Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gravity : Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL CENDEKIA HUKUM Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL KRTHA BHAYANGKARA Journal of Judicial Review Amsir Law Jurnal (ALJ) TRANS-KATA: Journal of Language, Literature, Culture, and Education Ilomata International Journal of Social Science Papua Journal Of Diplomacy And International Relations Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL HUKUM STAATRECHTS Legalis : Journal of Law Review Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations HUMANIORASAINS
Didi Jubaidi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Living Quran: Resepsi Komunitas Muslim Pada Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tarbiyyatul Wathoniyyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon) Nurfuadah, Hilda; Junaedi, Didi; Umayah, Umayah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol 5, No 01 (2017): Juni
Publisher : Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.482 KB) | DOI: 10.24235/sqh.v5i01.3769

Abstract

Artikel ini memfokuskan kajian tentang Living Quran sebagai resepsi komunitas Muslim pada Alquran. Living Quran pada hakikatnya bermula dari fenomena Quran in Everyday Life, yakni makna dan fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat Muslim. Proses interaksi masyarakat terhadap Alquran tidak hanya sebatas pada pemaknaan teksnya, tetapi lebih ditekankan pada aspek penerapan (fungsional) teks-teks Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Memfungsikan Alquran seperti ini muncul karena adanya praktik pemaknaan Alquran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya “fadilah” dari bagian tertentu dalam Alquran, penerapan teks-teks Alquran tersebut kemudian menjadi tradisi yang melembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara) Didi Jubaidi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i2.7057

Abstract

Penyelesaian sengketa internasional merupakan hal yang kompleks dan menantang dalam dunia bisnis global. Arbitrasi internasional telah menjadi alternatif yang populer untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan multinasional dan negara-negara. Penelitian ini menganalisis penggunaan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dengan fokus pada dua kasus yang menarik, yaitu Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara. Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company melibatkan konflik dalam perjanjian produksi gas di Indonesia. Sementara itu, kasus PT Newmont Nusa Tenggara melibatkan sengketa antara perusahaan tambang asal Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian investasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali proses arbitrase internasional dalam menyelesaikan dua kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase internasional memberikan keuntungan dalam penyelesaian sengketa internasional, seperti netralitas, kepercayaan, dan efisiensi. Namun, juga terdapat tantangan seperti biaya yang tinggi dan kekurangan transparansi. Perkembangan hukum internasional dan praktek arbitrase internasional yang terus berkembang menjadi kunci bagi keberhasilan mekanisme ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional. Implikasi temuan ini dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dan pemerintah dalam merancang perjanjian dan mengelola sengketa internasional dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan arbitrase internasional dalam konteks kasus-kasus tertentu di Indonesia.
CRIMINAL LIABILITY FOR JUSTICE COLLABORATORS INVOLVED IN CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA Khoirunnisa Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33822

Abstract

Corruption has become increasingly pervasive in society, necessitating solutions to combat it. One such solution involves the collaboration of witnesses, known as Justice Collaborators. This study aims to determine the criminal liability of Justice Collaborators involved in corruption crimes. This study adopts a normative juridical method, which involves examining library materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The data for this study is derived from literature, existing research, as well as relevant laws and regulations. The findings indicate that Justice Collaborators can be held criminally liable by applying the concept of strict liability, as they fulfill the elements of a criminal offense, namely actus reus and mens rea. However, it is important to note that even though a Justice Collaborator may be convicted, they are still entitled to their rights and may be granted leniency.
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK: EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO. 25/2009 DI INDONESIA Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7233

Abstract

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang penting karena dampaknya yang terbatas terhadap transformasi masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta standar dan prinsip yang mengatur layanan tersebut. Pasal 20 dari undang-undang tersebut menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik. Standar ini merupakan pedoman yang mengikat untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ditekan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder untuk mengatasi permasalahan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelayanan barang publik dan pelayanan administrasi yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan yang diamanatkan oleh pemerintah dapat ditemukan pada paragraf pertama Pasal 20 UU yang sama. Arahan ini memaksa pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Soft Power Strategy: The Role of Indonesia’s Diplomacy in the Peace Mission to the Russian-Ukraine Conflict Khoirunnisa, Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/pjdir.v4i1.3447

Abstract

The conflict between Russia and Ukraine has adversely affected global stability and triggered crises. Indonesia took the initiative to facilitate the peace mission. This study aims to analyze the concept and application of soft power strategies in Indonesia’s diplomacy related to the peace mission in the Russia-Ukraine Conflict. A qualitative explanatory method is used to explain the reasons underlying this move. Data collection was conducted through a literature study, while data analysis used a qualitative approach. Soft Power Theory was used as a theoretical framework to understand how Indonesia uses its power of attraction in diplomacy, while the First Track Diplomacy Concept became the foundation to understand the government’s direct role in resolving conflicts. The results showed that Indonesia used the first line diplomacy instrument as part of its peace mission in the conflict between Russia and Ukraine. This is realized through the use of dialogue, negotiation, and cooperation efforts made by both countries. This is in line with Indonesia’s Soft Power goals which seek to improve security in the external environment through the projection of an image as a peaceful and attractive country.  KEYWORDS Conflict; Indonesian Diplomacy; Russia-Ukraine; Soft Power
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.792

