Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies InEJ: Indonesian Engagement Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam JOSAR (Journal of Students Academic Research)
Nuril Farida Maratus
UIN SATU Tulungagung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI BAHAYA NIKAH DINI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KARANGREJO, TULUNGAGUNG Nuril Farida Maratus
InEJ: Indonesian Engagement Journal Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/inej.v2i2.3752

Abstract

Perkawinan di usia dini yang sering kita jumpai merupakan praktik yang bertentangan dengan semangat konstitusi, sekaligus akan berdampak pada menurunnya kualitas keluarga, khususnya dari sisi reproduksi dan psikologi. Artikel ini fokus mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya peran akademisi untuk melakukan Dharma-nya, khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perkawinan anak, karena efek buruk yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan informan sebagai data primer, sedangkan data skunder didasarkan pada studi literatur yang berkembang. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi bahaya nikah dini tersebut, masyarakat merasakan dampak positif yaitu semakin antisipatif dalam melakukan keputusan, khususnya ketika sedang intervensi kepada anaknya berkaitan dengan keputusan menikah.
Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum) Nuril Farida Maratus
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.203 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v2i1.40

Abstract

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana diatur di dalamnya mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat 1 & 2). Kenyataan yang terjadi saat ini, masih dijumpai adanya pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Ketidaktaatan masyarakat sehingga bertindak demikian karena didasari beberapa alasan, salah satunya penafsiran terhadap bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengupas lebih lanjut. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan mengadakan pemahaman interpretatif terhadap perilaku sosial guna mendapatkan penjelasan mengenai sebab-sebabnya, perkembangannya maupun pengaruhnya. Menurut Weber, perilaku manusia mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama pihak lain. Untuk menganalisa perilaku sosial maka Weber menciptakan tipe-tipe perilaku ideal sebagai pola agar dapat membandingkannya dengan perilaku aktual. Max Weber memperkenalkan pengertian tipe ideal yang dimaksudkannya sebagai ekspresi semua formulasi dan batasan konseptual dalam sosiologi. Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum pencatatan perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat 2 UUP serta dipertegas dalam KHI pasal 5 KHI yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Pada dasarnya terdapat empat faktor yang bisa menjadikan hukum bisa berfungsi secara efektiv di masyarakat. Diantaranya adalah faktor kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan kesadaran masyarakat.
ISLAM AND GENDER JUSTICE Nuril Farida Maratus
JOSAR (Journal of Students Academic Research) Vol 5 No 1: March 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/josar.v5i1.1102

Abstract

The focus of this study is to discuss how Islamic perspectives are concerned with gender justice. This paper not only tries to provide philosophical and definitive arguments in response to anti-gender attitudes or parties who use the legitimacy of religious texts so as to justify gender as the nature in treating women, it also wants to provide understanding in measuring the nature of gender justice, so Islamic values continues to run on its dynamic nature in facing the challenges of the times. For this reason, adequate knowledge is needed about what is meant by “nature” and “gender”, so that it clearly finds differences between the two. The literature search results show that in essence the concept of gender justice can be determined by the community and its environment; it is dynamic and contextual, while “nature” is a fixed nature in someone given by God, such as the sex between men and women according to their respective functions.
Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah Maratus, Nuril Farida
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6130

Abstract

Hubungan antara hukum agama dan hukum negara masih menjadi topik yang aktual. Praktik perkawinan sirri masih ada meskipun ada syarat administratif dan keagamaan yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini selain mendeskripiskan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan. Sumber primer penelitian berasal dari beberapa pasangan yang melakukan nikah dengan masing-masing motivasinya, juga dilengkapi dengan sumber skunder atau referensi tertulis lain untuk memperkuat analisis. Dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi karena kurangnya koordinasi antara PPN dan ulama setempat. Praktik nikah sirri dapat terjadi karena lemahnya kontrol lembaga negara dan keterbatasan KUA dalam menjalankan tugas fungsionalnya.
SOSIALISASI BAHAYA NIKAH DINI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KARANGREJO, TULUNGAGUNG Maratus, Nuril Farida
InEJ: Indonesian Engagement Journal Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/inej.v2i2.3752

Abstract

Perkawinan di usia dini yang sering kita jumpai merupakan praktik yang bertentangan dengan semangat konstitusi, sekaligus akan berdampak pada menurunnya kualitas keluarga, khususnya dari sisi reproduksi dan psikologi. Artikel ini fokus mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya peran akademisi untuk melakukan Dharma-nya, khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perkawinan anak, karena efek buruk yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan informan sebagai data primer, sedangkan data skunder didasarkan pada studi literatur yang berkembang. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi bahaya nikah dini tersebut, masyarakat merasakan dampak positif yaitu semakin antisipatif dalam melakukan keputusan, khususnya ketika sedang intervensi kepada anaknya berkaitan dengan keputusan menikah.
Nalar Hukum Progresif Hakim Agama: Implementasi Hak Ex-Officio Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Khaidarulloh, Khaidarulloh; Maratus, Nuril Farida; Aulia, Sidiq
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 1 (2023): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i1.6425

