Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Ilmiah Raad Kertha JUMAHA
Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA DENGAN KONSEP PENTAHELIX STRATEGY Lis Julianti; Ni Putu Noni Suharyanti; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Putu Danny Pramana Putra; Made Natalia Supadmi
JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN Vol. 13 No. 1 (2023): JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy in Bali. Efforts to formulate a strategic and integrative policy in the tourism sector to accelerate the post-Covid-19 economic recovery can be done by implementing the Pentahelix Strategy in the development of the tourism industry. This strategy collaborates with Academia-Business-Community-Government and Media, which are oriented towards meeting the needs of the tourism industry based on local wisdom. The general objective of this study is to determine how the implementation of tourism policy in Denpasar City post-Covid-19 pandemic is conducted, as well as to identify the synergies of the Pentahelix Strategy in formulating tourism policies as an effort to support economic recovery in Denpasar City. This research reflects a descriptive-analytical study, a type of research that is not only limited to description but also to efforts to study the characteristics of problem-solving cases in tourism investment. The research method used is qualitative research, often referred to as a naturalistic research method because the research is conducted in natural settings. It is also known as an ethnographic method because it was originally used more in cultural anthropology research. This method is called qualitative because the collected data and analysis are more qualitative in nature.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH HUKUM TABANAN Made Indah Aprilla Sari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang melibatkan suami istri di Wilayah Hukum Tabanan menggabungkan berbagai aspek hukum yang kompleks hingga menimbulkan pertanyaan terkait upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik dan realita sosial. Melalui Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, peneliti menemukan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang dilakukan kasus suami istri di Wilayah Hukum Tabanan dapat dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum jual beli tanah tersebut adalah hambatan internal dan eksternal
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT ADANYA BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAP) DI BPN BANGLI Gede Gangga Mahadhika; I Gusti Ngurah Anom; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena sertifikat hak milik yang tumpang tindih bukanlah hal baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Banyak kasus tumpang tindih yang berujung pada sengketa hukum berkepanjangan. Beberapa kasus bahkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, seperti pengembang perumahan, perusahaan besar, hingga pemerintah daerah. Ketika terjadi tumpang tindih, pemilik sertifikat yang sah sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mempertahankan haknya. Tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama ketika tanah yang menjadi objek sengketa telah ditempati atau dikelola dalam jangka waktu yang lama. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat hak milik dan pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik akibat adanya bidang tanah tumpang tindih (overlap). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat hak milik disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pertanahan, ketidakjelasan batas fisik, dan data waris yang tidak akurat memperparah kondisi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan sertifikat dilakukan secara administratif oleh BPN melalui verifikasi data fisik dan yuridis, namun sering terhambat oleh keterbatasan data, prosedur rumit, dan sengketa hukum. Proses ini harus transparan, adil, serta mengutamakan mediasi untuk mencegah konflik lanjutan.
AKIBAT HUKUM MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PENYEDIATRANSORTASI ONLINE I Nyoman Suryana; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/xbf73g93

Abstract

Transportation models consist of various types, of these transportation models motorbikes are included in the classification of types of private vehicles, but in Indonesia there are many motorcycles that also function as public transportation, namely transporting people and charging agreed fees. This type of transportation model is known as a motorcycle taxi. In the current era of globalization, there is an online transportation application model that has caught the attention of the public, namely online applicationbased transportation providers. The names that are known in the community are like gojek, grab, and so on. In the concept of a rule of law, both Continental Europe and Anglo Saxon, it is known that there is an element of protection of human rights and equality before the law, but regarding the operational area for online-based transportation service providers there are no national rules that regulate it so that it often creates legal problems between conventional transportation with online-based transportation.
Efektifitas Layanan Call Center 110 Polda Bali Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar I Gede Permana Adithya; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 6 No. 01 (2026): EDISI APRIL 2026: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The National Police Call center 110 service is one of the police’s public service mechanisms that allows the community to report issues related to public security disturbances or criminal/violation incidents via the telephone number 110. However, in practice, the Call center 110 service has not been fully effective in handling traffic accidents in Denpasar City. Therefore, the researcher formulates the research problems as follows: how effective is the Bali Regional Police Call center 110 service in handling traffic accidents in Denpasar City, and what are the inhibiting factors in handling traffic accidents in Denpasar City through the Call center 110 service of the Bali Regional Police. The research method used in this thesis is empirical legal research or field research. The conclusion of this study indicates that the Call center 110 service of the Bali Regional Police has not been effective in handling traffic accidents in Denpasar City. This is due to inhibiting factors originating from both internal and externalaspects
Co-Authors Gede Gangga Mahadhika I Gede Permana Adithya I Gusti Ngurah Anom I Nyoman Suryana I Putu Danny Pramana Putra Lis Julianti Made Indah Aprilla Sari Made Natalia Supadmi Suharyanti, Ni Putu Noni