh ulama tersebut dan usaha – usahanya dalam peradaban khasanah keilmuwan hadis di Nusantara. Penelitian ini meggunakan studi Pustaka dimana sumber yang digali ialah literatur – literatur ilmiah berupa artikel jurnal dan buku. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Syekh Nawawai al – Bantani dan Syekh Mahfudz al – Tarmasi ialah orang Nusantara yang sama – sama menimba ilmu di Timur Tengah dan memberikan kontribusi dalam peradaban pengembangan kitab – kitab hadis di Nusantara. Serta beliau berdua merupakan diantara para ulama – ulama lainnya yang meletakkan dasar keilmuwan di pesantren – pesantren seluruh Indonesia hingga saat ini, sebab karya – karyanya masih terus digunakan dan dikaji. Kata Kunci : Kitab – kitab Hadis, Ulama Nusantara, Pesantren
Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo) Nur Afida, Herlina; Zhafiri Muhammad, Hasman; Nasution, Khoiruddin
Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 November 2023 "Gender Relations in Marriage: The Role of the Wife in Financial Support"
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/qanun.v1i2.24729

Abstract

Harmony is something that is always desired by families of career couples, but reality shows that gender inequality often occurs in families where the husband and wife both work outside the home. This article aims to elucidate the condition of dual-career couples' families in the village of Tosari Rejo and how they establish gender equality within the family. The research type in this article is field research. Data collection in this study was conducted through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the construction of gender equality in dual-career couples' families in Tosari Rejo Village can be achieved through various combinations of roles between husbands and wives. Out of the six families who served as informants in this study, they have good gender partners in decision-making, financial management, and child-rearing. However, in terms of domestic work, not all husbands are aware of the need to contribute to household chores, so wives are not burdened with a dual role.
The The Legal Ruling on the Sale of Animal Manure in the Shāfiʿī and Ḥanafī Schools of Islamic Law Asyharul Muala; Muh. Syakur; Mashun Adib; Hasman Zhafiri Muhammad
Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam Vol. 3 No. 2 December 2025: Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jshei.v3i2.591

Abstract

Artikel ini mengkaji praktik perdagangan kotoran hewan (najāsah) sebagai pupuk organik dari perspektif mazhab fiqih Syafi'i dan Hanafi. Studi ini menemukan bahwa transaksi semacam itu banyak dipraktikkan di Kabupaten Temanggung, di mana kotoran hewan umum digunakan untuk memupuk berbagai tanaman pertanian. Terlepas dari prevalensinya, praktik ini telah menimbulkan perdebatan ilmiah. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa penjualan zat najis (al-najāsah) tidak sah, karena objek penjualan harus suci (ṭāhir). Namun, para ahli hukum Syafi'i kemudian (al-Syafi'iyyah) mengusulkan pendekatan alternatif dengan mengizinkan pengalihan kepemilikan zat najis melalui perjanjian berbasis pertukaran yang tidak merupakan kontrak jual beli formal (ʿaqd al-bayʿ). Sebaliknya, mazhab Hanafi memperbolehkan penjualan barang najis dengan alasan barang tersebut memiliki manfaat nyata dan berguna (manfa'ah). Berdasarkan perspektif hukum tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan pupuk kandang di Kabupaten Temanggung sah secara hukum, sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan pendapat para ahli hukum Syafi'i yang memperbolehkan transaksi yang melibatkan zat najis yang menghasilkan manfaat praktis.
The Child Maintenance Rights of Orphans from the Perspective of Islamic Law and Positive Law Hasman Zhafiri Muhammad; Lisa Purwatiningsih; Nashih Muhammad; Mahdee Maduerawae
Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam Vol. 3 No. 2 December 2025: Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jshei.v3i2.604

Abstract

Fulfilling a child’s right to maintenance constitutes both a legal and moral obligation of parents, as stipulated in Indonesian law and Islamic legal principles. Nevertheless, empirical realities reveal persistent neglect of children by biological fathers, particularly in terms of financial and emotional support. This study examines a case from Kebonagung Village, Tegalrejo District, Magelang Regency, in which a child was deprived of maintenance and legal recognition for more than two decades despite the absence of a legally dissolved marriage. This condition exposes a significant gap between normative legal provisions and their practical enforcement, underscoring structural weaknesses in the protection of children’s rights within the domestic sphere. As a consequence, such children occupy a vulnerable legal position and may be classified as “passive orphans,” referring to children whose parents are legally alive but fail to fulfill their maintenance obligations. This article argues for the urgency of strengthening legal protection mechanisms and enhancing the role of the state in ensuring the effective realization of children’s non-negotiable right
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Playen Gunungkidul Melalui Inovasi Produk Pisang Hasman Zhafiri Muhammad; Galih Dwi Ramadhan
Jurnal Medika: Medika in progres
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/pqkawb90

