Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Ius Constituendum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Jurnal Inovasi Penelitian At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam
Yeltriana
Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn) Syukron Alwi Hasibuan; Yeltriana Yeltriana
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 10: Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i10.1336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana prostitusi online dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dalam perkara putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan kajian normatif. Penelitian hukum normatif Pada dasarnya menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat library research untuk memperoleh landasan teoritis yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online maupun konvensional dapat kita jumpai pada KUHP, UU ITE dan UU Pornograf. Akan tetapi dari regulasi tersebut tidak dapat menjerat pelaku dalam prostitusi baik online maupun konvensional. Khususnya bagi pengguna jasa prostitusi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi online, merevisi regulasi yang telah mengatur sebelumnya, atau segera mengundangkan RKUHP agar para pelaku perlaku tindak pidana prostitusi online (pelacur, germo/mucikari dan pengguna jasa) mendapat ancaman pidana, sehingga para pelaku dapat dimintai pertaanggungjawaban pidana dalam mencapai nilai keadilan
MOSQUE AND ITS ROLE IN THE PROTECTION OF ORPHANS (Study at BKM Nurul Hidayah Jl. Garu II-A No. 26 Harjosari-I sub-district, Medan Amplas District) Ismed Batubara, Yeltriana, Alkausar Saragih
Almufida : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 7, No 2 (2022): Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The mosque is a ritual place of worship for the Islamic community which was ordered by Allah and His Messenger to prosper. In addition, the function of the mosque can also be maximized as a place to build social piety. Social piety is a good or pious deed that has a positive/beneficial impact on other people or society, for example helping the poor, giving scholarships for children from underprivileged families, for people who have abundant wealth, can do charity by wealth, alleviating poverty, building mosques, madrasas and others. For officials with power, he can make and oversee policies or rules that can improve the welfare of the people, help people who are left behind to get up and move forward. Piety descriptively is the embodiment of the concept of hablumminnas. so that they are classified as religious liars who are warned by Allah in Surah Al Maun (1-7). The purpose of this study was conducted to find out how the role of BKM Nurul Hidayah Jl.Garu II-A No.26 Harjosari-I Village, Medan Amplas District. The research method used is a qualitative research method with collection through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses descriptive qualitative analysis techniques which are carried out by giving meaning to the data that has been collected, and then conclusions are drawn. That the function of the mosque has experienced a shift from a mere place of worship to a channel or channel of social piety in the form of protecting orphans in the form of sponsorship for orphans. Such a shift actually existed in the Age of Rasulullah SAW and BKM Nurul Hidayah Jl. Garu II-A No.26, Harjosari-I sub-district, Medan Amplas sub-district, has done this not to say, but to repeat what Rasulullah SAW has exemplified.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LITERASI DIGITAL UNTUK MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT Nelvitia Purba; Yulia Arfanti; Yeltriana; Al Kausar Saragih; Eka Syafrina Monika
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2022): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v6i2.1636

Abstract

Provinsi Sumatera menempati urutan ketiga di Indonesia untuk kasus pelecehan seksual terhadap perempuan hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 ada 216 kasus kekerasan seksual, 2020 naik menjadi 1013 kasus dan 2021 sampai desember menjadi 953 kasus. Oleh karena itu sudah seharusnya perempuan mendapat perlindungan dari kejahatan tersebut. Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan. Pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan menjadi trauma yang berkelanjutan hingga mereka beranjak dewasa, selain itu kekerasan intim terhadap anak perempuan dapat menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Permasalahan Mitra: (1). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang pengertian Literasi, (2). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Pelecehan Seksual dan (3). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Undang-Undang Pelecehan Seksual. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain: (1). Mengadakan Sosialisas Edukasi Pelecehan Seksual dan Undang-Undang Pelecehan Seksual dari UMN Al Washliyah Medan yaitu “Power Point”. Di dalam kegiatan Sosialisasi ini akan dilakukan tidak monoton bersifat Ceramah Dan Tanya Jawab, sehingga dalam kegiatan akan mencapai hasil dan target sebagaimana yang diharapkan. Dan (2). Melakukan Evaluasi Dengan Membuat Angket Sebelum dan Sesudah Diadakan Kegiatan Abdimas di Desa Karang Rejo, Apakah adanya Peningkatan pemahaman terkait Pelecehan Seksual. Hasil kegiatan dari pengabdian masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut: (1). Timbulnya kesadaran masyarakat bahwasannya pelecehan seksual merupakan kejahahatan Asusila sehingga perlu pencegahannya, (2). Timbulnya motivasi masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual utamanya kepada anak remaja dan anak sekolah dan (3). Kegiatan sosialisasi tidak hanya satu arah akan tetapi dua arah dengan adanya sesi diskusi Tanya-jawab. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah. Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat dikemukakan bahwa: (1). hanya 40% yang memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2). 80% yang telah memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undangnya serta upaya pencegahannnya. Dan (3). Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan dan meningkat pemahamannya tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dan undang-undangnya.
The Position of Traditional Law as a Source of Law in the Civil Law System in Indonesia Dedi Iskandar; Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Yeltriana Yeltriana
Jurnal Akta Vol 9, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i3.26719

