Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Nusantara Community Empowerment Review JLAS: Journal of Law and Administrative Science
Zulharman Zulharman
Universitas Teknologi Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy Zulharman
Journal of Law and Administrative Science Vol. 1 No. 2 (2023): JLAS : Journal of Law and Administrative Science (Oktober)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v1i2.8

Abstract

Abstract. For legal guarantees and legal certainty, the principles of justice, feasibility and propriety must be put forward and technically contributed to the accuracy of mapping to resolve the complexity of problems related to natural resources, in this case coastal areas and small islands and considering the chaotic regional problems, the president and the government to overcome this created a One Map Policy with a Map Accuracy Level of 1:50,000 Scale. This article tries to analyze how this one map policy is an instrument in ensuring legal certainty in the management of coastal areas and small islands. This type of research is normative juridical research. This legal research is carried out by examining library materials or secondary data alone. Secondary materials to be researched include statutory regulations and various judge's decisions that are relevant to this research. Normative legal research in this research will also include: Research on legal principles; research on legal synchronization; as well as legal history research. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. In this article, it was found that there are still several problems in this case related to spatial planning which are still overlapping and sectoral in nature and policies related to detailed maps.
Kontribusi Sosial Melalui Pembagian Takjil pada Masyarakat Selama Bulan Ramadhan Hakim, Lukman; Mardianto, Totok; Zulharman; Aji, Susilo; Sofa, Devi Maya; Djatu, Petrus Fraidy Legif Putra; Aristo Surbakti, Manuel; Dedali, Sindhu Hargo; Yulia, Novie Noordiana Rahma; Rahayuningsih, Yanti; Ulfindrayani, Ika fitri
Nusantara Community Empowerment Review Vol. 2 No. 2 (2024): Nusantara Community Empowerment Review
Publisher : LPPM UNUSIDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55732/ncer.v2i2.1306

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam komunitas Islam. Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan langkah-langkah yang terencana secara sistematis, mulai dari studi pendahuluan, penyusunan proposal, hingga pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan, seperti memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, memperkuat ikatan antara universitas dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan solidaritas dalam komunitas. Kesimpulan dan saran menggarisbawahi pentingnya program ini menjadi kegiatan berkelanjutan yang lebih luas, peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait, evaluasi terus menerus, dan penggalangan dana lebih lanjut. This activity aims to make a real contribution to society while strengthening human values and togetherness in the Islamic community. The method of implementing this activity involves systematically planned steps, starting from preliminary studies, and preparation of proposals, to implementation and evaluation of success. The results and discussion show that this activity had a significant positive impact, such as meeting the practical needs of society, strengthening ties between the university and society, and increasing awareness of solidarity within the community. Conclusions and suggestions underline the importance of this program becoming a broader sustainable activity, increased collaboration with related parties, continuous evaluation, and further fundraising.
REINTEGRASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE Zulharman Zulharman; Amar Ma’ruf
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i1.52

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakat tersebut yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan. Penelitian ini disusun guna mengetahui pemaknaan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta guna mengetahui sejauhmana program tersebut dapat berlaku efektif terhadap warga binaan.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dimaknai sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif dan sejalan dengan prinsip reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga telah mengkongkritkan prinsip reintegrasi sosial kedalam bentuk pembinaan pembimbingan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sesuai arahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.
EXAMINING THE PRINCIPLE OF PERMANENT INALIENABILITY: A COMPARATIVE STUDY Zulharman Zulharman; IDUL ADNAN
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.194

Abstract

The evolution of international human rights instruments and national legislation has strengthened the recognition of indigenous communal ownership institutions, including the Permanent Inalienability Principle. Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to upholding communal property regimes. This comparative analysis employs a normative research approach to examine the parameters of existence and relevance of regulations in maintaining the Permanent Inalienability Principle in Indonesia. The findings indicate a strong legal commitment in select countries to safeguard indigenous ownership rights through accommodation, formulation, and enforcement of regulations.
Co-Authors Aji, Susilo Amar Ma’ruf Aristo Surbakti, Manuel Dedali, Sindhu Hargo Devi Maya Sofa Djatu, Petrus Fraidy Legif Putra Idul Adnan Ika Fitri Ulfindrayani Lukman Hakim Mardianto, Totok Rahayuningsih, Yanti Yulia, Novie Noordiana Rahma