Abstract

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi salah satu instrumen dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarkat. Pendampingan pada KUBE perlu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah yang banyak tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam menghadapi tatangan global yang ada saat ini. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu penghasil pisang utama Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pemanfaatan nya masih didominasi dengan penjualan mentah tanpa pengolahan sehingga bernilai ekonomi rendah. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah mendorong kelompok usaha bersama griya cendekia playen untuk dapat mengolah hasil panen pisang yang cukup melimpah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Metode yang diguanakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi kegiatan sosialisasi, Praktek dan Pendampingan.  Materi meliputi potensi nilai tambah hasil pengolahan pisang, praktek pembuatan keripik pisang dan pendampingan pembuatan merek dan kemasan produk. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan patisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, demo dan praktek produksi keripik pisang serta pembuatan merek dan lebel kemasan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman perlunya diversifikasi pangan berbahan dasar pisang agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Indikator lainnya juga dapat dilihat dari semangat anggota KUBE Griya Cendekia Playen saat melakukan praktik pembuatan keripik pisang. Hasil olahan keripik pisang dengan lebel merek Raos GC ini diharapkan dapat menjadi titik awal pengembangan produk berbahan dasar pisang lain yang dapat menjadi produk unggulan dari KUBE Griya Cendekia Playen Gunungkidul.
Marriage Prevention from the Perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah: An Analysis of Concealed Marital Status Cases in Temanggung Mar'atul Ulya; Sumarjoko; Hidayatun Ulfa; Hasman Zhafiri Muhammad
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 4 No. 4 Oktober 2025: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v4i4.1122

Abstract

This study aims to analyze a case of marriage prevention resulting from the concealment of marital status by a prospective husband in Kemiri Village, Tembarak District, Temanggung Regency, from the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah. The research employed a qualitative method with a juridical-empirical (field research) approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the marriage prevention occurred after it was discovered that the prospective husband was still legally married and intended to engage in polygamy without obtaining the consent of his first wife or authorization from the Religious Court. Such conduct constitutes tadlīs (deception) through the concealment of marital status, which may result in legal, social, and psychological harm to the prospective wife. From the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah, the prevention of this marriage is consistent with the objective of protection at the level of ḍarūriyyāt, particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl). Legally, the case is classified as marriage prevention prior to the marriage contract (akad nikah), thereby producing no legal consequences of marriage for either party. Sociologically, the involvement of village authorities and religious leaders played a significant role in providing social protection and minimizing stigma toward the woman involved. This study demonstrates that marriage prevention in cases involving the concealment of marital status is not only legally justified but also reflects the implementation of Maqāṣid al-Sharīʿah values in protecting the welfare of individuals and society.
Qiyās and Its Relevance to Addressing Contemporary Islamic Legal Issues Braham Maya Baratullah; Mohammed Hafiz Ali Wafa; Hasman Zhafiri Muhammad; Khamid Abinawa Al Barki
Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jshei.v4i2.1562

Abstract

The rapid development and transformation of society have generated various contemporary legal issues that are not explicitly addressed in the Qur’an and Sunnah. This condition requires a method of ijtihād capable of responding adaptively to emerging legal issues without neglecting the fundamental principles of Islamic law. Qiyās is one of the methods of ijtihād in Uṣūl al-Fiqh that employs analogical reasoning to determine the legal ruling of a new case (far‘) on the basis of an existing case (aṣl) whose ruling has been established by Islamic law, due to the presence of a common legal cause (‘illah) between the two. This study aims to examine the concept of qiyās in Uṣūl al-Fiqh and analyze its relevance in addressing contemporary Islamic legal issues. This research employs a library research method with a normative-qualitative approach. The data are derived from classical and contemporary Uṣūl al-Fiqh literature and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that qiyās remains relevant as a method of ijtihād for addressing contemporary Islamic legal issues, particularly when a particular issue has no direct legal ruling in the textual sources (nuṣūṣ). Nevertheless, its application must comply with the principles and essential elements of qiyās and take into consideration the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). Therefore, qiyās can serve as an important instrument for maintaining the flexibility, relevance, and continuity of Islamic law in responding to the dynamics of modern life.
Pre-Mortem Property Distribution and Legal Uncertainty among Javanese Muslims in Bantul M. Roem Syibly; Hasman Zhafiri Muhammad; Alima Toktan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 24, No 1 (2026)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v24i1.3960

Abstract

This article discusses the practice of pre-mortem property distribution among Javanese Muslims in Karang Tengah Village, Bantul, Yogyakarta. The purpose of this study is to explain how local Muslim families distribute family property before the death of parents and to analyze the legal problems that may arise from this practice. This study is based on qualitative field research conducted in Karang Tengah through interviews with village officials, religious figures, and community leaders. The findings show that the distribution of family property in Karang Tengah is generally carried out through family deliberation. In this process, parents may first indicate the share or property to be received by each child, a practice locally known as dicungke. The distribution is often based on dumdil, namely equal distribution among children, although in certain cases a child who cares for ageing parents may receive additional property known as harta gantungan. Village-level recognition is also exercised in the practice of ugeran, exclusion of the surviving spouse from direct shares and customary recognition of adopted children. Local families understand these practices as a way to keep harmony and avoid conflicts among heirs. However, the study also noted that arrangements of this nature may result in legal uncertainty unless they are made in the form of legally recognised instruments like gifts, wills, written family agreements, documented mediation settlements or formal land transfers. Therefore, the pre-mortem property distribution practice in Karang Tengah cannot be considered as a mere deviation from the formal inheritance law. It is a traditional mechanism used by local families to prevent conflict but it is legally vulnerable when it is not linked to valid legal procedures. It argues that pre-mortem property distribution should be legally translated into gifts, wills, written family agreements, documented mediation settlements, or formal land transfers to preserve family harmony while ensuring legal certainty.