Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Inovasi Global Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Ulil Albab
Mohamad Ismed
Universitas Jayabaya
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PADA PIUTANG JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP PROSES PKPU Kiki Nasir Hadi; Khalimi; Mohamad Ismed
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2861

Abstract

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas se-bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor separatis mempunyai hak eksekusi (parate eksekusi) untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 Ayat (1) berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Intensivitas permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan pada PKPU, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya. Didalam kepailitan kreditor separatis mendapat posisi pertama dalam pelunasan piutang terhadap benda dibebankan hak jaminan, setelahnya tagihan kreditor preferan lalu tagihan kreditor konkuren. Alasan mengapa kedudukan kreditor separatis lebih tinggi daripada pemegang kreditor preferen adalah karena pada asasnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan.
ASPEK HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Rizki Rismawan; Khalimi; Mohamad Ismed
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2862

Abstract

Hadirnya pandemi Covid-19 pada perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap aspek perkembangan hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Salah satu bidang hukum ekonomi bisnis yang turut mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. enelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir. Mengkaji upaya preventif yang dilakukan oleh Debitur pada Perusahaan Pailit untuk meredam kepailitan yang disebabkan Covid 19 dan solusi untuk melindungi pihak debitur dalam perusahaan yang mengalami pailit. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA SECARA ONLINE Faisal Redo; Fauzi Yusuf; Mohamad Ismed
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sepanjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang saat ini merupakan pengaruh yang tak terhindarkan dari era globalisasi. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, kontrak elektronik kredit pintar tidak selalu menguntungkan, dan risiko sering muncul dalam bentuk penipuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Permasalahan yang timbul mengapa Kecurangan cenderung tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berhak menuntut kinerja (disebut debitur atau kreditor), tetapi juga memiliki kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, kepastiana hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan antar para pihak, sebagaimana di atur dalam KUHP Pasal 335 Ayat (1) Angka 1, Pasal 368 Ayat (1), dan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Bagi kreditur ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Tanggung Jawab Pidana dan Uang Pengganti dalam Kasus Pencucian Uang Korupsi di Indonesia Januar Rasito; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v17i1.264

Abstract

This research discusses evidence in corruption money laundering cases in Indonesia, focusing on the use of reverse burden of proof. This burden of proof is applied primarily to the assets of the defendant in corruption cases. However, the use of this reverse burden of proof still raises uncertainties in its implementation, especially in identifying assets that are not defendants, and can have an impact on the ownership rights of the defendant's assets. This research uses a normative juridical method with interpretative analysis to investigate the complexity of the evidentiary mechanism. The results show that the defendant must prove that his/her assets are not the proceeds of a criminal offense to retain the right to the assets, otherwise, the assets will be confiscated by the state. Therefore, further clarification is needed in the relevant laws to improve clarity and fairness in the application of the reverse burden of proof in corruption and money laundering cases.
Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak Ringgi Sarungallo; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v17i1.262

Abstract

Dispute resolution with mediation is an alternative of problems solving in society. In the concept of the current developments of the Judiciary, the procedure for handling criminal cases in several countries has been known for penal mediation. Penal mediation is an alternative settlemen of criminal cases emphasizing restorative justice approach, which is carried out between the victim and the offender or his/her family with the purpose of the restoring the balance in the society. This study aims to analyze how to the implementation of penal mediation children criminal cases with type of research is an literature approach. The presence of penal mediation is deemed necessary by the community as a means of resolving of chidren criminal cases that are fast, economical, and acceptable by parties outside the court so as to achieving a win win solution and will bring justice to perpetrators and victims. The application of penal mediation for the purpose of achieving Pancasila justice.
Legal Protection of Childern as Perpetrators of Criminal Acts of Obscenity Mega Mustika; Hedwig A Mau; Mohamad Ismed
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1184

Abstract

The child protection is a fundamental human right. Every child is entitled to survival, development, participation, and protection from crime and discrimination. Legal protection for children involved in criminal acts, such as molestation, is governed by Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System. This research utilizes Law Enforcement Theory and Law Protection Theory, adopting a normative juridical approach supported by empirical data. The study begins with an analysis of relevant legal articles and includes primary data to support secondary legal materials. The analysis aims to provide a prescriptive study with interpretive analysis. The findings reveal that legal regulations for child molestation cases, as in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt Brt, are based on Article 82 paragraph (1) jo Article 76 E of Law Number 17 of 2016 and Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Protection for child offenders is outlined in Article 71 paragraph (4) of the Child Protection Law and Article 3 of the Juvenile Criminal Justice System Law, emphasizing humane treatment and access to legal aid.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA Sopiyanto Sopiyanto; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nsg4bx11

