Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KULON PROGO Dewi, Indah Kusuma; Sapardiyono, Sapardiyono; Hardin, Hardin; Ramadhan, Faais Mufaasir; Andara, Darojatun
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.115

The general principles of good governance were originally part of unwritten law and constitute ethical values that must be adhered to by state administrators both at the center and in the regions. These principles come from ethical values that have developed in society and have long been practiced by local people. Therefore, it can be said that these values were developed based on local wisdom and developed in society. These values were developed in the Regional Government System with the aim of improving public services in the context of Bureaucratic Reform. The aim of this research is to find out the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government, to find out the General Principles of Good Governance (AAUPB) which can be the basis for Bureaucratic Reform of the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government. The research methods used are normative juridical and empirical juridical The results of the research show that the Government System in the Regional Government of Kulon Progo Regency is based on the Specialty of the Special Region of Yogyakarta as contained in Article 7 paragraph (2) of Law Number 13 of 2012 concerning the Specialty of the Special Region of Yogyakarta. However, implementation in Kulon Progo Regency only consists of 4 (pillars), namely DIY Regional Government institutions, culture, land and spatial planning. Regarding the pillars of procedures for filling positions, positions, duties and authority of the Governor and Deputy Governor, they are only implemented in the Yogyakarta Special Region Province. The Satriya Government Culture which was prepared based on the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 53 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Government Culture and which is an implementation of the Javanese Hamemayu Hayuning Bawana philosophy so that government cultural values can be implemented in the personal selves of officials within the Kulon Progo Regency Government is an actualization General Principles of Good Government (AUPB)

Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo Sapardiyono, Sapardiyono; Budi Santoso, Agus
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v0i0.9166

Bawaslu Kulon Progo mengadakan kegiatan evaluasi penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan daerah pemilihan tersebut. Kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuannya atau belum. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip prinsip inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis 5 (lima) daerah pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah beberapa prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Optimalisasi Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Pembangunan Berbasis Daerah di Kabupaten Purworejo Sofiatun, Sofiatun; Sapardiyono, Sapardiyono
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5977

Perancangan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, keberadaan Perda menjadi sangat krusial karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Peraturan Daerah yang efektif memerlukan penerapan asas-asas hukum yang kuat, integrasi kearifan lokal, dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan Perda meliputi kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, minimnya data yang memadai untuk pengambilan keputusan, serta pengaruh kepentingan politik yang sering kali menghambat proses legislasi.

Implementasi Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas di Stasiun Purworejo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Wahyu Mulat Widodo; Sapardiyono
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.12023

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta metode yuridis empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi, khususnya di Stasiun Purworejo. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2016, dan kondisi faktual di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, pengelola stasiun, serta pemangku kepentingan terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan pemerintah, studi literatur, dan observasi langsung terhadap fasilitas stasiun. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi terkait infrastruktur yang ramah disabilitas. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih inklusif, serta perlunya peningkatan kesadaran, keterampilan petugas, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan serta evaluasi fasilitas publik.

Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications Soesilo, Galih Bagas; Rahmat, Al Fauzi; Sapardiyono, Sapardiyono; Siregar, Sabilillah Rais
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.9457

The increasing sales and high market demand for Thrift Fashion pose several risks, particularly concerning consumer safety and the sustainability of the business climate within the same market. Imported second-hand clothing may be classified as hazardous goods or products due to its free circulation without adequate quality control. This research aims to examine the challenges, obstacles, and policy implications in addressing the sales of Thrift Fashion in Indonesia. The methodology employed in this study is purely normative legal research, relying solely on secondary data sources. The findings indicate that Thrift Fashion is explicitly prohibited in Indonesia, as stated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022. The issue surrounding Thrift Fashion extends beyond the actions of consumers and business actors; it is also influenced by insufficient law enforcement to prevent the circulation of such goods. In response to this, it is essential to adopt effective solutions to address the proliferation of Thrift Fashion. One such solution is to educate consumers about the risks associated with the violation of product usage rights and to raise awareness among business actors at various levels regarding their obligation to ensure the quality of the products they sell. The government could also offer compensation or targeted subsidies to business actors engaged in the Thrift Fashion trade, enabling them to transition to alternative businesses when their products are confiscated and destroyed.

Pengaturan Kampanye di Media Sosial: Telaah Kritis Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sapardiyono Sapardiyono; Galih Bagas Soesilo
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.2.10468.1131-1140

Campaigning in the digital age is increasingly facilitated by various features that support creativity and speed in sharing information about the campaign interests of election candidates. Social media has become a significant platform for influencing public opinion and shaping political narratives. Campaign arrangements in social media have been regulated in the provisions of articles 38 of KPU Regulation No. 15 of 2023. This study is intended to determine the extent of regulation of campaigns on social media in the 2024 elections and to predict various problems that may arise. The research method used is normative juridical. At the same time, the data used is secondary data, consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results reveal that the word ‘Social Media’ appears and is mentioned in this KPU Regulation 62 times. However, the existing KPU Regulation has not fully accommodated the potential problems that arise. For example, it is not clearly and concretely stated how to regulate campaigns using ‘video’ media in registered social media accounts. Furthermore, limiting the number of social media accounts to 20 is considered ineffective because it is easily circumvented by creating new unofficial accounts supported by buzzers. It also generalizes the regulation of election campaign advertisements in print mass media and online media, social media, and broadcasting institutions in the form of commercial and service advertisements for the community. Therefore, it is appropriate to add the diction of the word ‘video’ in Article 37 paragraph (4) and also regulate the technicalities of accounts other than official accounts deliberately created to benefit the campaign of election participants by adding new norms in PKPU.

