Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON SALE AND PURCHASE OF HIGH HERITAGE LAND DISPUTES Nana Kartika
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 2 No. 1 (2021): May 2021
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.959 KB) | DOI: 10.53695/injects.v2i1.230

Abstract

Land disputes are one of the problems that are not easily solved and must be resolved carefully. High inheritance is the common property of a people who have blood ties and are inherited through generations from their earlier ancestors. Buying and selling according to customary law is exchange and is called cash or cash. The problem of ulayat land (high heirloom) can not be traded based on West Sumatra Regulation No. 6 of 2008 concerning ulayat land and its utilization. This study examines what is included in the scope arrangement according to sentence no. 11/Pdt.G/2015/PN. BSK, what factors are the cause of the dispute of high heirloom land and how the settlement of high heirloom land disputes sold is determined by the Batusangkar District Court Data collection techniques using primary data, namely observation and secondary data that is obtained from legislation, books, scientific works related to this research, legal dictionaries, official documents and regulations.
Public Policy Supervision in Preventing Corruption of Village Fund by Women in Klambir V Kebun Village Nana Kartika; Rahul Ardian Fikri
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v3i2.623

Abstract

supervising public policies, particularly in the context of preventing corruption in village funds. Village funds are a source of development financing that are vulnerable to misuse if not monitored transparently and participatively. Mothers, as part of an active community element that is close to the social dynamics of the village, have great potential to encourage accountability and openness in the management of village funds. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results show that the involvement of women in village deliberation forums, budget socialization activities, and monitoring of physical projects contributes significantly to reducing the potential for corruption practices. Additionally, their role in building collective awareness and having the courage to voice alleged irregularities is an important asset in shaping an anti-corruption culture at the village level. However, challenges remain, such as limited access to information, budget literacy capacity, and resistance from certain individuals. Therefore, capacity building and institutional support are key to strengthening the role of women as public oversight agents at the village level.
Analisis Yuridis Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Dhira Ahzara Permata; Nana Kartika; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2545

Abstract

Fenomena meningkatnya perkara cerai gugat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan. Kabupaten Deli Serdang, khususnya wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menjadi salah satu daerah dengan jumlah perkara cerai gugat yang terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan kajian hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat, mengidentifikasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan terhadap keluarga dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi dalam upaya pencegahan perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak penggugat. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor dominan penyebab cerai gugat, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Tingginya angka cerai gugat juga menunjukkan adanya perubahan paradigma perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga perkembangan psikologis anak, ketahanan keluarga, serta meningkatnya beban perkara di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yuridis mengenai hubungan antara faktor sosial dan implementasi hukum keluarga Islam sebagai dasar penyusunan kebijakan preventif melalui penguatan mediasi, edukasi pranikah, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.