Abstract

The background of the problem in this study is where forest and land burning, especially for the interests of palm oil plantations in Indonesia, is a disaster that can harm and endanger human life and the sustainability of the existing ecosystem, law enforcement is considered ineffective against corporations as perpetrators of forest and land burning crimes so that improvements need to be made. The Indonesian Criminal Code has not regulated sanctions against corporations that commit forest and land burning crimes, so that special laws relating to the environment can be applied. The problem in this study is how to enforce the law against perpetrators of forest and land burning crimes and how to be held criminally responsible for corporations that commit forest and land burning crimes. The theories used in this study are First, the theory of Criminal Responsibility and the second is the theory of Law Enforcement according to Lawrence M. Friedman. The results of this study are that the evidence to ensnare a Corporation as a suspect can use the theory of absolute liability, the theory of vicarious liability, the theory of identification. And law enforcement against corporations committing forest and land burning crimes in Indonesia is considered ineffective, this is due to the weakness of the law enforcement apparatus itself consisting of the Police, Prosecutors and Courts so that improvements are needed both in terms of quantity and quality
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA Hansen Alfian Limbong; Dhody.AR.Widjaja Atmadja; Mohamad Ismed
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/f4ykfc92

Abstract

The guarantee of legal certainty regarding land rights has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA). Especially in Article 19 of the UUPA in ensuring legal certainty, the Government holds land registration throughout Indonesia and the issuance of proof of land rights, namely Certificates. In reality, disputes or legal cases often arise over the issuance of double certificates on the same land plot issued by the local Land Office which results in losses for land rights holders. The formulation of the problem in this study is how the civil responsibility of the land office for the double certificate dispute and how to protect the legal protection of the land right holder for the double certificate dispute. The type of research used in this study is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach. The source of legal materials in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials using the technique of collecting legal materials, namely literature studies.  The result of this study is the civil responsibility of the land office for court decisions that have permanent legal force for dual certificate disputes, namely recording and/or changing the recording of certificates that are declared valid and/or do not have legal force. There is no compensation in material form from the Land Office to the holder of land rights whose certificate has been declared valid by a court decision that has permanent legal force. Legal protection of land rights holders in a dispute over multiple certificates can be carried out by canceling one of the certificates made by the authorized Head of the Land Office and/or the aggrieved party files a civil lawsuit on the basis of unlawful acts through the competent district court in accordance with the applicable legal provisions.
Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum  Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Jefri Ramadhan; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ygjg6e80

Abstract

Pembahasan mengenai penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum  tindak pidana cukai sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang  didukung  dengan  yuridis empiris dengan merinci uraian  yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penerapan asas Ultimum Remedium dalam upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana cukai bahwa salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping sifat dari subyek hukum atau obyek hukumnya, suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Undang–Undang Cukai apabila memenuhi kriteria antara lain dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai pelanggaran, secara nyata menimbulkan kerugian Negara, dan merupakan perbuatan yang berulang, atau kerugian Negara yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki.
Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Atas Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidanan Pencabulan Tegar Prastya; Mohamad Ismed; Achmad Fitrian
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 10 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Oktober 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y7ybmx20

Abstract

In this study, the specific case related to the implementation of restitution in a child sexual abuse case is addressed in Decision Number: 114/Pid.Sus/2023/PN Kot Agung, which has become final and legally binding (Inkracht). The judge did not fully grant the restitution request submitted by the child victim of sexual abuse in the decision. The theories utilized in this research are the Theory of Judicial Consideration and the Theory of Legal Utility.. This research is normative or doctrinal legal research. The approach methods used in this study are analytical, statutory, and case approaches. The types and sources of legal materials utilized involve literature review, collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis in this legal research employs qualitative data analysis.The research findings indicate that the judge's consideration in decisions regarding restitution requests submitted by victims of sexual abuse, through the public prosecutor's indictment in Decision Number 114/Pid.Sus/2023/PN Kot Agung, is based on a thorough evaluation of the evidence presented, the condition of the victim, and the offender's ability to pay restitution. Besides justice in judicial considerations, the principle of legal utility in the judge's assessment of restitution plays a crucial role in ensuring that legal decisions are not only fair but also practically beneficial to the victim. Furthermore, the ideal concept for implementing restitution as a means of fulfilling rights and providing benefits for child victims of sexual abuse should include several essential elements: comprehensive and clear regulations, consistent law enforcement, easy access for victims, transparency and accountability, and prevention and rehabilitation. This ideal concept aims to offer better protection and justice for crime victims and ensure that offenders are held accountable for the impact of their actions
Co-Authors Abigail A. J. Junginger Achmad Fitrian Anferdi Janas Arif Budiman Dhody.AR.Widjaja Atmadja Faisal Redo Fauzi Yusuf Hansen Alfian Limbong Hedwig A Mau Januar Rasito Jefri Ramadhan Ketut Diastu Khalimi Khalimi Kiki Nasir Hadi Kristiawanto Kristiawanto Marsudin Nainggolan Mega Mustika Moh. Djafar Shodiq Nonih Kurniasih Nurhayu Handayani Putri Ramlani Lina Sinaulan Ringgi Sarungallo Rizki Rismawan Sartono Sartono Sopiyanto Sopiyanto Tegar Prastya Teguh Warjianto Tofik Yanuar Chandra Yuherman Yuherman