Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Muhammad Taufiq
Universitas Muhammadiyah Palembang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Intelektualisme Hukum Islam di Nusantara Abad-19 Syahriati Fakhriah; Muhammad Taufiq; Sarah Qosim*
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.26313

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Intelektualisme Hukum Islam Di Nusantara Abad-19. Perjuangan ulama di Nusantara pada abad ke-19 yang menuai banyak pengaruh dalam penyebaran agama Islam dan pendorong rasa keinginan untuk menyingkirkan kolonial kala itu. Ulama-ulama melakukan banyak hal untuk mencoba menyadarkan pribumi setelah berpulangnya mereka dari Mekkah dan kembali ke tanah air. Para ulama Nusantara ini melakukan perjuangannya tidak secara langsung menggunakan pertarungan fisik, namun dengan berbagai karya dan khotbah yang mereka lontarkan kepada Pemerintah Belanda sebagai tanda kritik keras dan ketidaksukaan mereka terhadap Pemerintah Belanda. Beberapa perjuangan mereka pun tak runtuh meski sampai ulama-ulama itu meninggalkan dunia fana ini. Setelah mereka meninggal pun perjuangannya tetap berkobar melalui murid-muridnya hingga mereka mencapai tujuan mereka, yakni menyebarkan dakwah Islam dan pengusiran para koloni. Bahkan karya-karya mereka masih dipakai sebagai kitab acuan dalam pembelajaran pendidikan di pesantren-pesantren hingga sekarang.
Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. M Novrianto; Muhammad Taufiq; Indrajaya Indrajaya
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v8i1.11429

Abstract

Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa reformasi radikal dengan mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) demi mengejar efisiensi peradilan. Namun, konsep yang berakar dari tradisi common law ini menyisakan persoalan mendasar ketika disinkronisasikan dengan hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan plea bargaining dalam UU No. 20 Tahun 2025 terhadap perlindungan asas non self incrimination serta merumuskan konstruksi ideal pengawasan yudisial guna mencegah pelanggaran hak terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan plea bargaining dalam KUHAP Baru belum tersinkronisasi secara ideal. Secara filosofis dan sosiologis, regulasi ini mengabaikan ketimpangan kuasa (power imbalance) antara negara dan terdakwa, sehingga pengakuan bersalah rentan lahir dari tekanan psikologis dan koersif terselubung. Secara yuridis, terdapat kekosongan norma dalam menguji keabsahan pengakuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi ideal pengawasan yudisial dengan menggeser peran hakim dari sekadar stempel pengesahan menjadi penguji aktif melalui formulasi The Three Fold Judicial Test yang meliputi uji sukarela (voluntariness test), uji pemahaman (knowing test), dan uji dasar faktual (factual basis test) demi menegakkan asas due process of law.
Sanksi Pidana terhadap Kecelakaan yang Menyebabkan Matinya Orang di Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api yang tidak Memiliki Palang Muhammad Taufiq; Wicaksono Putra Hariyadi; Angga Saputra
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2083

Abstract

Road users must give trains precedence at level crossings between railway lines and highways, according to Law Number 23 of 2007 concerning Railways, Article 124. This implies that at certain level crossings, train drivers must prioritize trains. However, in practice, many level crossings lack safety barriers, increasing the likelihood of train accidents. The high number of accidents near railway crossings is also caused by various other reasons. The research methodology of this journal is normative. To understand, clarify, and assess legal concepts or principles, normative scholars examine legal documents, regulations and provisions, court decisions, legal theories, and legal literature. Train drivers who make mistakes, whether intentional or not, are subject to criminal sanctions as outlined in Article 361 of the Criminal Code, Article 358 of the Criminal Code, and Article 360 of the Criminal Code.
Co-Authors Angga Saputra Indrajaya Indrajaya M. Novrianto Sarah Qosim Syahriati Fakhriah Wicaksono Putra Hariyadi