Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Selat SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Veteran Law Review Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat SUPREMASI Jurnal Hukum Andalas Law Journal
Dian Khoreanita Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia Dian Khoreanita Pratiwi
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.348 KB)

Abstract

International law has made arrangements on piracy while for sea / armed robbery the authority of each country to regulate it. Known for the universal jurisdiction principle in combating this piracy, it has been affirmed in the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it with Law No.17 of 1985. But piracy and sea robbery are still unresolved issues. The high seas are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea, inland waters of a country, or in the archipelagic waters of an archipelago country. The implications of this definition make the open sea an area open to every country and no country claims that the region is under its jurisdiction. A state may also impose or impose its domestic law outside its territorial territory, this is commonly applicable to an international crime in which the crime has been recognized as an international crime and each country shall combat such crimes. Finally, the state has the authority to try and give a judicial decision, this is to ensure the security and order of a country from unlawful acts committed by foreign nationals. Keywords: Principles of Jurisdiction, Universal, Pirate, Indonesia Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai piracy sedangkan untuk sea/armed robbery merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal prinsip yurisdiksi universal dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Kata kunci: Prinsip Yurisdiksi, Universal, Perompak, Indonesia
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Dian Khoreanita Pratiwi; Syamsul Hadi; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Dian Eka Pertiwi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18539

Abstract

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI   The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Nasution, Ali Imran; Pratiwi, Dian Khoreanita
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.848

Abstract

Limbah infeksius Covid-19 yang tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Beberapa regulasi yang ada, diantaranya UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 telah memberikan pedoman cara mengelola sampah dan/atau limbah, baik itu dari rumah tangga ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara pengelolaan yang benar sehingga limbah yang seharusnya ditangani dengan cara khusus justru bercampur dengan limbah rumah tangga. Sehingga, diperlukan adanya aturan hukum mengenai kewajiban pengelolaan limbah infeksius Covid-19 disertai sanksi pidana, sanksi administrasi dan penambahan fasilitas pengelolaan limbah. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah infeksius Covid-19 dapat diwujudkan jika terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah infeksisus Covid-19 yang aman. Covid-19 infectious waste that is not handled properly is feared to become a new source of transmission of Covid-19. Several existing regulations, including the PPLH Law, the Waste Management Law, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.56/Menlhk-Setjen/2015 have provided guidelines on how to manage waste or waste, both from households and facilities. Health services. Statutory regulations must carry out the management of Covid-19 infectious waste. Still, the public needs to know how to manage it properly, so waste that should be handled specially is mixed with household waste. Thus, it is necessary to have legal regulations regarding the obligation to manage Covid-19 infectious waste accompanied by criminal sanctions, administrative sanctions, and additional waste management facilities. Finally, law enforcement against perpetrators of contamination of Covid-19 infectious waste can be realized if there is a good cooperative relationship between the community and the government, one of which is the government providing safe disposal sites for Covid-19 infectious waste.
Implementation Of The Principle Of Immunity For Consular Posts Of The Sending State In The Receiving State Pratiwi, Dian Khoreanita
Andalas Law Journal Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v9i1.64

Abstract

The consular representative building is an extraterritorial territory of the sending country, and the sending country has jurisdiction over that territory. The trespassing incident that occurred at the Indonesian Consular Post by unknown people in Melbourne during 2017 to 2020 period was a violation of existing immunity rights. Based on the concept of diplomatic immunity, the receiving state must protect foreign consular posts in its territory. The method used in this research is a normative juridical research method. The data used is secondary data. Data is presented qualitatively and analyzed descriptively. The results of this research are that trespassing and raising the Morning Star flag is a form of "disturbance of the peace of consular post." Because of this incident, Australia is still unable to protect the building of the Indonesian Consulate General in Melbourne as an implementation of special duty Article 31 paragraph (3) of the Vienna Convention 1963, during the second Morning Star flag-raising incident, gave rise to state responsibility obligations. The suggestion from this research is that there needs to be a joint commitment to implementing the provisions of the 1963 Vienna Convention through a written cooperation mechanism procedure.
IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA Pratiwi, Dian Khoreanita
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.111

