Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Judicial Review Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Eksaminasi: Jurnal Hukum Suara Edukasi Hukum
Sapardiyono Sapardiyono
Universitas Muhammadiyah Purworejo
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KULON PROGO Dewi, Indah Kusuma; Sapardiyono, Sapardiyono; Hardin, Hardin; Ramadhan, Faais Mufaasir; Andara, Darojatun
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.115

Abstract

The general principles of good governance were originally part of unwritten law and constitute ethical values that must be adhered to by state administrators both at the center and in the regions. These principles come from ethical values that have developed in society and have long been practiced by local people. Therefore, it can be said that these values were developed based on local wisdom and developed in society. These values were developed in the Regional Government System with the aim of improving public services in the context of Bureaucratic Reform. The aim of this research is to find out the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government, to find out the General Principles of Good Governance (AAUPB) which can be the basis for Bureaucratic Reform of the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government. The research methods used are normative juridical and empirical juridical The results of the research show that the Government System in the Regional Government of Kulon Progo Regency is based on the Specialty of the Special Region of Yogyakarta as contained in Article 7 paragraph (2) of Law Number 13 of 2012 concerning the Specialty of the Special Region of Yogyakarta. However, implementation in Kulon Progo Regency only consists of 4 (pillars), namely DIY Regional Government institutions, culture, land and spatial planning. Regarding the pillars of procedures for filling positions, positions, duties and authority of the Governor and Deputy Governor, they are only implemented in the Yogyakarta Special Region Province. The Satriya Government Culture which was prepared based on the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 53 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Government Culture and which is an implementation of the Javanese Hamemayu Hayuning Bawana philosophy so that government cultural values can be implemented in the personal selves of officials within the Kulon Progo Regency Government is an actualization General Principles of Good Government (AUPB)
Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo Sapardiyono, Sapardiyono; Budi Santoso, Agus
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v0i0.9166

Abstract

Bawaslu Kulon Progo mengadakan kegiatan evaluasi penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan daerah pemilihan tersebut. Kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuannya atau belum. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip prinsip inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis 5 (lima) daerah pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah beberapa prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Optimalisasi Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Pembangunan Berbasis Daerah di Kabupaten Purworejo Sofiatun, Sofiatun; Sapardiyono, Sapardiyono
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5977

Abstract

Perancangan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, keberadaan Perda menjadi sangat krusial karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Peraturan Daerah yang efektif memerlukan penerapan asas-asas hukum yang kuat, integrasi kearifan lokal, dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan Perda meliputi kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, minimnya data yang memadai untuk pengambilan keputusan, serta pengaruh kepentingan politik yang sering kali menghambat proses legislasi.
Implementasi Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas di Stasiun Purworejo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Wahyu Mulat Widodo; Sapardiyono
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.12023

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta metode yuridis empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi, khususnya di Stasiun Purworejo. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2016, dan kondisi faktual di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, pengelola stasiun, serta pemangku kepentingan terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan pemerintah, studi literatur, dan observasi langsung terhadap fasilitas stasiun. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi terkait infrastruktur yang ramah disabilitas. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih inklusif, serta perlunya peningkatan kesadaran, keterampilan petugas, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan serta evaluasi fasilitas publik.
Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications Soesilo, Galih Bagas; Rahmat, Al Fauzi; Sapardiyono, Sapardiyono; Siregar, Sabilillah Rais
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.9457

Abstract

The increasing sales and high market demand for Thrift Fashion pose several risks, particularly concerning consumer safety and the sustainability of the business climate within the same market. Imported second-hand clothing may be classified as hazardous goods or products due to its free circulation without adequate quality control. This research aims to examine the challenges, obstacles, and policy implications in addressing the sales of Thrift Fashion in Indonesia. The methodology employed in this study is purely normative legal research, relying solely on secondary data sources. The findings indicate that Thrift Fashion is explicitly prohibited in Indonesia, as stated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022. The issue surrounding Thrift Fashion extends beyond the actions of consumers and business actors; it is also influenced by insufficient law enforcement to prevent the circulation of such goods. In response to this, it is essential to adopt effective solutions to address the proliferation of Thrift Fashion. One such solution is to educate consumers about the risks associated with the violation of product usage rights and to raise awareness among business actors at various levels regarding their obligation to ensure the quality of the products they sell. The government could also offer compensation or targeted subsidies to business actors engaged in the Thrift Fashion trade, enabling them to transition to alternative businesses when their products are confiscated and destroyed.
Evaluation of the Achievement of 30% Women's Representation in the DPRD Purworejo Period 2024 - 2029 based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections Sapardiyono; Sobirin; Ahmad
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines women's representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Purworejo Regency in the 2024 General Election (Pemilu), with a focus on the implementation of the minimum quota of 30% female legislative candidates based on applicable regulations. The research method used is empirical juridical, which is a combination of legal analysis of laws and regulations related to women's representation and empirical data collection through official statistics and interviews with members of the local Election Supervisory Agency (Bawaslu). The results show that although quota regulations have been administratively implemented, women's representation has only reached around 20%, still below the target mandated by Law No. 7/2017. Structural barriers such as the dominance of economic capital, political networks, as well as patriarchal cultural factors and gender stereotypes still limit women's broad participation. In addition, voter trust in female candidates is also a significant challenge. This research recommends regulatory reforms that not only regulate candidate quotas, but also affirmation mechanisms in determining elected candidates and strengthening women's political capacity. Changes in political culture that are inclusive and gender-friendly are also considered crucial to increase women's representation in a real and sustainable manner at the local level.
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo Sapardiyono, Sapardiyono; Soesilo, Galih Bagas; Santoso, Agus Budi
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Examines the application of the consequence test as a balancing instrument between openness and confidentiality in determining exempted information within the local government of Purworejo Regency. The study is motivated by the tension between the constitutional right to public information access under Article 28F of the 1945 Constitution and the obligation to protect certain information categorized as exempt under Law No. 14 of 2008. Although the Freedom of Information Act (FOIA) establishes a limited list of exempt information, practices in Purworejo reveal inconsistencies in understanding and implementation, potentially leading to legal consequences such as information disputes at the Information Commission, as well as practical impacts, including low transparency and public participation. Using a normative-empirical legal approach, the research analyzes the legal framework and field implementation, including focus group discussions with stakeholders and a review of the Information Exemption List issued by the PPID (Public Information Disclosure Officer). Findings emphasize the critical need for a strict and proportional application of the consequence test to ensure that information exemptions are based on actual potential harm, not to conceal irregularities. The study recommends strengthening PPID capacity and oversight mechanisms to fully realize good governance principles.
Co-Authors Agus Budi Santoso Agus Budi Santoso Ahmad Andara, Darojatun H a r d i n Indah Kusuma Dewi Rahmat, Al Fauzi Ramadhan, Faais Mufaasir Siregar, Sabilillah Rais SOBIRIN Soesilo, Galih Bagas Sofiatun Sofiatun Wahyu Mulat Widodo