Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fikih Muamalah dan UU terhadap Jual Beli Ayam Potong yang Menggunakan Pijer Indah Sri Rahayu; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3738

Abstrak. Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan Pasar Kiaracondong ialah banyaknya pedagang ayam potong menggunakan pijer sebagai bahan pengawet pada produk ayam potongnya, menjadikan satu fenomena yang tidak dapat kita abaikan. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli ayam potong yang menggunakan pijer di tinjau dari persfektif fikih muamalah dan di tinjau dari persfektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis – empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada 5 (lima) pedagang ayam potong yang menggunakan pijer serta melakukan wawancara dan juga dilakukannya pegujian Laboratorium di Lab Farmasi Unisba. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya oknum tidak bertanggung dalam jual beli ayam potong di Pasar Kiaracondong yang mana ditinjau dari fikih muamalah adanya ketidak sesuaian. Sedangkan ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM maka jual beli yang dilakukan oleh oknum pedangang ayam potong ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Abstract. One of the phenomena that occurs in the Kiaracondong Market environment is that many broiler chicken traders use pijer as a preservative in their broiler chicken products, making it a phenomenon that we cannot ignore. So this research aims to find out more about the problems related to the practice of buying and selling broiler chickens using pijer, viewed from the perspective of muamalah jurisprudence and viewed from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative methods with a juridical - empirical approach. The data collection technique used was observation of 5 (five) broiler chicken traders who used pijer as well as conducting interviews and also carrying out laboratory tests at the Unisba Pharmacy Lab. The results of this research show that there are irresponsible individuals in the buying and selling of broiler chickens at the Kiaracondong Market, which in terms of Islamic jurisprudence is a discrepancy. Meanwhile, judging from Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM Regulations, the buying and selling carried out by these broiler chicken traders is not in accordance with existing regulations.

Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Keabsahan Penggunaan QRIS sebagai Sarana Penghimpunan Dana Zakat Reza Oktavia; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13144

Abstract. The proposal is to analyze the validity of QRIS as a means of collecting zakat funds according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research uses a normative-empirical approach. The data source used in this study is secondary data and then supported by primary data. The data collection used in this study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the practice of paying zakat is carried out by scanning the QR Code, filling in personal data and the number of people, then entering the PIN. The implementation of zakat using QRIS is supervised by the Sharia Supervisory Board and carried out in accordance with the SOPs that have been determined, so as to avoid usury. Based on Islamic law, the use of QRIS as a means of paying zakat is legal because it has fulfilled the pillars and conditions, namely the intention, the existence of muzaki, the existence of mustahik, and the existence of assets issued. Although ijab qabul is not explicitly mentioned, in practice it still exists even though it is done implicitly. Meanwhile, according to the law, the use of QRIS in Indonesia is allowed even though it has not been specifically regulated in the Zakat Management Law, but the use of QRIS has been regulated in the Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments and the use of QRIS has also been allowed by the Financial Services Authority Regulation (PJOK). Therefore, the Zakat Management Law will automatically adjust to the regulations that have been determined at this time. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan QRIS sebagai sarana penghimpunan dana zakat menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder lalu didukung dengan data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembayaran zakat dilakukan dengan cara memindai Code QR, mengisi data diri dan jumlah jiwa, lalu memasukkan PIN. Pelaksanaan zakat menggunakan QRIS ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga terhindar dari riba. Berdasarkan hukum Islam penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu niat, adanya muzaki, adanya mustahik, serta adanya harta yang dikeluarkan. Meskipun ijab qabul tidak disebutkan secara jelas, namun dalam praktiknya tetap ada meskipun dilakukan secara tersirat. Sedangkan menurut Undang-Undang, penggunaan QRIS di Indonesia diperbolehkan walaupun dalam UU Pengelolaan Zakat belum diatur secara spesifik, namun penggunaan QRIS telah diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan penggunaan QRIS juga telah diperbolehkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Oleh karena itu, UU Pengelolaan Zakat otomatis akan ikut menyesuaikan dengan adanya peraturan yang telah ditentukan pada saat ini.