Abstract

Perompakan (Piracy) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode ground theory research. Pada penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Pasal 4 KUHP Indonesia sudah dapat menerapkan yurisdiksi universalnya namun dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah dengan membentuk Tim Western Fleet Quick Response dan membangun kerja sama dengan negara sekitar dalam mengamankan wilayah perbatasan.
KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA Pratiwi, Dian Khoreanita
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.122

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya. Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata. Beragamnya fungsi laut mengakibatkan semua negara bahkan individu ingin selalu mengekspoilasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari kejahatan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana mewujudkan keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara? Hasil pembahasan tulisan ini bahwa keamanan laut wilayah perbatasan perlu melakukan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral dan berkomitmen sampai pada tahap implementasi dan penegakkannya. Perlu juga untuk membangun kepercayaan antar pemerintah di setiap sektor agar terwujudnya tujuan yang telah disepakati.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL Pratiwi, Dian Khoreanita
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.268

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations digugat oleh masyarakat, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-IX/2011 terdapat dissenting opinion dari dua hakim, yang menyebutkan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam tulisan ini adalah materi muatan undang-undang ratifikasi berbeda dengan undang-undang biasanya. Tidak ada kejelasan mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia, sehingga memengaruhi ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa undang-undang ratifikasi. Pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi memiliki potensi pembatalan undang-undang ratifikasi, namun tidak serta merta mengakibatkan pembatalan perjanjian. Menurut Konvensi Wina 1969 tidak diperkenankan pembatalan sepihak, kemungkinan yang dapat dilakukan adalah menarik diri dari perjanjian.Kata kunci: perjanjian internasional; ratifikasi; kewenangan; judicial review. ABSTRACT A number of communities have sued a judicial review of Law Number 38 of 2008 concerning Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, because it was against the constitution. In the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-IX/2011 there are two dissenting opinions, which state that the object of the review is beyond the authority of the Constitutional Court. This research used a normative juridical method. The results that obtained in this article are the law of ratification content is different from the laws in general. There is no explanation regarding the position of international treaties in Indonesian national legal system, so it will affect the whole state administration. Therefore, the author agrees with the idea that Constitutional Court does not have the authority to examine such laws. Judicial reviews of the ratification by the Constitutional Court potentially annul that law, but not immediately revoke the international agreement. According to the 1969 Vienna Convention, a country not allowed to cancel any international agreement unilaterally. One possibility is that a country can withdraw from the agreement. Keywords: international treaties; ratification; authority; judicial review.
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA Pratiwi, Dian Khoreanita; Agustanti, Rosalia Dika; Dirkareshza, Rianda; Suyanto, Heru; Desmawati, Desmawati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.19490

Abstract

ABSTRAKTidak adanya sertifikasi halal pada produk rumahan hasil olahan masyarakat Desa Puraseda membuat daya tarik dan minat beli produk menjadi rendah. Sertifikat halal berperan penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi guna peningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menggunakan metode Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran sertifikat halal ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Puraseda untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen. Kata kunci: produk rumahan; sertifikat halal; UMKM. ABSTRACTThe absence of halal certification for home-made food products from the people of Puraseda Village makes the attractiveness and interest in purchasing products low. Halal certificates play an important role because the majority of Indonesian people are Muslim. To overcome this problem, this activity aims to provide solutions to improve the economy of the Puraseda Village community, one of which is increasing the competitiveness of products by obtaining Halal Certification. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The results of community service show that the training and assistance related to halal certificate registration provides knowledge and skills to provide legal certainty for the people of Puraseda Village to improve the village economy and provide guarantees and comfort for consumers. Keywords: home products; halal certificate; MSMEs.
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Desmawati Desmawati Dian Eka Pertiwi Lutfi, Khoirur Rizal Putri, Citraresmi Widoretno Ramadhani, Dwi Aryanti Suyanto, Heru Syamsul Hadi Taupiqqurrahman Wahyu Nugroho