Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN INDUSTRI NAMBO La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Ni Putu Sri Widiasih; La Patudju
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.7834

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat dalam rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media online bahwasanya, Kecamatan Nambo akan dijadikan Kawasan Peruntukan Industri Terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini rencana akan dilaksanakan selama 3 bulan sebagaimana tercantum dalam tabel kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Kegiatan penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Nambo dilibatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo. Ketentuan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang menguraikan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Tanggung Jawab PT Gemilang Limpah Internusa atas Kerugian Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan di Pacitan Jawa Timur Ni Putu Sri Widiasih
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/p3c3hm04

Abstract

Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Gemilang Limpah Internusa tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem sungai, kerugian ekonomi bagi petani, gangguan sosial, serta masalah ketenagakerjaan. PT Gemilang Limpah Internusa dalam menyelesaikan kerugian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara adil dan proporsional, melakukan penghentian sementara aktivitas tambang atas perintah pemerintah, serta wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan secara menyeluruh. Namun, implementasi tanggung jawab ini belum optimal karena ganti rugi yang diberikan masih belum sebanding dengan kerugian riil masyarakat dan proses pemulihan lingkungan yang masih belum tuntas.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan Sitti Aisah Abdullah; Sabrina Hidayat; Ni Putu Sri Widiasih; Muhamad Fandi; Wa Ode Nuraqni Tari
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4k0yv767

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan” dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa/i terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual bagi korban dikalangan siswa/i di lingkup SMAN 8 dan SMAN 11 Konsel maupun di lingkungan kesehariannya. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur  Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat  di Kota Kendari Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti; Idris Saputra; Dewi Ratnasari Rustam; Asyifa Putri Siva
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4xzkd246

Abstract

This research is entitled "Legal Protection for Minors Victims of Online Prostitution Through the Michat Application in Kendari City." The actual situation that is intended to be realized through the Child Protection Law is the protection and guarantee of children's rights from all actions or deeds that are detrimental to them. Children, as the next generation of the nation's ideals in their growth and development, have the right to protection from sexual violence, torture, and treatment that degrades their dignity as human beings. Children must receive protection so that they do not become victims of any crime, including sexual violence committed directly or indirectly by individuals, groups, or the government. The very rapid development of information technology has both positive and negative impacts on people's lives. One of the most disturbing negative impacts is the increase in sexual crimes against children in cyberspace. Children as a vulnerable group require special legal protection due to their inability to defend themselves physically and mentally. This study aims to determine how the regulation and implementation of legal protection for children as victims of prostitution through the Michat application in Kendari City. This research is interesting for examining the legal protection model, as legal protection is key to realizing the ideals of law itself: legal certainty, justice, and utility. This article employs a normative, empirical legal research approach, drawing on primary and secondary legal sources, utilizing three approaches to the problem: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach.