Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Ensiklopedia Social Review Ijtihad UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Cakrawala Ilmiah Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Fitra Mulyawan
Fakultas Hukum UNES Padang
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Mulyawan, Fitra
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.13

Abstract

Hak Asasi Manusia dalam hukum Nasional sangat dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati nelekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Begitu juga Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minannas wahablum minallah. Jadi dapat dipahami bahwa konsep HAM dalam Islam bukan evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi manusia di atas permukaan bumi ini.
POLITIK HUKUM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Mulyawan, Fitra; Yulinda, Kiki; Tiara, Dora
Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.764

Abstract

In Indonesia, religion and state are two different entities, and each has its own autonomy, where there is an area that is completely “belonging to” religion, the state cannot enter it and there is also an area that is fully the competence of the state, so religion is not can participate in it. So that the formation of laws will reflect the configuration of power and political interests. In the actualization of political power and interests, sometimes there is a clash between the interests of fragmatism and those that are permanent and in favor of the benefit of mankind. This means that the interests of ideological values that live and develop in society can be configured with the interests of political power fragmatism. Therefore, first, the legislative program for several aspects of the modernization of Islamic family law politics in Indonesia, namely starting with the history of legislation on marriage in Indonesia, one of which is the Dutch East Indies Government circulating the Draft Ordinance on Registered Marriage, which includes the principle of monogamy and the prohibition of imposing divorce out of court. Then from the point of view of the meaning of the ideal law, the presence of KHI is a series of historical national laws that can reveal the various meanings of the life of the Indonesian Muslim community. Second, before the birth of Law no. 1 of 1974 in Indonesia various marriage laws apply for various groups of citizens and various regions. in the Indieche Staats Regeling (ISR), namely the Indian constitutional regulations. After independence, the Indonesian government has established a number of Islamic marriage regulations. Among them are Law Number 22 Year 1946 concerning Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation.
POLITIK HUKUM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Fitra Mulyawan; Kiki Yulinda; Dora Tiara
Ensiklopedia Social Review Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No 2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.764

Abstract

In Indonesia, religion and state are two different entities, and each has its own autonomy, where there is an area that is completely “belonging to” religion, the state cannot enter it and there is also an area that is fully the competence of the state, so religion is not can participate in it. So that the formation of laws will reflect the configuration of power and political interests. In the actualization of political power and interests, sometimes there is a clash between the interests of fragmatism and those that are permanent and in favor of the benefit of mankind. This means that the interests of ideological values that live and develop in society can be configured with the interests of political power fragmatism. Therefore, first, the legislative program for several aspects of the modernization of Islamic family law politics in Indonesia, namely starting with the history of legislation on marriage in Indonesia, one of which is the Dutch East Indies Government circulating the Draft Ordinance on Registered Marriage, which includes the principle of monogamy and the prohibition of imposing divorce out of court. Then from the point of view of the meaning of the ideal law, the presence of KHI is a series of historical national laws that can reveal the various meanings of the life of the Indonesian Muslim community. Second, before the birth of Law no. 1 of 1974 in Indonesia various marriage laws apply for various groups of citizens and various regions. in the Indieche Staats Regeling (ISR), namely the Indian constitutional regulations. After independence, the Indonesian government has established a number of Islamic marriage regulations. Among them are Law Number 22 Year 1946 concerning Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation.
TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional) Fitra Mulyawan; Wendriadi Wendriadi
UNES Law Review Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.111

Abstract

HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam pandangan kasat mata, menunjukkan hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, baik itu berkaitan dengan HAM atau bahkan hukum yang dipegang oleh suatu negara. khususnya mengenai hudud seperti potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, serta qishash, sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Oleh karena itu para fuqaha berbeda pendapat dalam penerapan hukuman rajam, sebagian fuqaha’ setuju dengan hukuman rajam, dengan dasar hadis Nabi sebagai sandaran hukum. Namun sebagian Fuqaha’ yang lain menyatakan tidak setuju dengan hukuman rajam, karena mereka mengganggap bahwa hadis tersebut tidak cukup sebagai dasar hukum. Dalam hukum nasional sangat jelas perbedaan antara hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia khususnya berkaitan dengan sanksi bagi pelaku zina muhshan. Ketentuan hukuman rajam berlawanan menurut pandangan HAM antara lain dengan: Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945.
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG Fitra Mulyawan; Dora Tiara
UNES Law Review Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i2.151

