Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS HUKUM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KULON PROGO Dewi, Indah Kusuma; Sapardiyono, Sapardiyono; Hardin, Hardin; Ramadhan, Faais Mufaasir; Andara, Darojatun
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.115

Abstract

The general principles of good governance were originally part of unwritten law and constitute ethical values that must be adhered to by state administrators both at the center and in the regions. These principles come from ethical values that have developed in society and have long been practiced by local people. Therefore, it can be said that these values were developed based on local wisdom and developed in society. These values were developed in the Regional Government System with the aim of improving public services in the context of Bureaucratic Reform. The aim of this research is to find out the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government, to find out the General Principles of Good Governance (AAUPB) which can be the basis for Bureaucratic Reform of the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government. The research methods used are normative juridical and empirical juridical The results of the research show that the Government System in the Regional Government of Kulon Progo Regency is based on the Specialty of the Special Region of Yogyakarta as contained in Article 7 paragraph (2) of Law Number 13 of 2012 concerning the Specialty of the Special Region of Yogyakarta. However, implementation in Kulon Progo Regency only consists of 4 (pillars), namely DIY Regional Government institutions, culture, land and spatial planning. Regarding the pillars of procedures for filling positions, positions, duties and authority of the Governor and Deputy Governor, they are only implemented in the Yogyakarta Special Region Province. The Satriya Government Culture which was prepared based on the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 53 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Government Culture and which is an implementation of the Javanese Hamemayu Hayuning Bawana philosophy so that government cultural values can be implemented in the personal selves of officials within the Kulon Progo Regency Government is an actualization General Principles of Good Government (AUPB)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KLAUSULA EKSONERASI PADA JUAL BELI ON LINE Dhanti, Wa Ode Hasmi; Andara, Darojatun; Rahman, Muhammad Ikhwan
Restorative Journal Vol 2, No 1 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to determine the form of application of exoneration clauses in online buying and selling according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the form of consumer protection for the application of exoneration clauses in online buying and selling. The research method used with a normative approach or legal research literature legal research conducted by examining existing library materials. Legal research by describing completely and systematically about several aspects under study, especially regarding the regulation of the application of exoneration clauses in relation to consumer protection. The results of the research The form of application of exoneration clauses in online buying and selling according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, including Disclaimer of responsibility can be included by the seller or e-commerce platform, Limitation of Financial Responsibility, E-commerce platforms or sellers can choose to exclude their responsibility for certain categories of damage or conditions that are considered to be beyond the scope of their control, Non-Warranty Clauses, also known as As-Is Clauses, allow the seller to state that the product is sold in its current condition, without any warranty or guarantee regarding its quality, suitability, or fitness for a particular purpose, Limitation of Time for Filing Claims, and Jurisdictional or Territorial Limitations E-commerce platforms or sellers may include provisions describing the particular legal jurisdiction in which the dispute will be resolved, along with limitations on the jurisdiction in which the clause applies.Forms of legal protection for consumers for the application of exoneration clauses in online buying and selling include thorough legal examination, consumer education, advocacy, use of legal alternatives, and law enforcement: It is essential to ensure that exempting provisions that violate consumer protection laws are successfully prosecuted to prevent violations of applicable laws. To monitor and report violations, cooperation between government, law enforcement, and non-profit organizations is required. Keywords: Consumer Protection, Exoneration Clause, Online Buying and Selling
GERAKAN STOP BULLYING SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SEKOLAH ISLAM MULTITALENTA DI SD ‘AISYIYAH UNGGULAN PURWOREJO Dewi, Indah Kusuma; Hardin, Hardin; Choirunnisa, Bustania; Huda, Aziz Miftachul; Andara, Darojatun
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v8i2.5038

