Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Yuridis JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review Law Development Journal Indonesia Law Review (ILREV) Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Suyanto, Heru
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
SENGKETA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN Suyanto, Heru; Suherman, Suherman
Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.741 KB) | DOI: 10.35586/.v2i1.163

Abstract

The existence of the Tax Court has affirmed in UU No. 14 of 2002 on the Tax Court has the authority to examine and decide cases on tax disputes, but the presence of some of the characteristics of the Tax Court is not synergistic with the State Administrative Court still leaves will debate the status of the existence of the Court Tax system of judicial authority in Indonesia. Basically the Tax Court does have characteristics that almost resembles the State Administrative Court seen from the types of disputes that can be examined and decided upon. On the subject of dispute there is a slight difference due to the State Administrative Court only recognizes the people and civil legal entity that can take the case to be examined. While the Tax Court also acknowledged the permanent establishment as one of the subjects may submit the case to be examined in the Tax Court. It is not appropriate for some academics so as not fitting if the Tax Courtis under the State Administrative Court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN Suyanto, Heru; Nugroho, Andriyanto Adhi
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.072 KB) | DOI: 10.35586/.v3i2.179

Abstract

Outsourcing is delegation of daily management and operations of a business process to outside parties (a provider of outsourcing services). Through delegation, then the management is no longer done by the company, but rather delegated to companies outsourcing services. Protection of workers was intended to guarantee the fundamental rights of workers and guaranteeing equality of opportunity and treatment without any discrimination on the well-being of workers and for the realization of his family by remaining attentive to the developmental progress of the business world and the interests of employers. Laws and regulations related to the protection for workers, namely law No. 13 of 2003 on labor and the implementing regulations of the legislation in the field of employment.
IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Suyanto, Heru; Sugiyono, Heru; Oktalia, Ilvana
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2101

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan suatu perjanjian diantara para pihak. Sengketa pardata dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika dalam perjanjian yang dibaut oleh para pihak tercantum klausula pilihan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui BANI terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan. Dalam implementasinya putusan BANI memiliki kekuatan eksekutorial apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Meskipun BANI merupakan lembaga arbitrase institusional namun dalam prinsipnya penetapan perintah pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena BANI bukanlah badan peradilan sehingga tidak memiliki perangkat jurusita, serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sebaiknya putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.
The Law of Arbitration Rules that are Final and Binding Sugiyono, Heru; Suyanto, Heru; Agustanti, Rosalia Dika
Indonesia Law Review Vol. 10, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A request in a district court for annulment of an arbitration, or arbitral, award is a form of legal remedy that claims dissatisfaction with the award by one or more parties. It contravenes the provisions that stipulate the finality of the award and its permanently binding legal force. The attempt to invalidate the arbitral award seems to reflect the party’s (or parties’) disobedience to it. The research method here employed normative juridical review of various library materials consisting of primary legal sources from related laws and regulations, secondary materials which formed the explanations used in the analysis of the primary legal materials in the form of doctrine, academic views, judicial decisions, document searches, books, and scientific works. The legal material is identified and analyzed to achieve the objectives of the study. The results indicate that there is legal uncertainty related to the provision, specifically whether a district court can overturn a final arbitration award and that it carries the legal force to bind the parties. Therefore, it is necessary to create that certainty, and write off Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, article 70. Arbitrators are encouraged to act more professionally in examining and delivering fair arbitration awards without being tainted by false evidence or gimmicks.
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang) Suyanto, Heru; Lutfi, Khoirur Rizal
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.144 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1448

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.
The Legal Protection on Consumers of E-Commerce Transactions in Indonesia Daud, Edward Zeth; Suyanto, Heru
Law Development Journal Vol 6, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.2.266-278

Abstract

As time progresses, people's lives are starting to be influenced by developments in information technology, including in the field of trade, where buying and selling transactions that can be carried out using the internet are known as electronic commerce or e-commerce for short. However, in its implementation it is necessary to pay attention to consumer protection. The method that will be used in this research is an empirical normative legal approach. The results of this research show that the form of legal protection for consumers in e-commerce transactions has been regulated based on the provisions of statutory regulations which have been contained in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), then in purchasing and selling transactions, although carried out online, based on the ITE Law and PP PSTE, it is still recognized as an electronic transaction that can be accounted for through an electronic contract. Legal protection for consumers due to default in electronic transactions is by providing compensation, compensation, and/or services received or utilized that are not in accordance with the agreement. Based on regulations regarding the responsibility of business actors, the actions of business actors must refer to the principles of responsibility in law.
The Application of Indirect Evidence in Cartel Practices Novriani, Dasjagarni Ulinai; Suyanto, Heru
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i2.38619

Abstract

KPPU tasked with overseeing business competition, confronts challenges in identifying and proving cartel practices. According to Article 1, paragraph 7 of Law Number 5 of 1999, agreements among business actors need not be written to constitute cartels, potentially allowing for covert operations. This absence of written documentation complicates KPPU's efforts to substantiate suspicions of cartel behavior, often hindering the discovery of tangible evidence necessary for legal proceedings. Consequently, proving cartel activities in court becomes arduous, as direct evidence is typically required while these agreements may lack physical documentation, posing ongoing challenges for regulatory enforcement. This research uses normative juridical research method. The aim of this research is to understand how indirect evidence is applied in the cooking oil cartel practices and reviewing the forms of legal protection for consumers who are harmed.
The Carok Culture’s Impact on Law Enforcement in Bangkalan Madura: A Fascinating Case Study Suyanto, Heru; Bakhtiar, Handar Subhandi
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i1.8560

