Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika Werri Werri; Neni Vesna Madjid; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.406

Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (demand) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (supply) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat subtantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Yunes Prawira Darma; Susi Delmiati; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.449

Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.

The Effectiveness of Patrol Implementation by the Padang Police Traffic Unit in Combating Wild Racing Junaidi, Andes; Susi Delmiati; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/dt33aj19

One of the efforts made to prevent Kamtibmas disturbances by the Police is to conduct patrols, which are regulated in the Regulation of the Head of the Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning Patrols. This is important because it is an essential need for everyone in various aspects of life, and is free from all worries, threats, disturbances of kamtibmas. One of the triggers for kamtibmas disturbances is the wild racing action that occurred in Padang City. Research is descriptive analytical with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and analysis obtained first, the effectiveness of the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing has not been maximally proven until now there are still wild racing actions at several road points in Padang City. In addition, the actions of the Police only use repressive measures, namely fines based on traffic violations. Second, the obstacles encountered in the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing include internal obstacles , namely the absence of a Special Unit that handles wild racing actions so that it is limited to control and disbandment, as well as the lack of personnel of the Padang Police Station considering the large number of illegal racing actors who often move around in holding wild racing actions. External constraints are the absence of integrated cameras with traffic units at road points that are used as wild racing actions so that patrols must still be carried out directly to areas prone to wild racing and betting culture among people who love speed racing and the absence of special facilities and places or racing arenas in Padang City.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Wahyudi, Weli; Fahmiron; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/da8kkb52

Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Andiko; Susi Delmiati; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mybmh347

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menentukan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum tentang devrsi. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto mempengaruhi implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan yaitu : 1) Jaksa Anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melibatkan banyak pihak, 2) Tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri yang memiliki Jaksa yang memiliki Pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian perkara anak, 3. Tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri memiliki RKA untuk musyawarah diversi perkara anak, 4) Pihak yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuan UU SPPA, 5) Masih banyak Masyarakat berpendapat bahwa terhadap anak yang berhasil dilakukan diversi berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Pertimbangan jaksa dalam putusan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa mendatang bekerja secara efektif maka harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yang mengacu pada 9 (sembilan) tahapan proses palaksanaan Diversi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yaitu:1) Penunjukan Penuritut Umum, 2) Koordinasi, 3) Upaya Diversi, 4) Musyawarah Diversi, 5) Kesepakatan Diversi, 6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, 7) Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi, 8) Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, 9) Registrasi Diversi.

Penerapan Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online Firman, Albert; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/1s8qh063

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang merupakan klasifikasi bentuk kejahatan terhadap harta benda. Ancaman pidananya termasuk kategori berat dibandingkan dengan pencurian biasa dan harus adanya kekerasan yang mengkibatkan luka pada korban. Sehingga menimbulkan tanya tentang indikator luka pada suatu peristiwa dapat diterapkan ketentuan pasal tersebut mengingat tingginya ancaman pidana. Seperti peristiwa pencurian yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, yang mengadakan penyidikan atas meninggalnya pengemudi taxi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Di dukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Taxi Online oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang. Tolak ukur penerapan pasal pencurian dengan kekerasan tersebut tidak hanya pada nilai barang atau benda yang menjadi objek pencurian, melainkan bentuk perbuatan pelaku.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota Fahmiron; Wansri, Evi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/4prqjg79

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerapan unsur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh penyidik Satreskrim Polres Solok Kota adalah pada unsur subyektif yaitu unsur unsur yang terpenuhi adalah Unsur setiap orang. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka yang melakukan Tindak pidana tersebut adalah orang perorangan. Unsur selanjutnya memiliki dan menyimpan sisik trenggiling sebanyak lebih kurang 2 Kg, tersangka lainnya memiliki dan menyimpan kulit serta tulang beruang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Unsur Dilarang untuk menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi. Setelah melihat arti dari makna kata tersebut di atas, dalam pasal ini juga terdapat kalimat bagian kulit atau bagian tubuh satwa yang di lindungi yang harus terpenuhi unsurnya. Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh penyidik Satreskrim Polres Solok Kota adalah pertama yaitu kurangnya koordinasi dari aparat yang berkompetensi. Sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi Pada dasarnya ada 3 komponen yang berperan dalam mata rantai tersebut yaitu pemburu (poacher), pedagang (trader) dan pembeli (buyer). Ketidakmampuan membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum juga menjadi kendala dalam penerapan unsur tindak pidana ini. Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi. Penyidik sulit melakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.

Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkara Pembunuhan di Tingkat Penyidikan Angga Prasetyo, Dwi; Vesna Madjid, Neni; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dy9mkk45

Pembuktian dengan ahli psikoligi klinis merupakan alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Fungsi keterangan ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan sains forensik (forensic science). Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll. Peranan ahli psikologi forensic adalah untuk mengetahui apakah terduga pelaku memiliki masalah kejiwaan dan apakah terduga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Kendala ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikolog wajib ketahui bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konsistens data di sumber yang berbeda. Kurangnya sumber daya manusia ahli psikologi Forensik di Sumbar. Minimnya alat bantu lie detector dikarenakan harga yang mahal.

The Effectiveness of Patrol Implementation by the Padang Police Traffic Unit in Combating Wild Racing Andes Junaidi; Susi Delmiati; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/dt33aj19

One of the efforts made to prevent Kamtibmas disturbances by the Police is to conduct patrols, which are regulated in the Regulation of the Head of the Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning Patrols. This is important because it is an essential need for everyone in various aspects of life, and is free from all worries, threats, disturbances of kamtibmas. One of the triggers for kamtibmas disturbances is the wild racing action that occurred in Padang City. Research is descriptive analytical with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and analysis obtained first, the effectiveness of the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing has not been maximally proven until now there are still wild racing actions at several road points in Padang City. In addition, the actions of the Police only use repressive measures, namely fines based on traffic violations. Second, the obstacles encountered in the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing include internal obstacles , namely the absence of a Special Unit that handles wild racing actions so that it is limited to control and disbandment, as well as the lack of personnel of the Padang Police Station considering the large number of illegal racing actors who often move around in holding wild racing actions. External constraints are the absence of integrated cameras with traffic units at road points that are used as wild racing actions so that patrols must still be carried out directly to areas prone to wild racing and betting culture among people who love speed racing and the absence of special facilities and places or racing arenas in Padang City.

Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan Kurniawan, Deni; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/hsygs161

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan landasan hukum mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan kedua aturan hukum tersebut, ada dua jenis kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu: 1) kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta 2) kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua hal ini dipakai oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam melakukan penyidikan dua kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu pada LP/51/IV/2019/Polres. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dismpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman terhadap kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu LP/51/IV/2019/Polres dilakukan dengan meminta bantuan kepada auditor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Pada tahap penyidikan penyidik mengumpulkan bukti dengan memanggil para saksi, saksi ahli dari Auditor Inspektorat kabupaten Padang. Kemudian meminta penetapan pengadilan untuk menyita dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya penyidik meminta bantuan kepada Auditor Inspektorat kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara, dimana hasil penghitungan kerugian negara dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. Kedua, Kendala penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari: kompleksitas kasus, bukti yang digunakan, dan Perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari: Penerimaan penugasan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman yang memakan waktu yang lama, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search