Abstract

Pada bulan September 2021, seorang siswi SMP di Purworejo, Jawa Tengah menjadi korban perundungan (bullying) yang terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Kasus ini menimbulkan kecaman luas dari masyarakat dan menarik perhatian publik terhadap masalah perundungan di sekolah. Bullying tidak hanya pada remaja seperti siswa SMA, tetapi juga meluas ke siswa SMP, siswa sekolah dasar, dan anak-anak taman kanak-kanak. Bahkan sebagian orang Indonesia menganggap bullying dan kekerasan lainnya sebagai hal yang wajar. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo sehingga mereka dapat mencegah sejak dini apabila di sekitarnya terjadi bullying. Metode pengabdian ini dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, persiapan kegiatan, sosialisasi dan membentuk “Gerakan Stop Bullying” di SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo. Hasil pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah sosialisasi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, pencegahan bulling, dampak bullying bagi korban dan saksi, sosialisasi tentang hukuman bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Deklarasi Anti Bullying dengan cara para siswa/i membubuhkan cap jempol tangan yang sudah dibubuhi cat ke dalam spanduk Deklarasi Anti Bullying yang sudah disiapkan, membuat yel-yel Gerakan Stop Bullying di SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo sehingga diharapkan bullying dapat dicegah pada sekolah tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU-WAARA (Studi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau) (LEGAL PROTECTION FOR PASSENGER SAFETY INSURANCE GUARANTEES IN SEA SHIP TRANSPORTATION ON THE BAUBAU-WAARA CROSSING) (Study of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Baubau Branch) Wally, Aswar Aswendi; Salam, Safrin; Andara, Darojatun
Restorative Journal Vol 2, No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asurasi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia,baik perilaku ferbal yang di dapat dari wawancar maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-Waara diantaranya adalah Asuransi Keselamatan Penumpang merupakan jaminan yang diberikan kepada penumpang di atas kapal. Proses klaim asuransi,Jika terjadi kecelakaan, penumpang atau keluarga penumpang dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Keselamatan dan perlindungan penumpang kapal diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan jaminan asuransi ini. Pelaksanaan dan pengawasan, Merupakan tanggung jawab operator kapal untuk menjamin bahwa setiap penumpang yang membeli tiket perjalanan mendapatkan polis asuransi keselamatan. Pertanggungan asuransi, termasuk biaya perawatan medis, santunan kematian, dan santunan bagi penumpang yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (2) Perlindungan Hukum Terhadap jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-waara adalah diantaranya Penegakan hukum dan peraturan, Penegakan dan pengawasan, Pendidikan dan informasi penumpang, Penyelesaian Sengketa dan Pemrosesan Klaim Asuransi, Perlindungan hukum berbasis pengadilan, dan Evaluasi dan pembaruan peraturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peraturan yang mengatur Asuransi Keselamatan Penumpang secara konsisten berkaitan dengan keadaan saat ini dan persyaratan masyarakat. Penumpang, operator kapal, perusahaan asuransi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU-WAARA (Studi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau) (LEGAL PROTECTION FOR PASSENGER SAFETY INSURANCE GUARANTEES IN SEA SHIP TRANSPORTATION ON THE BAUBAU-WAARA CROSSING) (Study of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Baubau Branch) Wally, Aswar Aswendi; Salam, Safrin; Andara, Darojatun
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asurasi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia,baik perilaku ferbal yang di dapat dari wawancar maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-Waara diantaranya adalah Asuransi Keselamatan Penumpang merupakan jaminan yang diberikan kepada penumpang di atas kapal. Proses klaim asuransi,Jika terjadi kecelakaan, penumpang atau keluarga penumpang dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Keselamatan dan perlindungan penumpang kapal diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan jaminan asuransi ini. Pelaksanaan dan pengawasan, Merupakan tanggung jawab operator kapal untuk menjamin bahwa setiap penumpang yang membeli tiket perjalanan mendapatkan polis asuransi keselamatan. Pertanggungan asuransi, termasuk biaya perawatan medis, santunan kematian, dan santunan bagi penumpang yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (2) Perlindungan Hukum Terhadap jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-waara adalah diantaranya Penegakan hukum dan peraturan, Penegakan dan pengawasan, Pendidikan dan informasi penumpang, Penyelesaian Sengketa dan Pemrosesan Klaim Asuransi, Perlindungan hukum berbasis pengadilan, dan Evaluasi dan pembaruan peraturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peraturan yang mengatur Asuransi Keselamatan Penumpang secara konsisten berkaitan dengan keadaan saat ini dan persyaratan masyarakat. Penumpang, operator kapal, perusahaan asuransi.