M. Novrianto
Universitas Muhammadiyah Palembang

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia Muhamad Novrianto; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya berdasarkan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 9 (sembilan) korban anak yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mencari dan menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian putusan majelis hakim dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Pemberlakuan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip secara selektif bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM M Novrianto; Antoni Antoni
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6519

Abstract

Abstrak. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode hukum normatif, dimana semua bahannya lebih mengacu pada norma hukum dalam peraturan hukum, penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder menyelidiki masalah sehingga sesuai dengan hasil dan teknik pengumpulan bahan hukum. dengan teknik normatif dan kaitannya dengan penelusuran literatur, sehingga nantinya dapat diperoleh hasilnya berupa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya KDRT menunjukkan adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikologis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH TERHADAP KAWASAN HUTAN Nazia Nazia; Resty Agustin; Tia Agustina; Fedro Rialdo; M. Dava Rizki Saputra; M. Novrianto; Ledy Wila Yustini
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5601

Abstract

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan 6menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallpartiesLand for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallparties.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-Commerce Heni Marlina; Desni Raspita; M Novrianto; Chahaya Dewi Bidari; Muhammad Ferdiansyah
Marwah Hukum Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i1.9415

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap overclaim produk skincare yang dijual di platform e-commerce menjadi isu penting di era digital. Banyak konsumen yang terjebak dalam klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, merugikan baik secara finansial maupun kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait perlindungan konsumen terhadap overclaim produk skincare, yaitu kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif, klaim palsu yang menyesatkan, serta kesulitan konsumen dalam mengakses penyelesaian sengketa dan ganti rugi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum, implementasi yang lemah, kurangnya kesadaran konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efisien menjadi tantangan utama. Diskusi ini mengusulkan pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi yang lebih baik bagi konsumen untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce.
Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. M Novrianto; Muhammad Taufiq; Indrajaya Indrajaya
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v8i1.11429

Abstract

Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa reformasi radikal dengan mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) demi mengejar efisiensi peradilan. Namun, konsep yang berakar dari tradisi common law ini menyisakan persoalan mendasar ketika disinkronisasikan dengan hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan plea bargaining dalam UU No. 20 Tahun 2025 terhadap perlindungan asas non self incrimination serta merumuskan konstruksi ideal pengawasan yudisial guna mencegah pelanggaran hak terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan plea bargaining dalam KUHAP Baru belum tersinkronisasi secara ideal. Secara filosofis dan sosiologis, regulasi ini mengabaikan ketimpangan kuasa (power imbalance) antara negara dan terdakwa, sehingga pengakuan bersalah rentan lahir dari tekanan psikologis dan koersif terselubung. Secara yuridis, terdapat kekosongan norma dalam menguji keabsahan pengakuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi ideal pengawasan yudisial dengan menggeser peran hakim dari sekadar stempel pengesahan menjadi penguji aktif melalui formulasi The Three Fold Judicial Test yang meliputi uji sukarela (voluntariness test), uji pemahaman (knowing test), dan uji dasar faktual (factual basis test) demi menegakkan asas due process of law.