Abstract

Carok, a distinct cultural practice, is deeply entrenched in the societal fabric of the Bangkalan Madura community. Historically, it has been their primary method of resolving intricate issues, particularly those centred on wealth, honour, and disputes involving women. This culturally specific method of conflict resolution prompted an in-depth study. The primary objective was to discern to what extent law enforcement officers in Bangkalan Madura were influenced by Carok, a practice so interwoven into the community’s daily life. Furthermore, it aimed to gauge the impact of the Carok culture specifically on the procedures and perspectives of the local police. The findings from this investigation were enlightening. It became evident that the Carok tradition isn’t merely a fringe cultural practice but is, in fact, acknowledged and recognised by a significant portion of the Bangkalan community as a legitimate approach to problem-solving. This deep-rooted cultural acceptance has ramifications for the legal system. When it comes to upholding the law and seeking justice, both the police force and the prosecutor’s office in Bangkalan face a unique set of challenges, unparalleled in communities without such ingrained traditions. These challenges arise because of the profound respect and recognition that the Carok practice commands. As a result, conventional legal methods, designed without the considerations of such cultural nuances, often fall short. They find themselves rendered ineffective, if not entirely redundant, against Carok practitioners. This tension between cultural respect and legal enforcement is a poignant reflection of the complexities of integrating traditional customs within the modern rule of law.
Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum Lathifah, Marwah Hasna; Suyanto, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4689

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian  ini ialah untuk menganalisis perubahan kebijakan struktur kepemilikan bank berkaitan dengan kebijakan single presence policy pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta mengkaji dampak kebijakan single presence policy atas implementasi dari POJK Konsolidasi Bank. Kebijakan single presence policy dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan perbankan terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menghambat upaya penyelematan bank-bank yang bermasalah. Maka dari itu POJK Konsolidasi Bank Umum penting untuk diterbitkan guna memberikan relaksasi atas kebijakan kepemilikan bank bagi para pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait penyesuaian struktur kepemilikan bank, yang mengesampingkan sigle presence policy pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasca POJK Konsolidasi Bank Umum diterbitkan sehingga banyak investor baik lokal maupun asing yang hendak mengakuisisi bank nasional guna ditransformasi menjadi bank digital. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK perlu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan asing pada perbankan nasional guna mencegah impilikasi negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.  
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Sihombing, Miranda Claudia; Suyanto, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9192

Abstract

This research investigates the transfer of the district court’s jurisdiction in the adjudication of trade secret cases to commercial courts. The study aims to comprehend the district courts' jurisdiction in resolving trade secret disputes and the competence of commercial courts if the authority to adjudicate trade secret disputes is granted. The necessity for this research arises from the dearth of efficacious protection of trade secrets in the litigation context. The protracted duration and intricate process inherent to the current system have the potential to impede the advancement of the Indonesian economic industry, as rights holders may be dissuaded from pursuing their cases in the district court. This research employs a normative juridical approach, with a particular emphasis on the analysis of juridical norms and positive legal rules. This research builds upon previous studies that have examined the settlement of trade secret disputes in general in court and through alternative non-litigation channels. It delves deeper into the authority of the district court, comparing it with that of the United States and the Netherlands, and analyses trade secret cases that have been handled by the district court. This research indicates that the authority of the district court in trying trade secret cases requires expansion, particularly concerning closed trials. Furthermore, it can be posited that the commercial court possesses greater competence than the district court in hearing trade secret disputes, particularly in terms of more effective legal representation and more qualified judicial expertise. Penelitian ini mengkaji tentang pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga. Tujuan penelitian ini ialah guna memahami kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang, serta guna memahami kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah kurang optimalnya perlindungan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan karena durasi yang terlalu lama dan proses yang rumit, yang tentunya akan berdampak pada kemajuan industri ekonomi Indonesia karena tidak didapatnya kepercayaan para pemilik hak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus untuk analisis menggunakan norma yuridis dan kaidah hukum positif. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, yang hanya meninjau terkait penyelesaian sengketa rahasia dagang secara umum di pengadilan dan melalui jalur alternatif non-litigasi, dengan menganalisis lebih dalam terkait kewenangan dari pengadilan negeri, membandingkannya dengan negara Amerika dan Belanda, serta menganalisis perkara rahasia dagang yang pernah ditangani pengadilan negeri. Melalui penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang perlu diperluas, terutama terkait persidangan tertutup, serta dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi lebih baik daripada pengadilan negeri jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan, baik dari segi beracara yang lebih efektif dan kompetensi hakim yang lebih mumpuni. 
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Andriyanto Adhi Nugroho Ariesti Yani, Aprillia Baehaqi Beniharmoni Harefa Daud, Edward Zeth Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Handar Subhandi Bakhtiar Harefa, Beni Heru Sugiyono Indrirarosa, Martina Lagustiani, Sri Humana Lathifah, Marwah Hasna Lutfi, Khoirur Rizal Novriani, Dasjagarni Ulinai Oktalia, Ilvana Rudi Iskandar, Rudi Sihombing, Miranda Claudia Supardi Supardi Syamsul Arifin