Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kendala Upt Kph Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Yosef Freinademetz D.S Ngama; Jimmy Pello; Orpa Ganefo Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.921

Abstract

Praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah dilakukan berulang kali. Untuk mengantisipasi terjadinya illegal logging, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara juga dalam mengaggulangi tindak pidana illegal logging agar bisa mengurangi perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat pada Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara lebih mengerti apa itu hutan, fungsi hutan, cara pemanfaatannya serta memberi gambaran tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan dalam pengerusakan hutan serta jenis sanksinya. Penelitian ini merupakan empiris yang mana data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kendala dalam faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan (Ilegal logging) dengan melakukan upaya pre-emtif dan upaya preventif serta upaya represif.
Kajian Teori Hukum Progresif tentang Konversi Pidana Penjara sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Tipikor di NTT) Raden Haris Prastyo; Aksi Sinurat; Orpa Ganefo Manuain
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11882

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penegakan hukum korupsi di Indonesia belum optimal dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat paradigma legalistik-positivistik yang kaku. Hakim dan Jaksa sering kali bertindak hanya sebagai "corong undang-undang" tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan pemidanaan bagi pemulihan ekonomi negara berdasarkan prinsip hukum progresif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis beberapa putusan Pengadilan Tipikor Kupang di Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola berhukum klasik di persidangan memberikan kelonggaran bagi terpidana untuk mengonversi kewajiban finansialnya menjadi hukuman badan subsidair, sehingga memicu tingginya tunggakan eksekusi. Temuan ini menegaskan urgensi terobosan hukum progresif (rule breaking) oleh Hakim untuk mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti secara mutlak demi mewujudkan pemulihan keuangan negara dan menjamin keadilan substantif masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara melalui uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu keniscayaan, namun dalam praktiknya para penyelenggara hukum terutama Hakim dan Jaksa belum bersinergitas menerapkan hukum untuk mengantarkan kepentingan mayarakat kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan Bahagia serta Formulasi hukum progresif yang dapat mewujudkan pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh penyelenggara hukum belum mengimplementasikan hukum untuk suatu kebutuhan utama bagi tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi. 
Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Kepastian Hukum Edgart Marpaul Boelan; Simplexius Asa; Orpa Ganefo Manuain
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8260

Abstract

This study examines the urgency of regulating the nominal limit of restitution in criminal case resolution through a restorative justice approach from the perspective of legal certainty. Restorative justice in Indonesia is governed by PERKAP No. 8 of 2021, PERJA No. 15 of 2020, and PERMA No. 1 of 2024. However, none of these regulations explicitly stipulate the nominal limit of compensation payable to victims. The absence of such a provision potentially leads to legal uncertainty and unfair practices, particularly in cases where resolution depends on the offender's ability to pay restitution. This research adopts a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study aims to analyze the necessity of regulating nominal limits and how such limits should be determined under the prevailing legal framework. The findings reveal that the lack of clear restitution limits hampers the effective implementation of restorative justice, undermines fairness, and fails to adequately protect victims' rights. Legal regulation of compensation limits is necessary to ensure legal certainty, prevent abuse of power, and uphold justice in the victim recovery process. The study recommends that the state promptly establish clear restitution limits through revision of existing regulations or formulation of new ones, taking into account the principles of justice, the offender’s financial capacity, and the proportionality of the victim's losses.
Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sabu Raijua Claudio Rosonerri Miha Lena; Orpa Ganefo Manuain; Adrianus Djara Dima
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8806

Abstract

This study aims to analyze the juridical implementation of restorative justice in resolving domestic violence (KDRT) cases within the jurisdiction of the Sabu Raijua Police Resort, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its application. This research employs an empirical legal method with a sociological approach, using primary data obtained through interviews and observations, and secondary data from legal documents and literature. The findings indicate that the implementation of restorative justice has been carried out in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 and is applied selectively based on the type of offense, level of violence, and fulfillment of formal and material requirements. Empirical data from 2023 to 2025 show that out of 15 reported cases of domestic violence, 13 cases (86.7%) were successfully resolved through restorative justice, while 2 cases proceeded to formal legal processes due to the severity of the impact and the victim’s refusal to settle. The study also reveals that the effectiveness of restorative justice is supported by the active role of law enforcement officers, voluntary agreements between victims and perpetrators, and local cultural values emphasizing deliberation and harmony. However, its implementation faces challenges, including limited public understanding and difficulties in reaching agreements. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing public awareness are necessary to optimize the application of restorative justice in a fair, effective, and sustainable manner.
Analisis Motif Pembuangan Bayi di Kota Kupang, dalam Prespektif Kriminologi Chesya Presilia Natto; Jimmy Pello; Orpa Ganefo Manuain
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9358

Abstract

This study aims to analyze the motives behind infant abandonment in Kupang City from a criminological perspective and to examine the efforts undertaken to address the issue. The research employed an empirical legal method with criminological, sociological, and restorative approaches. Data were collected through interviews and observations involving four respondents and were analyzed qualitatively. The findings reveal that infant abandonment is influenced by three major factors: psychological, social, and family environmental factors. Psychological factors include fear, panic, stress, depression, and emotional pressure resulting from unwanted pregnancies. Social factors involve promiscuity and strong social stigma toward out-of-wedlock pregnancies, which encourage offenders to take extreme actions. Family environmental factors include strict parenting patterns, lack of communication, and inadequate parental supervision. Efforts to address infant abandonment are carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures. However, these efforts have not been fully effective due to the limited involvement of families, communities, and relevant institutions in preventing and handling such cases. The study emphasizes the importance of a comprehensive and multidisciplinary approach to reducing infant abandonment and protecting vulnerable women and children.
Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tingginya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Perbatasan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Apriliano Joi Jelahi; Orpa Ganefo Manuain; Adrianus Djara Dima
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.317

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hak asasi dan martabat anak, tetapi juga menimbulkan dampak traumatik jangka panjang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Permasalahan ini menjadi fenomena menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berkedudukan di daerah perbatasan negara dengan karakteristik geografis, sosial, dan kultural tersendiri. Berdasarkan data empiris, Pengadilan Negeri Atambua memutus puluhan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan dominasi kasus persetubuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak di wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengevaluasi upaya penanggulangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (hakim Pengadilan Negeri Atambua dan penyidik Unit PPA Polres Belu), studi kepustakaan, serta analisis dokumen perkara. Seluruh data diolah melalui tahapan pemeriksaan dan rekonstruksi data untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh konvergensi berbagai faktor multidimensional, yaitu disfungsi lingkungan keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat, pola relasi kekuasaan yang timpang akibat budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum kolektif, serta karakteristik geografis Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan yang memengaruhi pengawasan lintas batas dan akses terhadap layanan perlindungan hukum. Upaya penanggulangan dioperasionalkan melalui tiga pilar utama. Pilar preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi perlindungan anak, serta Program "Jumat Ceria" oleh Polres Belu. Pilar represif dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yang tegas oleh aparat penegak hukum. Pilar rehabilitatif direalisasikan melalui pendampingan psikososial, permohonan restitusi, serta pemulihan medis dan psikologis bekerja sama dengan Dinas PPA dan LPSK. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan masih dihadapkan pada kendala keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran pemeriksaan ilmiah (scientific crime investigation), serta masih kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonformal atau adat.