Abstract

Indonesian law essentially comes from four sources of law, namely customary law, Islamic law, ex-colonial law and ratified international treaties. But what makes it sad is that from these four sources of law, customary law is left behind or forgotten, it looks inferior compared to other laws. In scientific forums it is only used as research material and academic studies and is narrated rhetorically. Against this background, the problem studied in this research is how the position of customary law in the national legal system with a civil law pattern in Indonesia is. The research method used is normative juridical sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that traces of customary law are scattered in legislation, as legal principles in positive law in Indonesia and also in jurisprudence. Research findings that customary law fulfills two requirements of reality and ideals as the primary source of law in Indonesian legislation.
The Position of Private Lecturers in Hinger Education in the Perpective of Labor Law Yeltriana; Ismed Batubara; Al Kausar
At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam
Publisher : P3M IAI Nusantara Batang Hari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.075 KB) | DOI: 10.55849/attasyrih.v9i1.160

Abstract

The working relationship is an industrial relations are subject to labor laws. Permanent Lecturer status remains the same as permanent workers based on Time Indefinite (PKWTT). While Lecturer do not remain the same as contract workers based on Specific Time Work Agreement (PKWT). Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers do not regulate in detail the rights and obligations of faculty and private universities, particularly in the context of social welfare and lecturer. But PTS is obliged to provide welfare and social security, especially for tenured faculty. Disputes between faculty with PTS is that the settlement of industrial disputes based on law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement.
HUKUM ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN MAQASID SYAR’IYAH Muhammad Hizbullah; Haidir Hadir; Yeltriana Yeltriana
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5, No 01 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v5i01.15369

Abstract

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal) dan diantara zakat harta tersebut ulama kontemporer memasukan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat harta (mal). Karena kenyataannya membuktikan bahwa banyak pekerja profesi saat ini yang menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara mudah dan waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan dimasyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan anyata petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.Apabila zakat profesi dianologikan dengan zakat hasil pertanian, maka kewajiban mengeluarkan zakat pada saat  mendapatkan penghasilan tanpa harus menunggu sampai nisab. Kemudian jika zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas, maka zakatnya dikeluarkan setelah sampai nishab emas dan harus genap setahun (haul). Karena itu makalah ini ingin menguraikan bagaiman zakat profesi dapat dimasukan kedalam bagian zakat harta.yang wajib dikeluarkan. Yang merupakan rumusan para ulama kontemporer dengan menggali dan melihat dari aspek maqasid syari’yahnya.
Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung Muhammad Aziz; Nelvitia Purba; Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara; Eka Syafrina Monica; Dedi Kiswanto
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.6128

Abstract

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan  mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.
Co-Authors Al Kausar Saragih Alkausar Saragih Dedi Iskandar Batubara Dedi Kiswanto Eka Syafrina Monica Eka Syafrina Monika Haidir Haidir Ismed Batubara Muhammad Aziz Muhammad Hizbullah Purba, Nelvitia Syukron Alwi Hasibuan Yulia Arfanti