Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Trias Politika Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
Universitas Islam Kuantan SIngingi Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sarjan Misja; Emilia Emharis; Desriadi desriadi; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i1.3975

Abstract

Pelayanan selalu menjadi sebuah pembicaraan ditengah-tengah masyarakat banyak atau sering disebut dengan issu publik. Menurut Kotler, setiap kegiatan dan juga tindakan yang ditawarkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain selalu didasarkan pada hal yang tidak berwujud sehingga tidak mengakibatkan bentuk kepemilikan apapun. Semua proses produksi dapat dihubungkan satu produk fisik. Dari penjelasan itu, pengertian pelayanan bisa diartikan sebagai perilaku produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, khususnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah khusus Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyediakan pelayanan publik. Dengan cara mengetahui apakah layanan kepada masyarakat tersebut sudah terpenuhi dan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal terhadap kebutuhan masyarakat dan harapan atas layanan yang masyarakat terima yang memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi relatif terjangkau dan mutu pelayanan itu sendiri memiliki muatan yang transparan, adil, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan produk layananannya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diktehui bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup Optimal.
Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah Universitas Islam Kuantan Singingi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/prosidinguniks.v0i0.1997

Abstract

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Penting nya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik secara materil maupun formil, serta tidak jarang pula ditemui kendala dalam implementasi peraturan desa itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan peraturan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalu. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari persfektif “Teknik Legal Drafting. Kedua, Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini.
Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Muhammad Iqbal; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Afrinald Rizhan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Abstract

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Analisis Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kecamatan Kuantan Tengah Elfi Rahmita Sari; Sarjan M; Emilia Emharis; Rika Ramadhanti; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
Journal on Education Vol 7 No 1 (2024): Journal on Education: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i1.7528

Abstract

Currently, the administrative procedures for tax collection at the SAMSAT office, most people do not know the mechanism for tax collection carried out by officers. So based on this, the author is interested in researching "The mechanism for paying Motor Vehicle Tax at the One-Stop Manunggal Administration System office, Kuantan Singingi Regency." The type of research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques that the author uses in this research are observation and interviews. Motor vehicle tax is a mandatory contribution that can be imposed on every taxpayer for the objects they own. The aim of this research is to analyze the motor vehicle tax mechanism. The problem with this research is that they don't want to queue for a long time and many people still make payments through other people. It is hoped that the vehicle tax payment mechanism at the Kuantan Singingi Regency One-Stop Single-Stop Administration unit office will remain in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning the implementation of the One-Stop Single-Stop Administration System for Motor Vehicles. The data collection method is carried out by means of a questionnaire and documentation. Based on the results of research carried out by researchers, the results were obtained in the quite good category, with an average score of 3.37%.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM Ita Iryanti; Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Rismahayani Rismahayani; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 2 (2024): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2024
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911

Abstract

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.
EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Rivandi Rivandi; Rismahayani Rismahayani; Ita Iryanti; Yeni Sepridawati
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.29142

Abstract

Euthanasia adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, termasuk pasien lain yang masih memiliki harapan hidup. Kematian secar sukarela (mercy death) ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dengan mengorbankan satu orang. Euthanasia dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam persfektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini didasari oleh hakikat euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain, terutama keluarga. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawanya menjadi tidak benar. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan pasal 344 KUHP
Co-Authors Afrinald Rizhan Aprinelita Aprinelita Desriadi Desriadi Elfi Rahmita Sari Emharis, Emilia Halmadi Asmara Ita Iryanti Muhammad Iqbal Rika Ramadhanti Rismahayani, Rismahayani Rivandi Rivandi Sarjan M Sarjan Misja Yeni Sepridawati