Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh sisi priska*; Fachri Adnan
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26593

Abstract

E-Government digambarkan sebagai konsep komprehensif yang berlaku untuk setiap aspek sektor publik, baik di tingkat pemerintah lokal atau nasional. Ini mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas tertinggi. Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat dukungan e-government dan administrasi yang diberikan oleh dinas kependudukan Kota Sungai Penuh dan catatan sipil. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Data yang digunakan adalah informasi dan analisis fakta, yang memungkinkan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dengan cara yang obyektif dan rasional tentang tujuan penelitian. Hasil pembahasan Tujuan e-Government adalah untuk memberikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif kepada masyarakat umum.
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang Eliza Zalvia; Fachri Adnan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2847

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan penataan Pkl ,dimana sudah dilakukan penataan namun sampai sekarang masih belum tertata dengan baik. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan PKL di kawasan Pantai Purus Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dari perspektif para pelaku kebijakan dan masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari pihak pengelola, pengawas, kelurahan, PKL, dan pengunjung. Data juga diperoleh melalui observasi langsung dan study dokumentasi. Model yang digunakan dalam analisisi data yaitu model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan PKL belum efektif melalui tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektivtas pelaksanaan kebijakan ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Development of Inquiry Based Learning Module Theme 4 (Rights and Obligations) to Improve Student Learning Outcomes Alwa Mhd Tanzi Al-alang; Afdal; Fachri Adnan; Yeni Erita
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 12 (2023): December
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i12.5960

Abstract

This article aims to develop an inquiry-based learning module for theme 4 to improve the learning outcomes of class V students on valid and practical rights and obligations material. This type of research is Research and Development (development research). This inquiry-based theme 4 learning module was developed using 4-D. The research was conducted in the odd semester of the 2023/2024 academic year. Data collection was carried out by validating the developed inquiry-based module trials. The inquiry-based module design which had been designed according to the inquiry learning steps was validated by five experts and then tested in class V at SDN 02 Gunung Tuleh to determine the practicality of the inquiry-based module being developed. From the results of the research conducted, it is known that the inquiry-based learning module for theme 4 to improve the learning outcomes of class V students on rights and obligations material is in the very valid category with an average validity percentage of 88.55%. The modules that have been developed are categorized as very practical by teachers with an average practicality percentage of 91.67%, and are also categorized as very practical according to students with an average practicality percentage of 97.18%. Based on the validity and practicality test, the theme 4 inquiry-based learning module was declared very valid, indicating that the module developed can improve the learning outcomes of class V students.
Masa Depan Administrasi Negara di Era Artificial Intelligence Afni Wulandari; Afrika Khaidir; Fachri Adnan
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12200

Abstract

Penelitian ini membahas masa depan administrasi negara di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin berperan dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern. AI tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai elemen yang memengaruhi struktur, proses, dan rasionalitas birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur ilmiah, laporan kebijakan, dan kajian akademik terkait integrasi AI dalam administrasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi AI mendorong pergeseran paradigma dari birokrasi berbasis hierarki dan prosedur menuju tata kelola berbasis data dan algoritma. Transformasi ini terlihat jelas dalam pelayanan publik digital, pengambilan keputusan berbasis analitik, serta peningkatan efisiensi administrasi negara. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan signifikan, seperti isu transparansi algoritmik, akuntabilitas keputusan, bias sistem, serta kesenjangan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa depan administrasi negara tidak mengarah pada otomatisasi penuh, melainkan pada model tata kelola hibrida yang mengintegrasikan kecerdasan manusia dan mesin.