<![CDATA[Abstract This journal discusses the implementation of the Notaries’ Authority to make the Pledge Deed of Wakaf Land, studies in the jurisdiction of Tuban. In Government Regulation No. 42 about Waqaf (LN No. 105 in 2006, TLN No. 4667) set out in Article 37. In Article 37 paragraphs 4 and 5 state that does not preclude the Notary may have the opportunity to make a Pledge Deed of Wakaf (AIW). Provision requirements to become a Notary Deed Official Pledge of Waqaf (PPAIW) are defined in the Regulation of the Minister of Religion No. 73 Y in 2013 on Procedures in Wakaf of Moving Objects and unmoving object besides money article 27. Law No. 2 in 2014 on the Amendment to Act Law No. 30 year 2004 concerning notary (LN No. 3 in 2014, Supplement No. 5491) in the explanation of article 15, paragraph 3 simply explained that another notary public authority stipulated in other laws including making AIW. The authority in making AIW can be implemented by a Notary and Head Office of Religious Affairs in his capacity both as PPAIW the object of Waqaf land that is making AIW. The purpose of this research to understand the implementation of the authority new notary in making the deed pledge endowment.  Kind of empirical legal science research, research approach is sociological juridical methods. The results of empirical legal research, obtained the answers to the existing problems, that is in Tuban no notaries who have a certificate as PPAIW, only the head of the Religious Affairs Office acts as PPAIW. Then also described the factors that support the process operations of AIW at Religious Affairs Office and factors inhibiting the implementation of the AIW notary. Key words: notaries’ authority, the notaries’ pledge deed of wakaf, the pledge deed of wakaf land    Abstrak Jurnal ini membahas tentang Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah, studi di wilayah hukum Kota Tuban. di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Wakaf (LN No 105 Tahun 2006, TLN No 4667) yang tertuang dalam pasal 37. Di dalam Pasal 37 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris dapat mempunyai kesempatan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ketentuan persyaratan Notaris untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang pasal 27. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN No 3 Tahun 2014, TLN No 5491) di dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 hanya menjelaskan bahwa kewenangan lain notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya membuat AIW. Kewenangan dalam membuat AIW ini dapat dilaksanakan oleh Notaris dan Kepala Kantor Urusan Agama dalam kedudukan keduanya sebagai PPAIW terhadap obyek Wakaf tanah yaitu membuat AIW. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan baru notaris dalam pembuatan akta Ikrar Wakaf. Jenis penelitian ilmu hukum empiris, Pendekatan penelitian yaitu metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian hukum empiris, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu di kota Tuban tidak ada Notaris yang mempunyai sertifikat sebagai PPAIW, hanya Kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai PPAIW. Kemudian dijelaskan pula faktor yang mendukung pelaksanaan pembuatan AIW di KUA dan faktor penghambat pelaksanaan AIW di notaris. Kata kunci: kewenangan notaris, akta ikrar wakaf notaris, akta ikrar wakaf tanah]]>
