Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUMAHA
Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA DENGAN KONSEP PENTAHELIX STRATEGY Lis Julianti; Ni Putu Noni Suharyanti; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Putu Danny Pramana Putra; Made Natalia Supadmi
JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN Vol. 13 No. 1 (2023): JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy in Bali. Efforts to formulate a strategic and integrative policy in the tourism sector to accelerate the post-Covid-19 economic recovery can be done by implementing the Pentahelix Strategy in the development of the tourism industry. This strategy collaborates with Academia-Business-Community-Government and Media, which are oriented towards meeting the needs of the tourism industry based on local wisdom. The general objective of this study is to determine how the implementation of tourism policy in Denpasar City post-Covid-19 pandemic is conducted, as well as to identify the synergies of the Pentahelix Strategy in formulating tourism policies as an effort to support economic recovery in Denpasar City. This research reflects a descriptive-analytical study, a type of research that is not only limited to description but also to efforts to study the characteristics of problem-solving cases in tourism investment. The research method used is qualitative research, often referred to as a naturalistic research method because the research is conducted in natural settings. It is also known as an ethnographic method because it was originally used more in cultural anthropology research. This method is called qualitative because the collected data and analysis are more qualitative in nature.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH HUKUM TABANAN Made Indah Aprilla Sari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang melibatkan suami istri di Wilayah Hukum Tabanan menggabungkan berbagai aspek hukum yang kompleks hingga menimbulkan pertanyaan terkait upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik dan realita sosial. Melalui Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, peneliti menemukan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang dilakukan kasus suami istri di Wilayah Hukum Tabanan dapat dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum jual beli tanah tersebut adalah hambatan internal dan eksternal
English: SAD KERTIH KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Kadek Yuliniantari; Ni Nyoman Manik Gita Asrita
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6079

Abstract

This study focused on the role of Sad Kertih, a policy concept based on Balinese local wisdom, from the perspective of environmental control. Bali, with its rich culture and traditions, has developed various environmental management practices rooted in local values, one of which is through the Sad Kertih system. This system combines social, cultural, and ecological aspects to maintain environmental sustainability and the sustainability of Balinese people's lives. The purpose of this study is to explore how Sad Kertih can contribute to environmental control and preservation, both locally and globally. With a local wisdom approach, this system not only prioritizes respect for nature but also empowers communities to play an active role in sustainable natural resource management. This study uses a normative legal research method, that is a research examining legal norms prescriptively. The finding of the study indicated that Sad Kertih has a potential to increase environmental awareness among Balinese people and can provide more adaptive solutions to climate change and increasing environmental damage. In conclusion, the application of Balinese local wisdom values ​​through Sad Kertih is very relevant in strengthening environmental control in the modern era, by paying attention to aspects of sustainability and ecosystem balance. Key Word:Sad Kertih, local wisdom, environmental control, sustainability, Bali.
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT ADANYA BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAP) DI BPN BANGLI Gede Gangga Mahadhika; I Gusti Ngurah Anom; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena sertifikat hak milik yang tumpang tindih bukanlah hal baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Banyak kasus tumpang tindih yang berujung pada sengketa hukum berkepanjangan. Beberapa kasus bahkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, seperti pengembang perumahan, perusahaan besar, hingga pemerintah daerah. Ketika terjadi tumpang tindih, pemilik sertifikat yang sah sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mempertahankan haknya. Tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama ketika tanah yang menjadi objek sengketa telah ditempati atau dikelola dalam jangka waktu yang lama. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat hak milik dan pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik akibat adanya bidang tanah tumpang tindih (overlap). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat hak milik disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pertanahan, ketidakjelasan batas fisik, dan data waris yang tidak akurat memperparah kondisi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan sertifikat dilakukan secara administratif oleh BPN melalui verifikasi data fisik dan yuridis, namun sering terhambat oleh keterbatasan data, prosedur rumit, dan sengketa hukum. Proses ini harus transparan, adil, serta mengutamakan mediasi untuk mencegah konflik lanjutan.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Gede Gangga Mahadhika I Gusti Ngurah Anom I Putu Danny Pramana Putra Lis Julianti Made Indah Aprilla Sari Made Natalia Supadmi Ni Kadek Yuliniantari Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Manik Gita Asrita Suharyanti, Ni Putu Noni