Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) LEX JUSTITIA
Muhsin Lambok Ilvira
Universitas Potensi Utama
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : LEX JUSTITIA

 1 
Tinjauan Hukum Pajak Tentang E-Commerce Di Indonesia Erni Darmayantia; Muhsin Lambok Ilvira; Siti Nurhalisa; Edy Kristianta Tarigand; Tiopan Siagiane
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.135-149

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi warna negara. Di era pembangunan modern sekarang ini, perkembangan ekonomi Indonesia sudah berkembang pesat, dan pertumbuhan ekonomi ini bukanlah pembangunan ekonomi yang normal. Perkembangan ekonomi Indonesia modern ini didominasi oleh pesatnya perkembangan perusahaan e-commerce. Pasar e-commerce Indonesia banyak dinikmati oleh kalangan anak muda. Anak-anak muda Indonesia ini adalah pengambil risiko dan cenderung lebih kreatif. Pemuda Indonesia tidak takut mengambil resiko dan berani mengembangkan usahanya. Dulu e-commerce dianggap tidak menjanjikan bagi orang Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, orang Indonesia lebih memilih untuk membeli, yang dianggap lebih nyaman. Pemerintah Indonesia berkembang sangat cepat sehingga perlu memantau pasar e-commerce secara ketat dan teratur. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan tarif pajak kepada perusahaan e-commerce Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penulis menulis artikel ini adalah agar masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal e-commerce dan para pembaca dengan pelaku bisnis e-commerce dapat mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum pajak di dalam industri e-commerce. Kata Kunci: Hukum Pajak, E-commerce
Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System Fani Budi Kartika; Rendi Rizaldi; Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.162-180

Abstract

Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Sifat cryptocurrency yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak cryptocurrency disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan. Perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
PTSL SEBAGAI SARANA MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Muhsin Lambok Ilvira; Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.1.2021.79-98

Abstract

Keberadaan tanah semakin dibutuhkan dewasa ini disebabkan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang ada di tengah-tengah masyarakat dan meningkat dengan pesatnya pembangunan yang juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah, disisi lain keberadaan tanah relatif tetap dan tidak berubah, sehingga dapat dikatakan keberadaan tanah sangat terbatas di tengah-tengah pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan. Sedemikian pentingnya keberadaan tanah bagi manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga negara hadir untuk mengatur kebutuhan akan tanah agar terhindar dari conflict of interest akan tanah. Salah satu sebab banyaknya sengketa/konflik pertanahan adalah bermacam-macamnya alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah dan sarana apa yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh legalitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Legalitas kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan tanah-tanah yang berada dibawah kekuasaan calon pemegang hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana tanah tersebut berada, yang karena pendaftarannya tersebut Kantor pertanahan akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah dan Sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah adalah dengan memanfaatkan program pemerintah mengenai pendaftaran tanah, dalam hal ini adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Co-Authors Edy Kristianta Tarigand Erni Darmayantia Fani Budi Kartika Muhsin Lambok Ilvira Rahma Yanti Hasibuan Rendi Rizaldi Revita Sari Siti Nurhalisa Tiopan Siagiane