Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Bambang Eko Turisno
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BATANG Ayu Putri Sekarfajarwati; Bambang Eko Turisno; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.36718

Abstract

Penelitian menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pemuka penghayat sebelum akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah pemuka penghayat, adanya keyakinan bahwa sah secara adat sudah cukup, dan ketiadaan tempat pemberkatan. Kemudian faktor eksternal adalah proses administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas. Selain itu, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, maraknya poligami, dan maraknya perkawinan anak.
ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN AKIBAT SALAH SATU PASANGAN MERUPAKAN SEORANG LGBT DALAM PERKAWINAN Fathya Nurulaisya; Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51557

Abstract

Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, perceraian yang terjadi antara suami istri disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dengan faktor pemicu utama perilakiu LGBT yang dilakukan suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan LGBT dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam suatu perkawinan yang timbul akibat salah satu pasangan merupakan seorang LGBT. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya perkawinan. Dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, alasan perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utamanya adalah perilaku LGBT yang dilakukukan oleh suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan  bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
UPAYA HUKUM BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG KHAS CIREBON DITINJAU DARI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49045

Abstract

Pendaftaran produk batik ke dalam sistem Indikasi Geografis sangat penting untuk melindungi dan mencegah klaim sepihak dari pihak asing. Berdasarkan standar yang diatur dalam TRIPs, penggunaan Indikasi Geografis dilindungi untuk mencegah penyesatan publik yang dapat terjadi akibat persaingan tidak sehat di ranah internasional terkait asal geografis suatu produk. Hingga saat ini, hanya satu produk batik di Indonesia yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis, yaitu Batik Nitik Yogyakarta. Sementara itu, dari Jawa Barat terdapat Batik MegaMendung asal Cirebon, yang meskipun sangat berkembang pesat di wilayah tersebut, belum terdaftar dalam sistem Indikasi Geografis, batik megamendung berasal dari Desa Trusmi Kota Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Menggunakan pedoman penelitian deskriptif analitis Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan didukung oleh bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan sumber hukum sekunder lainnya serta Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatifIndikasi Geografis dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan kontribusi terhadap reputasi, mutu, dan ciri khas barang dan/atau produk yang dihasilkan. Melalui penerapan perlindungan Indikasi Geografis, batik MegaMendung Cirebon tidak hanya terlindungi dari klaim atau eksploitasi oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal ekonomi, reputasi, dan pengakuan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengrajin, dan komunitas lokal, serta langkah strategis untuk memanfaatkan perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional. Dengan upaya ini, batik MegaMendung dapat terus lestari sebagai warisan budaya khas Indonesia yang membanggakan
PEMBATALAN PERSETUJUAN OLEH PASANGAN SUAMI/ISTRI TERHADAP JAMINAN HARTA BERSAMA DALAM PERJANJIAN KREDIT Syifa Indah Aprilia; Bambang Eko Turisno; Yunanto Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51075

Abstract

Saat ini, banyak pasangan suami istri menjalankan usaha dan mengajukan kredit ke bank dengan jaminan harta bersama. Namun, penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Masalah muncul ketika persetujuan pasangan atas jaminan dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga jaminan menjadi tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi kreditur atas pembatalan persetujuan jaminan harta bersama. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan wawancara kepada Hakim, pihak bank, dan Notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan persetujuan jaminan tidak membatalkan perjanjian kredit, namun kreditur kehilangan hak terhadap jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur dikembalikan pada jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana kreditur hanya dapat menagih utang melalui seluruh kekayaan debitur dengan menggugat wanprestasi dan meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri.
Co-Authors Ayu Putri Sekarfajarwati Fathya Nurulaisya Herni Widanarti Syifa Indah Aprilia Triyono Triyono Yunanto Yunanto