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Jasa Gesek Tunai Menggunakan Shopeepaylater Winda Fadilah Juliana Devi; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13397

Abstract. The development of e-commerce in Indonesia has changed the payment system from cash to digital systems such as bank transfers, virtual accounts, and e-wallets. Nonetheless, cash payment remains relevant, especially with the Cash On Delivery option. Since 2018, paylater payment methods have been introduced by e-commerce, including ShopeePaylater. This method allows people to use their ShopeePaylater balance, which is often cashed out into cash, triggering consumptive behavior. ShopeePaylater allows users to shop with a balance and pay in the following month.This study aims to examine the practice of cash swipe service transactions using ShopeePaylater on ruang.ketap accounts and the analysis of Islamic law on these transactions. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data was analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the practice of cash swipe services at ShopeePaylater involves Ijarah and Qardh contracts that are in accordance with the pillars and conditions. However, the sale and purchase transaction in the cash swipe service for disbursing the Shopeepaylater limit does not meet the correct conditions, because it involves engineering the purchase of goods or Bai' Najasy, which is considered manipulation and fraud. Akad in the analysis of Islamic law involves Ijarah and Qardh between users and service providers as well as transactions with Shopee. Abstrak. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah sistem pembayaran dari yang semula menggunakan uang tunai menjadi sistem digital seperti transfer bank, virtual account, dan e-wallet. Meskipun demikian, pembayaran tunai tetap relevan, terutama dengan adanya opsi Cash On Delivery. Sejak tahun 2018, metode pembayaran paylater diperkenalkan oleh e-commerce, termasuk ShopeePaylater. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan saldo ShopeePaylater, yang sering dicairkan menjadi uang tunai, memicu perilaku konsumtif. ShopeePaylater memungkinkan pengguna berbelanja dengan saldo dan membayar di bulan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik transaksi jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap dan analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa gesek tunai pada Shopeepaylater melibatkan akad Ijarah dan Qardh yang sesuai rukun dan syarat. Namun, transaksi jual beli dalam jasa gesek tunai untuk pencairan limit ShopeePaylater tidak memenuhi syarat yang benar, karena melibatkan rekayasa pembelian barang atau Bai’ Najasy, yang dianggap manipulasi dan penipuan. Akad dalam analisis hukum Islam melibatkan Ijarah dan Qardh antara pengguna dan penyedia jasa serta transaksi dengan Shopee.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan Siti Aulia Nur Hamidah; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13585

Abstract. The issue of waqf has been regulated in the Waqf Law. However, the regulation of this problem does not necessarily eliminate all waqf problems, such as the issue of cemetery land waqf contributions. This study aims to find out the practice of waqf contributions and to find out the ownership status of the contributions purchased from land in the RW 001 area, Cigondewah Kaler Village based on a review of Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This type of research is qualitative research using an empirical normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection in the study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the ownership status of the contributions purchased for the waqf of cemetery land based on Islamic law belongs to Allah SWT and cannot be owned by anyone. This is in line with the positive law, namely Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of the Waqf Law considering that Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has not specifically regulated the ownership of waqf land. Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 stipulates that the registration of waqf property in the name of nazhir does not prove the ownership of nazhir. And in the context of benefits, the management of waqf has not fully fulfilled the recommendations of the Qur'an. So that the waqf that occurs is not in accordance with the applicable laws and regulations. Abstrak. Persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Akan tetapi dengan telah diaturnya persoalan tersebut tidak secara serta merta menghilangkan segala problematika perwakafan, seperti pada persoalan iuran wakaf tanah kuburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik atas iuran wakaf dan mengetahui status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan tanah di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan atas iuran yang dibelikan untuk wakaf tanah kuburan berdasarkan hukum Islam menjadi milik Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hal ini senada dengan hukum positif yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelasanaan Undang-Undang Wakaf mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan tanah wakaf. Adapun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir. Dan dalam konteks kemaslahatan, pengelolaan wakaf belum memenuhi sepenuhnya anjuran Al-Qur’an. Sehingga perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tanpa Jaminan Pegadaian Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14275

Abstract. Pegadaian Sharia People's Business Credit is a loan facility to Rahin (customers) who do not have access to loans to banks but already have a viable and productive business for their business development within a certain period of time based on the Rahn Tasjily contract. Pegadaian claims that this Sharia KUR is without guarantees, but in its scheme this Sharia KUR uses a rahn tasjily contract, so it is a question whether the Sharia KUR procedure is in accordance with the provisions of rahn tasjily or not. The purpose of this research is to find out whether this pawnshop Sharia KUR is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used in this study is qualitative descriptive with a normative-empirical approach. Data collection method by observation and interviews at the Sharia Pawnshop CPS Pajajaran Bandung. The result of this research is that, in practice, this pawnshop Sharia KUR does not completely run without guarantees, because what is used as the main collateral is the rahin business as evidenced by NIB, SKU, and business asset register where the pawnshop only holds the list and power of attorney. In this regard, this refers to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as stated in Article 377 and Article 378 Chapter XIV concerning Rahn related to Everything that is included in the marhun is also mortgaged and the marhun can be replaced with another marhun based on the agreement of both parties. Therefore, the Sharia People's Business Credit of Pegadaian has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn tasjily. Abstrak. Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (nasabah) yang belum memiliki akses pinjaman ke bank tetapi sudah memiliki usaha yang layak dan produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn tasjily. Pegadaian mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan tetapi dalam skemanya KUR Syariah ini menggunakan akad rahn tasjily sehingga menjadi pertanyaan apakah prosedur KUR Syariah telah sesuai dengan ketentuan rahn tasjily atau tidak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah KUR Syariah pegadaian ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktiknya KUR Syariah pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, karena yang dijadikan agunan pokok adalah usaha rahin yang dibuktikan dengan NIB, SKU, dan register aset usaha dimana pihak pegadaian hanya memegang list dan surat kuasa. Terkait hal tersebut ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn terkait Segala sesuatu yang termasuk kepada marhun ikut digadaikan dan marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi Fizzo Novel Muhammad Fadlan Ramadhan; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14399

