Garuda - Garba Rujukan Digital

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down.

Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract Individual candidacy in local elections is expected to produce more aspirational, qualified, and strongly committed regional leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase people's political participation in the regional head elections and the implementation of more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates. The type of research conducted is descriptive qualitative research, namely research conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. Keywords: pemilukada, regional autonomy Abstrak Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekuitmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sarjan Misja; Emilia Emharis; Desriadi desriadi; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i1.3975

Pelayanan selalu menjadi sebuah pembicaraan ditengah-tengah masyarakat banyak atau sering disebut dengan issu publik. Menurut Kotler, setiap kegiatan dan juga tindakan yang ditawarkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain selalu didasarkan pada hal yang tidak berwujud sehingga tidak mengakibatkan bentuk kepemilikan apapun. Semua proses produksi dapat dihubungkan satu produk fisik. Dari penjelasan itu, pengertian pelayanan bisa diartikan sebagai perilaku produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, khususnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah khusus Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyediakan pelayanan publik. Dengan cara mengetahui apakah layanan kepada masyarakat tersebut sudah terpenuhi dan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal terhadap kebutuhan masyarakat dan harapan atas layanan yang masyarakat terima yang memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi relatif terjangkau dan mutu pelayanan itu sendiri memiliki muatan yang transparan, adil, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan produk layananannya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diktehui bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup Optimal.

PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by the have class to deceive the lower classes to maintain and increase their own welfare. In this case bureaucracy becomes the scapegoat for all mistakes of the ruler toward the people. The whole mistakes of the ruler will finally come back to the bureaucracy which is only an instrument.Hegel explains that bureaucracy is an institution which occupies a neutral organic position in a social structure and it functions as a link in a country in manifesting the general needs civil society which represents special needs. Hegel sees that bureaucracy is bridge created to link different kinds of needs of people and state. Therefore the role of bureaucracy is very significant in unifying the perceptions and perspectives among countries and people in order to avoid a chaos happen. Keywords: governance, bureaucracy KARL MARX mengatakan Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk memperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.HEGEL mengatakan Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Kata Kunci: pemerintahan dan birokrasi

Assistance for the Preparation of Regulations on Livestovk Management in Teratak Rendah Village Seprido; Afrinald Rizhan; Desriadi Desriadi
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2023): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35568/abdimas.v6i4.3869

Service regarding assistance in drafting Teratak Rendah village regulations regarding livestock management in Logas Tanah darat District, Kuantan Singingi regency. Drafting village regulations is one of the main tasks and functions of the village consultative body so the aim of this service is to assist the BPD of teratak Rendah village in drafting village regulations regarding livestock management. This service activity is carried out using the mentoring method. The result of this service activity is the preparation of Teratak Rendah regulations regarding livestock management that follow the standard rules for drafting village regulations. This preparation went through several stages, namely : planning meeting; preparation; arrangement of language in draft village regulations; village meetings; revision of draft village regulations; deliberation to determine and sign the darft of Teratak Rendah regulations. The formation of Teratak Rendah village regulations regarding the management of livestock has taken into account the requirements of a good statutory regulation, both regarding the principles, substance and techniques of its formation.

Optimalisasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Desriadi Desriadi; Sahri Muharam; Risvandi Sentra; Emilia Emharis
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 10 No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v10i2.5169

Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi soasial tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teratak Air Hitam hasil ini di dukung dengan observasi dilapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kegiatan Bakti Sosial dan Sosialisasi Pengenalan Kampus di Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah Desriadi Desriadi; Rika Ramadhanti; Sarjan M; Zul Ammar; Afrinald Rizhan
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada masyarakat Kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah , Perangkat Desa, Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, dan Mahasiswa Orientasi yang menjadi target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi lebih banyak diarahkan kepada perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dan mensinergikan Lembaga Pendidikan dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Desember dan Januari

PEMBERDAYAAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Emilia Emharis; Desriadi Desriadi; Alsar Andri; Rika Ramadhanti; Sahri Muharam; Sarjan M; Mellio fatria; Sumarli Sumarli
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Dengan begitu tingginya peningkatan jumlah penduduk dan melihat potensi destinasi yang dimiliki oleh desa Pulau Padang, maka sangat perlu rasanya pengoptimalisasian aparatur desa dalam sistem pemerintahan desa di Desa Pulau Padang tersebut. Nanti dampaknya tentu dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tersebut akan berdampak baik kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Padang dan peningkatan sumber daya manusia bagi seluruh aparur pemerintah desa itu sendiri.Untuk itu dilaksanakanlah pengabdian di Desa Pulau Padang kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana fokusnya adalah pada pemberdayaan aparatur desa dalam pengelolaan sistem pemerintahan desa. Metode pelaksanaannya adalah dengan sistem dialogis, dan diskusi serta pemaparan materi dengan interaktif kemudian diadakan pretest dan posttest. Hasil post test dibandingkan dengan hasil pre test yang dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pelatihan yang telah dilakukan, di samping sekaligus dapat diketahui bagian-bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian target sasaran.

KERJA BAKTI KESBERSIHAN RUMAH IBADAH DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sahri Muharam; Rika Ramadhanti; Alsar Andri; Desriadi Desriadi; Mellio Fatria; Emilia Emharis; Robby Kurniawan; Sarjan M
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Rumah ibadah khususnya Mesjid maupun Musholah merupakan pusat kegiatan umat muslim yang perkembangannya sangat pesat pada masa sekarang ini. Mesjid maupun Musholah sangat mudah dijumpai dimana saja, baik itu diterminal, tempat rekreasi, dan lembaga pendidikan. Hal ini tentunya telah menjadi sebuah kemudahan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga keberadaan mesjid sangat membantu. Keadaan Mesjid maupun Musholah sangat mencerminkan keadaan umatnya. Dengan adanya umat Islam disekitar mesjid maupun musholah seharusnya peran dari sebuah tempat ibadah dapat dioptimalkan fungsinya. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengelola dan melestarikan Mesjid maupun Musholah Sosialisasi dan Kerja Bhakti ini dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kerja bakti memberisihkan rumah ibadah dan diskusi disertai dengan berbagi informasi (sharing) antara tim pengabdian dengan seluruh elemen dan perangkat Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PANDANGAN ISLAM: PKM Sahri Muharam; Risvandi Risvandi; Alsar Andri; sarjan sarjan; desriadi desriadi; Rika Ramadhanti; Emilia Emharis; melliofatria melliofatria
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3153

Kebijakan publik merupakan suatu aspek terpenting dalam berbagai birokrasi pemerintahan di seluruh penjuru dunia. Administrasi publik diterapkan oleh negara baik yang menganut sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, sosialis, kapitalis maupun monarki.Semua aspek kehidupan negara sangat dipengaruhi serta ditentukan oleh administrasi publik tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan. Administrasi publik sudah ada sejak masa peradaban Islam, baik dalam sistem pemerintahan, keuangan, militer.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search