Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah West Science Social and Humanities Studies
Dedi Supriyadi
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat Neng Yani Nurhayani; Aziz Sholeh; Zulbaidah Zulbaidah; Bobang Noorisnan Pelita; Dedi Supriyadi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
Position and Legal Certainty in the Decision of the Honorary Board of Election Organizers (After the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XIX/2021) Dedi Supriyadi; Ende Hasbi Nassaruddin; Beni Ahmad Saebani
West Science Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 06 (2023): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v1i06.445

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal regulations regarding legal certainty in the decision of the honorary board of election organizers based on the decision of the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XIX/2021). The method used in this study is the Normative Juridical approach. Juridical-normative research was chosen because it affirms the existence of ethical norms and legal norms as part of the norm system that applies in society. The results of the study concluded that the Urgency of DKPP is a vital and significant institution to deal with violations of the Election Organizer's code of ethics and is a unified function of the Election Organizer; The nature of the legal certainty of the decision of the Election Organizing Honor Board (DKPP) after the Constitutional Court decision Number 32/PUU-XIX/2021 is not recognized and confirms that the DKPP is not a judicial institution, so the DKPP decision is a decision of a State Administration official who can be the object of a lawsuit at the State Administrative Court; and it is necessary to establish an ethical court through law, not only limited to DKPP. where enforcement is carried out through an independent, impartial, and open judicial process, namely the Court of Law for legal matters, and the Court of Ethics for ethical issues.
PENDAMPINGAN PENGAJUAN MEREK DAGANG SEBAGAI UPAYA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTEKTUAL DI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA CIPACING SUMEDANG Dedi Supriyadi; Utang
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6222

Abstract

Pendaftaran merek dagang sangat penting untuk melindungi inovasi, memberikan kepastian hukum, dan membedakan produk di pasar, serta memperkuat citra produsen secara global. Namun, data menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek, dengan hanya 18,7% UMKM di Kota Bandung yang terdaftar antara 2017 hingga 2021. Hal ini mendorong penulis untuk melaksanakan program pendampingan pendaftaran merek di Desa Cipacing, Jatinangor, sebagai kelanjutan dari pendampingan sertifikasi halal, bertujuan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode pengabdian yang digunakan adalah service learning, yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik di masyarakat. Adapun hasil pengabdian ini menunjukan bahwa pendampingan pengajuan merek dagang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Cipacing, Sumedang, sangat penting dalam memperkuat posisi pelaku UMKM di pasar. Program ini memberikan bimbingan praktis dan dukungan administratif untuk mempermudah proses pendaftaran merek, memastikan pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan dan hak eksklusif terhadap merek mereka. Dengan membantu mengatasi kendala teknis dan hukum, program ini mengurangi risiko kesalahan dalam pendaftaran. Perlindungan yang diperoleh tidak hanya menjaga reputasi merek, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha di lingkungan bisnis yang kompetitif. Program ini juga berpotensi menjadi model pemberdayaan UMKM bagi daerah lain, menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.
Co-Authors Aziz Sholeh Bobang Noorisnan Pelita Nassaruddin, Ende Hasbi Neng Yani Nurhayani Saebani, Beni Ahmad Utang Zulbaidah