Evaluation of the Achievement of 30% Women's Representation in the DPRD Purworejo Period 2024 - 2029 based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections Sapardiyono; Sobirin; Ahmad
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/na04sq31

This research examines women's representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Purworejo Regency in the 2024 General Election (Pemilu), with a focus on the implementation of the minimum quota of 30% female legislative candidates based on applicable regulations. The research method used is empirical juridical, which is a combination of legal analysis of laws and regulations related to women's representation and empirical data collection through official statistics and interviews with members of the local Election Supervisory Agency (Bawaslu). The results show that although quota regulations have been administratively implemented, women's representation has only reached around 20%, still below the target mandated by Law No. 7/2017. Structural barriers such as the dominance of economic capital, political networks, as well as patriarchal cultural factors and gender stereotypes still limit women's broad participation. In addition, voter trust in female candidates is also a significant challenge. This research recommends regulatory reforms that not only regulate candidate quotas, but also affirmation mechanisms in determining elected candidates and strengthening women's political capacity. Changes in political culture that are inclusive and gender-friendly are also considered crucial to increase women's representation in a real and sustainable manner at the local level.

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo Sapardiyono Sapardiyono; Galih Bagas Soesilo; Agus Budi Santoso
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/3h9x2547

Examines the application of the consequence test as a balancing instrument between openness and confidentiality in determining exempted information within the local government of Purworejo Regency. The study is motivated by the tension between the constitutional right to public information access under Article 28F of the 1945 Constitution and the obligation to protect certain information categorized as exempt under Law No. 14 of 2008. Although the Freedom of Information Act (FOIA) establishes a limited list of exempt information, practices in Purworejo reveal inconsistencies in understanding and implementation, potentially leading to legal consequences such as information disputes at the Information Commission, as well as practical impacts, including low transparency and public participation. Using a normative-empirical legal approach, the research analyzes the legal framework and field implementation, including focus group discussions with stakeholders and a review of the Information Exemption List issued by the PPID (Public Information Disclosure Officer). Findings emphasize the critical need for a strict and proportional application of the consequence test to ensure that information exemptions are based on actual potential harm, not to conceal irregularities. The study recommends strengthening PPID capacity and oversight mechanisms to fully realize good governance principles.

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Publik Pada Pembangunan Rest Area Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nafal Nafal Farhand Rachmad; Indah Kusuma Dewi Indah Kusuma Dewi; Sapardiyono Sapardiyono
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/b47wvc96

AbstracThis research aims to analyze the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in supervising the development of public infrastructure in the Rest Area construction project in Margoyoso Village, Salaman District, Magelang Regency. As an institution representing the village community, the BPD has key functions that include drafting and approving village regulations, accommodating community aspirations, and overseeing the implementation of development carried out by the village government.In the context of the rest area construction, the supervisory function of the BPD becomes crucial to ensure the proper use of funds, the quality of work, and the implementation of the program in accordance with the village development plan. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that the BPD has carried out its supervisory role; however, several challenges remain, such as limited technical understanding related to infrastructure development, suboptimal coordination between the BPD and the village government, and low community participation in the evaluation process. Nevertheless, the supervision conducted by the BPD has contributed to improving transparency and accountability in the implementation of the rest area development.This research recommends enhancing the capacity of BPD members through training, strengthening communication mechanisms with the village government, and increasing community involvement to create effective and sustainable development oversight.

Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Objek Jual Beli Yang Dijadikan Agunan Pembiayaan Perbankan (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pwr) Ummu Aziizah; Sapardiyono Sapardiyono
Suara Edukasi Hukum Vol 2 No 1 (2026): Vol 2 No 1 2026
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/vjdp2w96

This study aims to analyze the legal liability of sellers regarding objects of sale and purchase that are used as collateral in banking financing, as well as the legal consequences for the parties involved, based on Decision Number 21/Pdt.G/2024/PN Pwr. The issue arises from the seller’s action of pledging an object that has already been transferred to the buyer, resulting in a legal conflict between a good faith buyer and the bank as the creditor. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal sources in the form of laws and regulations as well as court decisions, and secondary legal sources including literature and expert opinions. The results show that the seller’s actions constitute both a breach of contract and an unlawful act. The seller is liable for the losses suffered by the buyer, both material and immaterial. Furthermore, the security right imposed on the object is declared legally defective as it was executed by a party who no longer had authority over the object. The court decision also emphasizes that a good faith buyer must be given priority legal protection. Therefore, this decision reflects the application of the principles of justice, harmony, and expediency, and provides legal certainty for buyers in disputes concerning sale and purchase and financing.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search