Abstract

This research discusses corporate criminal liability in Indonesia regarding corporate crime perpetrators in positive law. The economic interdependence between nations has increased the need for legal rules related to international trade and business. Corporate crimes have significant negative impacts on society and the environment. This research aims to analyze how corporate criminal liability is established based on positive laws in Indonesia regarding corporate crime perpetrators. This research employs a normative juridical approach, utilizing literature studies encompassing various sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The discussion encompasses the concept of corporate accountability in criminal acts and debates about who can be held accountable, the corporate entity or its executives. The results of this research serve as a basis for evaluating and improving the existing legal framework and contribute to developing more effective policies in addressing corporate crimes in Indonesia. The regulations regarding criminal liability for corporate crime perpetrators in Indonesia currently lack clear provisions and are scattered across multiple legislations. Therefore, a new Criminal Code should be promptly enacted to avoid legal loopholes in enforcing corporate criminal acts.
Optimizing Democracy: The Political Law of Digitization Policy for the Prevention of Election Disputes in Indonesia Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 1 (2024): January
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v5i1.1072

Abstract

General elections in Indonesia have undergone a significant transformation through the adoption of information technology and digitalization. This transformation not only accelerates the voting process, but also has a major impact on the legal regulations governing elections. In this context, the Political Law of Digitalization Policy plays an important role in shaping an effective regulatory framework, especially in dispute prevention. The application of technology in elections should not leave behind some people who are not familiar with digital devices. Therefore, regulations should detail measures to ensure that every citizen has a fair and equal opportunity to participate in the electoral process. Regulations should provide a clear framework for handling complaints, checking discrepancies, and ensuring that election results are acceptable to all parties. Through the adoption of information technology and digitization, it reinforces the political urgency of the policy law. This study aims to determine the contribution of the Election Digitalization Policy in reducing risks and handling potential disputes in general elections. The method used in this research is normative juridical. The results show that the Political Law of Digitalization Policy has a central role in shaping regulations that support modern, inclusive, and dispute-free elections in the digital era. Through this approach, it is expected that Indonesia can move towards more efficient and trustworthy elections. The implementation of election digitization has an impact on increasing transparency and public trust, efficiency and accuracy, accurate data recording, simplifying the electoral process, preventing fraud, and reducing the burden on the Constitutional Court.
Letters of Indemnity Without Bills of Lading as an Instrument for Carrier Liability Release in Maritime Transportation Jubaidi, Didi; Wagiman
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 3 (2024): July 2024
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v5i3.1270

Abstract

Sea transportation documents, especially bills of lading, play an important role in regulating the rights and oblig ations of the parties involved. A bill of lading is not only a proof of delivery, but also serves as a contractual instrument, proof of ownership, and a basis for dispute resolution. In addition to bills of lading, there is also a letter of indemnity document which has become a growing issue in the world of sea transportation. This document is used as a guarantee by the shipper to the carrier to replace the bill of lading in certain situations, such as speeding up the delivery of goods or resolving administrative issues more efficiently. However, the use of letters of indemnity also poses various legal challenges and risks that need to be considered by all parties involved. This research aims to analyze the position of the issuance of a letter of indemnity without the submission of a bill of lading and evaluate the Indonesian legal perspective on the practice in sea transportation. The research method used is normative juridical, with reference to legal literature and related legal documents. The results show that the issuance of a letter of indemnity without the submission of a bill of lading can lead to various significant problems, especially related to legal uncertainty. This uncertainty includes aspects of the ownership rights of the goods, the responsibility of the carrier, and the potential for misuse of documents that can harm all parties involved.
Legal Implications and Urgency Of Changing Ordinary Delicates Into Complaint Delicates In Copyright Law Number 28 Year 2014 Jubaidi, Didi; Khoirunnisa, Khoirunnisa
Legalis : Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v2i2.206

Abstract

The change of the ordinary offense to a complaint offense in Copyright Law Number 28 of 2014 has significant legal implications and emphasizes the importance of adjusting the law to protect copyright. This change reflects the need to adapt the law to current realities and demonstrates a commitment to international standards and the interests of copyright holders. However, effective enforcement of these changes faces challenges in identifying and dealing with copyright infringement, which requires collaborative efforts and continuous legal updates. This research aims to analyze the legal implications and urgency of the change from ordinary offense to complaint offense related to Copyright Law (UUHC) Number 28 of 2014.  The results show that treating copyright infringement as a complaint offense (klach delict) can lead to difficulties in law enforcement and an increase in copyright infringement in Indonesia. This is because the authorities cannot take direct action unless there is a complaint first from the injured party, as a result it can have a negative impact on the creative industry and make creators less motivated. This can have a negative impact on the creative industry and make creators less motivated to create original works. In addition, the consequence could be a decrease in tax revenue received by the government.
OPTIMIZING WORKERS' RIGHTS IN THE DYNAMICS OF WORK FROM HOME: AN OVERVIEW OF THE PRINCIPLES OF EMPLOYMENT DEVELOPMENT IN INDONESIA Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The work from home trend is increasingly popular throughout the world. In Indonesia, the internet has contributed to the development of the work from home trend, because the internet network is very easy. However, various existing regulatory provisions tend to only regulate matters related to office work, while the rights and obligations of employers in the work from home scheme are never specifically regulated. The purpose of this study is to analyze the suitability of the work agreement with the fulfillment of the rights of workers who work remotely from home from the perspective of law and regulations and the principles of employment development. The approach method in this study is a sociological legal approach. The findings of this study indicate that the fulfillment of workers' rights, both those stated in the contract and in their realization are important factors in the fulfillment of workers' rights that are not fully in accordance with the principles that support employment development.
Co-Authors Khoirunnisa Khoirunnisa Khoirunnisa, Khoirunisa Nurfuadah, Hilda Saputra, Dedi Umayah, Umayah WAGIMAN Wagiman, Wagiman Widiatmoko, Dekki Widyaningrum, Tuti