Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Veteran Law Review NOMOI Law Review Jurnal Kajian Konstitusi Jurnal Legislasi Indonesia
Eka N.A.M Sihombing, Eka N.A.M
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Legal Securities Against Privacy Data for Covid-19 Patients in Indonesia Sihombing, Eka N.A.M; Hadita, Cynthia; Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal
Veteran Law Review Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v4i1.2618

Abstract

Disclosure issues priva the patient data cov id-19 has a dilemma, on the other hand the patient covid-19 must be protected data privacy of her so as not to spread public consumption because it will be implications negative for patients covid-19 towards economic, social , and -Other if the medical record is disseminated without perse purpose. Thus, the study will also describe a court decision in which a patient sued peme covid 19 Rinta h area who held a press conference on the post itifnya patients covid-19 and also sued one sa tu mass media that reported on k eadaannya. Thus, there are like two sides of a coin, in the other hand  patient data privacy must be protected , but on the other hand, information dissemination d ith patient permission dibutuh right to avoid other people her exposed covid-19 , because it takes trace contacts of patients covid-19 so that the virus does not spread. That way, the privacy protection of Covid-19 patient data needs to be studied to answer this dilemma with the data privacy protection model for Covid-19 patients . The research method used in this research is a normative juridical method using a doctrinal approach. Objective is to familiarize yourself isa setting clicking Enai patient data privacy Covi d -19 in Indonesia and comparative with the protection of the privacy of patient data covid-19 in n egara another. Discussion result study showed that  compassion are, whereas the Constitution (Article 28 G paragraph ( 1 )), Article 57 of the Health Act, and some of international convention  already ratification in Indonesia, also on the core of her had been arranged that the privacy of the patient should be in the case but there is still a central or regional governments that violate the privacy of patients covid-19 with announce very detail about  patient covid-19 data privacy that adversely affects the patient. Refers to protecting the privacy of patient data covid-19 in the EU, UK, US, China, India, Hongkong, Malaysia, and Singapura which ensures it firmly to prevent leakage of data that can be go to the general public so that, right to maintain the privacy of data of covid-19 patient, and the tracking integrated via applications that are already guaranteed securities.
MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM CONSTITUTIONAL REVIEW DAN URGENSI JUDICIAL ACTIVISM Saragih, Geofani Milthree; Nasution, Mirza; Sihombing, Eka N.A.M
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.326-335

Abstract

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya. Studi tentang pembentukan MK di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia menyoroti perannya dalam menegakkan demokrasi. Judicial activism muncul sebagai pendekatan progresif dalam constitutional review, memperkuat konstitusi dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK tidak diindahkan oleh para adresatnya, meskipun putusan tersebut memiliki makna filosofis dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan studi kasus dan studi perbandingan hukum untuk menekankan kekuatan filosofis dalam putusan MK, terutama dalam kewenangan constitutional review. Judicial activism dipandang penting untuk menegakkan konstitusi dan menjaga nilai-nilai filosofis Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.
ANALISIS WACANA HUKUMAN PANCUNG DI PROVINSI ACEH Sihombing, Eka N.A.M
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i4.522

Abstract

Pada awal 2018 Pemerintahan Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum pancung (qishash) bagi para pelaku kejahatan pembunuhan melalui penambahan jarimah (perbuatan yang dilarang dalam qanun) pembunuhan dengan uqubat hukum pancung dalam Qanun tentang Jinayat. Penerapan ini diklaim mampu untuk menekan angka kriminalitas khususnya pembunuhan yang terjadi di Aceh. Permasalahan yang akan diurai dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana konstitusionalitas dan masa depan pengaturan uqubat qisash (hukum pancung) dalam Qanun Aceh tentang Jinayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan uqubat qisash dalam qanun jinayat di Provinsi Aceh pada masa mendatang merupakan sebuah keniscayaan, hal ini dikarenakan : 1. ketentuan Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 Pemerintahan Provinsi Aceh mendapatkan pengakuan dan penghormatan sebagai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; 2. ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi Aceh untuk membentuk Qanun tentang Jinayat yang dapat memuat ancaman pidana selain pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006; 3. Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 juga tidak memberi batasan materi ancaman pidana yang dapat dimuat dalam suatu qanun jinayah.
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang Purba, Junesvan; Afnila; Sihombing, Eka N.A.M
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53694

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-self implementing kerap memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan. Persoalan yang muncul adalah manakala pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti sesuai dengan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, justru menafsirkan berbeda. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metodelogi yuridis normatif, dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun sumber bahan lainnya, serta studi perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan terhadap putusan non-selft implementing. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan seharusnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya. Sebagai petunjuk pelaksanaan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan dengan memuat tanggal, bulan, dan tahun dalam amar putusannya secara tegas dan lengkap. Kata Kunci:    Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Pembentuk Undang-Undang Constitutional Court decisions that are non-self-implementing often order legislators to make improvements to the provisions of laws that are declared contradictory. The problem that arises is when legislators do not follow up according to the orders in the Constitutional Court decisions, but instead interpret them differently. In answering this problem, this study uses a normative legal methodology, using a statutory regulatory approach, Constitutional Court decisions, and using library materials such as books, journals, and other sources, as well as a comparative study of the decisions of the German and South Korean Constitutional Courts on non-self-implementing decisions. The results of the study are then compiled systematically and analyzed qualitatively. This study concludes that legislators as the addressees of the decision should follow up on the Constitutional Court's decision by paying attention to the legal provisions conveyed by the Constitutional Court, which are stated in the legal considerations and in the decision. As a guideline for implementation, the Constitutional Court needs to provide a time limit or postponement of implementation by including the date, month, and year in the decision in its decision explicitly and completely. Keywords:     Constitutional Court Decision; Judicial Review; Lawmakers.
PRODUKTIVITAS PROGRAM LEGISLASI DAERAH (Analisa Program Legislasi pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh) Sofansyah, Maulana; Afnila, Afnila; Sihombing, Eka N.A.M
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.19015

Abstract

Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan yang digunakan untuk membangun Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di Aceh, Prolegda dikenal sebagai Qanun Provinsi atau Qanun Kabupaten/Kota, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai lembaga legislatif. Pembentukan Prolegda sangat ditentukan oleh potensi daerah dan diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap realisasi Prolek Aceh Timur dan Kota Langsa, menjelaskan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan, dan mengukur produktifitas Prolek di DPRK Aceh Timur dan Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan di peroleh dari telaah kepustakaan (library research) serta penggunaan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian yang pertama adalah Program legislasi kabupaten/kota harus mengikuti 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Kedua Fungsi legislasi DPR sangat penting dalam mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembentukan perundang-undangan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan yang terakhir adalah Program legislasi Kabupaten/Kota yang ideal memerlukan legislator yang peka terhadap masalah masyarakat, perencanaan yang seimbang, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat.
THE ROLE OF THE VILLAGE DELIBERATIVE BODY IN SUPERVISING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT Sihombing, Eka N.A.M; Darmawansyah Sihombing, Rizky
NOMOI Law Review Vol 6, No 2 (2025): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i2.27428

Abstract

The implementation of village governance is not solely the responsibility of the village head; the Village Consultative Body (BPD) plays a crucial role in implementing the village governance system. One of the roles or functions of the BPD is to oversee the performance of the village head, which also includes oversight of village financial management. However, this role, when associated with the high rate of corruption committed by village heads, indicates that the BPD has not been performing its oversight function optimally, resulting in continued misappropriation. This study employed a normative juridical method with a statute approach . The results of the discussion indicate that in terms of village financial management, it is more technically regulated in the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Village financial management is carried out based on the principles of openness, accountability, and participation, and is carried out in an orderly and disciplined budget. In addition, in relation to the Village Consultative Body, the BPD can participate in overseeing village financial management, from planning, implementation to accountability reporting. This is a manifestation of the implementation of the principles of openness and participation which are the foundation for village financial management.
Co-Authors Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal Afnila Darmawansyah Sihombing, Rizky Hadita, Cynthia Nasution, Mirza Purba, Junesvan Saragih, Geofani Milthree Sofansyah, Maulana