Abstract. Globalization and technology have made digital applications like Fizzo Novel an essential part of daily life, offering entertainment and additional income through a monetization system. However, concerns arise regarding content that may contradict Maqashid Shariah principles. This research employs a normative juridical method to analyze Fizzo Novel's monetization system in line with Maqashid Shariah principles. While rewarding users with coins aligns with the Islamic contract of ju'alah, content that conflicts with Islamic values can undermine Maqashid Shariah goals, such as safeguarding religion and the soul. Therefore, strict regulations, enhanced content filtering, further research, and community involvement are recommended to ensure adherence to Islamic values in digital applications. Abstrak. Globalisasi dan teknologi telah menjadikan aplikasi digital seperti Fizzo Novel bagian penting dari kehidupan sehari-hari, menawarkan hiburan dan penghasilan tambahan melalui sistem monetisasi. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai konten yang mungkin bertentangan dengan Maqashid Shariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis sistem monetisasi Fizzo Novel sesuai prinsip Maqashid Syariah. Meskipun pemberian koin sebagai penghargaan sesuai dengan akad ju'alah dalam Islam, konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat merusak tujuan Maqashid Shariah, seperti menjaga agama dan jiwa. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi ketat, peningkatan penyaringan konten, penelitian lebih lanjut, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aplikasi digital.

Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pelanggaran Hak Lembur Pekerja dalam Bisnis Pengiriman Makanan Muhammad Azka Fauzan; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14574

Abstract. Workers have some basic rights as someone who has done something and received a reward. Among them are, getting a decent job, getting a decent wage, getting social security, getting rest time and leave, and other rights. Several efforts were made by the Indonesian government to provide protection for these workers which was then regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment as amended into Law Number 6 of 2023. Apart from the Law, cooperation between companies and workers regulated in Islamic Law, including in the Muamalah Fiqh, namely Ijarah. The aim of this research is to determine violations of overtime rights committed by PT which applies to existing problems at PT. X. The results of research found in the field are violations committed by the company by not paying overtime wages to workers who have carried out their work overtime for 4 hours. This can be detrimental to workers who have put in the time and exerted their energy but no wages are provided by the company. It can be concluded in this research that PT. Abstrak. Pekerja memiliki beberapa hak dasar sebagai seseorang yang telah melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan. Diantaranya adalah, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan hak-hak lainnya. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain di dalam Undang-Undang, kerjasama antara perusahaan dan pekerja diatur dalam Hukum Islam diantaranya kedalam Fikih Muamalah yaitu Ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak lembur yang dilakukan oleh PT X kemudian ditinjau dengan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik normatif-empiris menggambarkan permasalahan hukum positif yang berlaku dengan permasalahan yang ada di PT. X. Hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak membayar upah lembur kepada para pekerja yang telah melaksanakan pekerjaan lembur 4 jam lamanya. Hal ini dapat merugikan para pekerja yang telah meluangkan waktu dan mengerahkan tenaganya tetapi tidak ada upah yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa PT.X telah melangagar peraturan perundang-undang dan hukum Islam dengan tidak membayar upah kerja lembur terhadap pekerja.

Analisis Status Kehalalan Produk Bersertifikasi Halal dalam Konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Mendukung Agresi Israel Muhamad Joelfa Fauzi; Liza Dzulhijjah; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15201