Abstract

Progressive legal reasoning of Islamic judges, especially regarding Ex-Officio rights, is a significant issue in this research. This article discusses the development and actualization of the Ex-Officio rights of Islamic judges in the decisions of Islamic family law in the Religious Court of Tulungagung from 2014 to 2020. Through a literature analysis and empirical data, this research describes the changes and developments in the application of Ex-Officio rights by Islamic judges in the context of divorce cases. As a result, judges can use ex officio rights to make broader decisions than those presented in the application, such as determining maintenance for parties who did not file the application. This broadens the scope of court decisions and provides more effective legal protection to those affected by divorce. Additionally, ex officio rights serve as a legal protection tool for women in divorce cases. Judges can issue decisions to prevent women from facing economic or social losses after divorce and ensure the full respect of women's rights.
Government Position in Religious Authority Contestation in Indonesia: Reviewing the Government Authority in Determining the Beginning of Islamic Months Musonnif, Ahmad; Mahardika, Ahmad Gelora; Maratus, Nuril Farida; Muttaqin, Muhammad Ngizzul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i2.27517

Abstract

This article aims to examine the government's efforts and effectiveness in establishing itself as the sole religious authority in determining the beginning of the Islamic month. This qualitative study utilizes data from news sources, official decisions, and government activities related to setting the Islamic calendar, as well as fatwas from the Indonesian Ulema Council. Additionally, it presents the community's response, particularly from religious organizations, to the government's role in this matter. Drawing on Ismail Fajrie Alatas's theory of religious authority, which suggests that religious authority is shaped by a connection to the prophetic tradition and by fostering intellectual and emotional bonds with the community through service and outreach, the study finds that the government's effort to become the exclusive religious authority has encountered challenges. While the government aligns with the prophetic tradition by employing the ru'yah method (crescent sighting), based on authentic hadiths and followed by the majority of Muslims, the lack of intellectual and emotional connection with certain groups—such as Muhammadiyah and other religious congregations—leads them to resist the government's stance. In contrast, communities with closer intellectual and emotional ties to the government, like Nahdlatul Ulama, are more likely to align with its decisions. In the complex landscape of religious authority in Indonesia, the government navigates various roles, including tolerance, intervention, negotiation, and accommodation.
Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran di Sutojayan, Blitar dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis Faidati, Ashima; Maratus, Nuril Farida
Kodifikasia Vol 19 No 1 (2025): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of fulfilling rights and obligations within Muslim migrant worker families in Sutojayan District, Blitar, East Java. The research is grounded in the reality of shifting roles and sociological challenges faced by migrant families, particularly in maintaining a balance between material, spiritual, and emotional aspects. Employing a normative-sociological approach and qualitative methods, data were collected through in-depth interviews and participatory observation, then analyzed thematically. The findings indicate that the resilience of Muslim migrant families is shaped by their ability to adapt to role transitions, maintain emotional support across distances, and internalize religious and local cultural values to preserve family harmony.
Nalar Hukum Progresif Hakim Agama: Implementasi Hak Ex-Officio Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Khaidarulloh, Khaidarulloh; Maratus, Nuril Farida; Aulia, Sidiq
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i1.6425

Abstract

Progressive legal reasoning of Islamic judges, especially regarding Ex-Officio rights, is a significant issue in this research. This article discusses the development and actualization of the Ex-Officio rights of Islamic judges in the decisions of Islamic family law in the Religious Court of Tulungagung from 2014 to 2020. Through a literature analysis and empirical data, this research describes the changes and developments in the application of Ex-Officio rights by Islamic judges in the context of divorce cases. As a result, judges can use ex officio rights to make broader decisions than those presented in the application, such as determining maintenance for parties who did not file the application. This broadens the scope of court decisions and provides more effective legal protection to those affected by divorce. Additionally, ex officio rights serve as a legal protection tool for women in divorce cases. Judges can issue decisions to prevent women from facing economic or social losses after divorce and ensure the full respect of women's rights.
Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah Maratus, Nuril Farida
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6130

Abstract

Hubungan antara hukum agama dan hukum negara masih menjadi topik yang aktual. Praktik perkawinan sirri masih ada meskipun ada syarat administratif dan keagamaan yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini selain mendeskripiskan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan. Sumber primer penelitian berasal dari beberapa pasangan yang melakukan nikah dengan masing-masing motivasinya, juga dilengkapi dengan sumber skunder atau referensi tertulis lain untuk memperkuat analisis. Dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi karena kurangnya koordinasi antara PPN dan ulama setempat. Praktik nikah sirri dapat terjadi karena lemahnya kontrol lembaga negara dan keterbatasan KUA dalam menjalankan tugas fungsionalnya.
Co-Authors Ahmad Gelora Mahardika Ahmad Musonnif Ashima Faidati Aulia, Sidiq Khaidarulloh Khaidarulloh, Khaidarulloh Muhammad Ngizzul Muttaqin