Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung Muhammad Aziz; Nelvitia Purba; Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara; Eka Syafrina Monica; Dedi Kiswanto
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.6128

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.

ANALISIS NILAI KEBANGSAAN PADA GENERASI-Z DI KOTA MEDAN Romadhona, M. Rifqi; Makmur, Chesa Syaqira; Monica, Eka Syafrina; Sukartara, Nirwansyah; Lubis, Hamidah Azzahra S
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v10i4.248

National characteristic is an important component in the development of a strong nation. National characteristic primarily impacts the increase of affection for the country and can be a motivator in warding off dangers. Generation Z is sometimes regarded as a generation that has witnessed quick technological advancements, therefore it is not uncommon for them to be less aware of the value of National Value in the context of national life. The purpose of this study is to investigate the extent to which the z-generation in Medan feels a sense of nationality. In its hunt for data, this study uses qualitative methodologies. The results of this study lead to the z-generation in Medan city having a very good feeling of national value while being faced with numerous difficulties of the globalization effect.

Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan Damanik, Deniansyah; Monica, Eka Syafrina
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v12i1.5226

Halal tourism in which there are halal products and even the halal industry brings understanding to non-Muslim communities in tourist areas where the majority are non-Muslims as if there was eviction or even coercion on non-Muslim communities and even eliminating rights, losses and even comfort. non-Muslim communities in areas where halal tourism will be built. Therefore, it is necessary to explain about the rights of non-Muslim communities and also their comfort regarding the existence of halal tourism. In this study the author uses literature research to assist the author in completing this paper well. Therefore, regarding the understanding of non-Muslim communities about halal tourism and lest their rights and comfort be disturbed, basically they still have the right to do activities, the right and comfort to get protection, the right to the ability to access the same as well as the right to gain insight into other things. Islam and halal tourism

Hak Konsumen Atas Informasi Produk Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Bisnis Syafrina Monica, Eka; Sukartara, Nirwansyah; Faradiba Vahlevi, Sayyida; Hanum Harahap, Herlina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20201

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hak konsumen atas informasi produk dalam perspektif hukum dan etika bisnis. Permasalahan difokuskan pada pentingnya penyediaan informasi secara jelas dan akurat pada suatu produk, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam hukum dan dalam etika bisnis. Tulisan ini dianalisis secara kualitatif dengan library research. Kesimpulannya hak konsumen atas informasi produk dalam perspektif hukum adalah hak kenyamanan, keamanan serta keselamatan, hak informasi yang benar, jelas serta jujur, hak didengarkan pendapat dan keluhannya, hak dibela dan dilindungi, hak dibimbingan, hak diperlakukan dengan baik, dan hak memperoleh ganti rugi. Adapun hak konsumen dalam perpektif etika bisnis adalah hak informasi yang transparan dan akurat, hak informasi yang bebas dari manipulasi dan iklan meneyesatkan, hak keterbukaan informasi, dan hak transparansi dalam transaksi bisnis.

Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia Monica, Eka Syafrina; Romadhona, M. Rifqi; Harahap, Herlina Hanum
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12928

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi terkusus internet dalam dunia perbankan, memberikan banyak dampak untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak positif, perkembangan internet juga memberikan dampak megatif untuk penggunanya, diantaranya ialah terjadinya aksi kejahatan dunia siber (cybercrime). Penyalahgunaan penggunaan internet melahirkan beberapa perkara termasuklah permasalahan hukum. Salah satunya ialah permasalahan yang berhubungan dengan peretasan data pribadi para nasabah. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atas peretasan. Hal tersebut salah satunya disebab oleh kesadaran siber yang masih rendah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, denga pendekatan hukum yuridis normatif, serta metode pendekatannya adalah studi pustaka. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga menjadikan KUHPer, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa sebagai rujukan tambahan.

Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata Monica, Eka Syafrina; Harahap, Herlina Hanum; Sukartara, Nirwansyah; Romadhona, M. Rifqi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16877

Dunia perbankan memiliki tantangan besar dalam hal melindungi data nasabahnya pada era digitalisasi saat ini. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data nasabah bank juga cukup sering terjadi. Pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan yang krusial melihat sangat pesatnya perkembangan teknologi yang berbarengan dengan tantangan-tantangan baru atas perlindungan data pribadi yang dihadapi pihak bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka juga observasi, lalu mengunakan penelitian kepustakaan (library research). Dari pembahasan ini, jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab pihak bank atas peretasan data nasabah berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan prinsip fidusia. Bank wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah. Namun, nasabah juga harus membuktikan adanya kelalaian bank atas kerugiannya tersebut. Bank juga harus memastikan bahwa standar keamanan data untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kata Kunci: Bank, Hukum Perdata, Nasabah, Peretasan, Tanggung Jawab

Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan Damanik, Deniansyah; Monica, Eka Syafrina
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v12i1.5226

Halal tourism in which there are halal products and even the halal industry brings understanding to non-Muslim communities in tourist areas where the majority are non-Muslims as if there was eviction or even coercion on non-Muslim communities and even eliminating rights, losses and even comfort. non-Muslim communities in areas where halal tourism will be built. Therefore, it is necessary to explain about the rights of non-Muslim communities and also their comfort regarding the existence of halal tourism. In this study the author uses literature research to assist the author in completing this paper well. Therefore, regarding the understanding of non-Muslim communities about halal tourism and lest their rights and comfort be disturbed, basically they still have the right to do activities, the right and comfort to get protection, the right to the ability to access the same as well as the right to gain insight into other things. Islam and halal tourism

Analisis Manfaat Dan Urgensi Dana Pelangakahan Dalam Perkawinan Suku Jawa Dan Suku Sasak Syafrina Monica, Eka; Hanum Harahap, Herlina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i1.34

There are differences in terms of the naming and practice of marriage initiation funds between the Javanese and Sasak tribes. There are different concepts between the two in terms of practice, of course due to the different social and cultural backgrounds between the Javanese and Sasak tribes. The benefits and urgency are the benchmarks for how important it is to do it and become a custom. In this research, the research methodology used is library research and uses a sociological approach to help the author analyze the benefits and urgency of marriage transition funds. The results found that the funds for marriage steps between the Javanese and Sasak tribes had similarities and differences. The similarity is that this is done to honor or respect and ask permission from the sibling being stepped on, and the step can be in the form of money or other objects. Meanwhile, the difference is in practice, in the Javanese tribe, the person who is stepped over is either an unmarried female sibling or male sibling who is given the step, whereas in the Sasak tribe only unmarried older brothers are given the step. The Javanese tribe's step process has more procedures than the Sasak tribe. The Sasak tribe's concept of giving a handover is from the prospective husband to the unmarried brother of the prospective wife, whereas in the Javanese tribe the handover can tend to be from the younger sibling to the sibling's older brother/sister. The benefit and urgency is to respect each other and avoid misunderstandings, as well as carrying out the customs and culture of each tribe so that they are preserved and the stepping goods are only an entertainment for the person who steps over.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search