Abstract. This study aims to analyze the halal status of products certified by the Indonesian Ulema Council (MUI) in the context of Fatwa Number 83 of 2023, which prohibits supporting Israeli aggression. This fatwa emphasizes that supporting entities that endorse Israeli aggression, either directly or indirectly, is haram. The study employs a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data obtained from various sources, including MUI fatwas, literature on the concepts of halal and haram, as well as case studies on products affiliated with Israel. Data were collected through document and literature analysis and then analyzed using content analysis methods to assess the implications of the fatwa on the halal status of products. The results indicate that technically halal products may lose their halal status if affiliated with entities supporting Israeli aggression. The principle of haram li ghairihi is also applied in this case, where external factors such as a company's affiliation with actions contrary to Islamic principles can render previously halal products haram. These findings highlight the importance of halal certification bodies like MUI to update their certification procedures to include ethical dimensions and business affiliations, and to encourage Muslim consumers to be more critical in their product choices. This research provides important insights for producers, certification bodies, and consumers in ensuring that the halal status of products is not only evaluated based on ingredients and production processes but also from the perspective of affiliation and economic impact. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan produk yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan mendukung agresi Israel. Fatwa ini menekankan bahwa dukungan terhadap entitas yang mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah haram. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk fatwa MUI, literatur tentang konsep halal-haram, serta studi kasus mengenai produk yang terafiliasi dengan Israel. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur, lalu dianalisis menggunakan metode konten analisis untuk mengevaluasi implikasi fatwa terhadap status kehalalan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang secara teknis halal dapat kehilangan status kehalalannya jika terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Prinsip haram li ghairihi juga diterapkan dalam kasus ini, di mana faktor eksternal seperti afiliasi perusahaan dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat menyebabkan produk yang sebelumnya halal menjadi haram. Implikasi ini menekankan pentingnya lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia untuk memperbarui prosedur sertifikasi agar mencakup dimensi etis dan afiliasi bisnis, serta mendorong konsumen Muslim untuk lebih kritis dalam memilih produk. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi produsen, lembaga sertifikasi, dan konsumen dalam memastikan kehalalan produk tidak hanya dari segi bahan dan proses produksi, tetapi juga dari perspektif afiliasi dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Analisis Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya Berdasarkan SEOJK NO.35/SEOJK.03/2017 Di BTN Syariah Cabang Cirebon Ikrimah Syarah Fauziah; Nanik Eprianti; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15225

Abstract. Banks are one solution to the economic problems that exist in society, one of their functions is as a provider of financing. Bank BTN Syariah Cirebon Branch has the Musyrakah Construction Yasa Griya financing product with the highest NPF level every year. This research aims to understand how the implementation and internal controls at BTN Syariah Cirebon branch are in accordance with the principles of SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. This research uses a normative-empirical approach in qualitative research with data sources from primary and secondary data through interviews, literature studies and documentation studies. The research results show that BTN Syariah Cirebon Branch has almost implemented the 5 components of the internal control system with SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Even though internal controls are running well, BTN Syariah Cirebon Branch still faces the problem of high NPF on KYG products that use Musyarakah contracts. Risk mitigation efforts, which are one part of the internal control principles, namely risk identification and assessment based on SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, are not yet fully comprehensive, especially in anticipating external risks that can affect the quality of financing. Abstrak. Bank merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat salah satu fungsinya sebagai pemberi pembiayaan, pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon memiliki produk pembiayaan Musyrakah Konstruksi Yasa Griya yang tingkat NPFnya paling tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan serta pengendalian internal yang ada di BTN Syariah cabang Cirebon apakah sudah sesuai dengan prinsip SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam penelitian kualitatif dengan sumber data dari data primer dan sekunder melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTN Syariah Cabang Cirebon telah hampir mengimplementasikan ke-5 komponen sistem pengendalian internal dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Meskipun pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, BTN Syariah Cabang Cirebon masih menghadapi masalah tingginya NPF pada produk KYG yang menggunakan akad Musyarakah. Upaya mitigasi risiko yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pengendalian internal yaitu identifikasi dan penilaian risiko berdasarkan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam mengantisipasi risiko-risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.

Prinsip Muamalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik Muhamad Ilham Safari; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15481

Abstract. In Islam, humans are given the freedom to do business as long as the business is in accordance with the principles of muamalah and does not harm others. It is important to pay attention to this so that the business carried out not only generates personal profits, but also provides benefits to many people and the surrounding environment. Kampung Sindang Palay has three chicken farms that are very close to residential areas that are not in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 31/Permentan/Ot.140/2/2014 The contribution of cage owners who have the potential to provide benefits to the community's economy has a positive impact. Although this problem is often considered trivial, it is very troubling, so its solution requires the truth of the chicken farmers and the support of the local community. Then a qualitative method with an empirical normative approach was used as a research study, with the aim of comparing chicken farming practices with the related Muamalah Principles so that it can be concluded that in practice chicken farming is not carried out in accordance with the Muamalah Principles and Ministerial Regulation no. 31/Permentan/Ot.140/2/2014 which is not fulfilled inestablishing a chicken farm. Abstrak. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya. Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang belum sesuai dengan peraturan menteri pertenian nomor 31/permentan/Ot.140/2/2014 Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik peternakan ayam dengan Prinsip Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya peternakan ayam melaksanakan tidak sesuai dengan Prinsip Muamalah dan Permentan no 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang tidak terpenuhinya syarat dalam mendirikan peternakan ayam.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search