Abstract

Dalam perkembangan Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam perkembangan hukum nasional. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. maka ada beberapa pengidentifikasian masalah mengenai hal itu yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik Hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reseption in Complexu. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori receptie. Karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang yaitu mengenai posisi hukum Islam dalam system hukum nasional pada masa kolonial Jepang tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajahan Belanda ke dalam bhasa Jepang.
BPJS KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM Fitra Mulyawan; Kiki Yulinda
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 3: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.168 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.613

Abstract

Peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syari’ah. Seperti sekarang ini yang dilakukan pemerintah Indonesia. pemerintah Indonesia sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya dalam membantu menghadapi resiko atau ancaman pada jiwa seseorang pemerintah mengadakan asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi BPJS Kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah Pada studi Islam mengatakan bahwa jaminan sosial itu terdiri dari dua macam, yakni jaminan sosial tradisional dan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial. Maka berarti jaminan sosial yang dikatakan BPJS disebut jaminan sosial tradisional atau At-Takaful Al-Ijtima’iy artinya jaminan sosial yang ditanggung oleh negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan termasuk pajak. Akad yang digunakan BPJS didasarkan pada ketentuan akad dan personalia hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syari’ah. Dan juga sudah sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum ekonomi Islam dimana akad-akad tersebut termasuk dalam bagian dari akad tabarru’ (tolong-menolong) yang sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong.
PERLINDUNGAN DEMOKRASI DAN KEMERDEKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI Fitra Mulyawan; Kiki Yulinda; Dora Tiara
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.286 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1538

Abstract

Democracy as a constitutional concept when used as a state ideology has many meanings and names, this is due to the many implementations of democratic values which seem to be the obsession of the world community. In our constitutional system, some basic values of constitutional democracy can no longer be questioned, because the amendments to the Constitution are contained in Article 1 paragraph (3), which states that Indonesia is a constitutional state and not based on mere power and uses a constitutional system. The existence of the Constitutional Court as one of the state institutions that exercises judicial power is a power that is independent from all kinds of extra-judicial influences and is responsible to the people through the administration of the Constitutional Court based on the principles of good and clean governance through and its decisions in accordance with the constitution, the will of the people and democratic ideals.Keywords: Democracy, Independence, Constitutional Court
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DI PENJARA Fitra Mulyawan
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 4 (2019): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (August
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.599 KB)

Abstract

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami isteri pada kenyataannya memang banyak yang tidak mampu mengatasi berbagai macam cobaan yang menghampiri kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan pecahnya mahligai perkawinan yang telah dibangun dan berujung dengan perceraian sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga. Namun untuk melakukan sebuah perceraian, harus ada cukup alasan yang diatur oleh Undang-undang bahwa suami isteri tidak akan rukun kembali dan salah satu yang menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara pada Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk Basung dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasn suami di penjara, serta apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, tidak jauh berbeda dengan perkara cerai gugat dengan alasan lain, perbedaannya terdapat dalam hal pembuktian yaitu dengan salinan putusan PN yang sudah inkracht. Kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah tidak ada lagi tujuan perkawinan suami isteri yang akan dicapai, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya. Ketiga, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, sulitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin dari Lembaga Pemasyarakatan serta tidak hadirnya Tergugat dalam Persidangan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN (DITINJAU DARI TEORI SOCIAL REALITY OF CRIME) Fitra Mulyawan
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 9: Mei 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i9.2190

Abstract

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya. Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini. Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa. Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (Law implementing), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN Fitra Mulyawan; Kiki yulinda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130

Abstract

In the development of Indonesian National Law, the existence of Islamic law is very important, in addition to being a material for the preparation of national law, Islamic law is also an inspiration and dynamic in the development of national law. Likewise in the health sector, where the existence of Islamic law is an integral part of national law in the rules that exist in the health sector law. Intended to see whether Islamic law becomes an integral part of the rules in the field of health. Then whether the existence of Islamic law in these rules is explored from Islamic law which develops normatively into positive law. Therefore, Islamic law in the form of fatwas has a strong influence on the legislative process in Indonesia. All of this is clearly seen in the rules of health, first revealed elements of Islamic law that exist in the rules of health, namely the health law from independence to existing laws and apply to this day. So that the health law found a value system in Islam related to health, such as forbidden abortion, the existence of strict rules.
Co-Authors Dora Tiara Helen, Zennis KIKI YULINDA Wendriadi Wendriadi