Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank Yustiana, Yustiana
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.635 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v23i1.38

Abstract

This study aims to determine the execution of mortgage rights if a bad credit occurs at Sengkang BRI Bank and also to determine the factors that influence if the execution of a non-performing loan mortgage is not implemented. Data collection methods used were interviews and literature study, then the data were analyzed descriptively. The results showed that the execution of mortgage rights in the case of bad credit at Bank BRI Sengkang was not yet effective. This is due to frequent negligence on the part of the Bank concerned in the procedure for credit disbursement, especially in credit agreements involving third parties. The factors that influence the execution of the mortgage are creditor and debtor factors. As long as there is an agreement between the two parties, there is a possibility that there will be no execution of the mortgage rights and if the execution is there the implementation will be carried out by peaceful execution. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi terhadap hak tanggungan bila terjadi terjadi kredit macet di Bank BRI Sengkang dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bila tidak dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan kredit macet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap hak tanggungan bagi kasus kredit macet di Bank BRI Sengkang sebagian belum efektif. Hal ini disebabkan sering adanya kelalaian dipihak Bank yang bersangkutan dalam prosedur pencairan kredit, utamanya pada perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan adalah faktor kreditor dan debitor. Sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kemungkinan tidak akan terjadi eksekusi hak tanggungan dan kalaupun eksekusi itu ada maka pelaksanaannya akan ditempuh dengan cara eksekusi damai.
Keadilan Desentralisasi Perpajakan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yustiana, Yustiana; Wildanah, Wildanah; Samma, Rasma
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah; mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembangian hasil pajak untuk melaksanakan otonomi daerah; dan menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan desentralisasi pajakdalam rangka melaksanakan otonomi daerah sejauh ini belum tercapainya nilai keadilan. Keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah belum mencapai nilai keadilan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan vertikal antardaerah. Terdapat faktor daya beli, pemungutan pajak daerah, potensi daerah penghasil, dan faktor kebutuhan daerah yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian bagi hasil pajak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar daerah dan menyamakan kemampuan fiskal antar daerah.
REVIEW ARTIKEL: EFIKASI, KEAMANAN, DAN DURASI PENGGUNAAN ANTIPLATELET GOLONGAN P2Y12 INHIBITOR PADA PASIEN SINDROM KORONER AKUT Yustiana, Yustiana; Suharjono, Suharjono; Dwiyatna, Surya; Atmajani, Wanudya
Jurnal Farmasi Higea Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : STIFARM Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52689/higea.v16i1.590

Abstract

Sindroma koroner akut (SKA), termasuk unstable angina (UA) dan infark miokard (IM) merupakan manifestasi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian terbesar pada kasus kardiovaskular sehingga diperlukan penanganan dan terapi yang adekuat. Terapi antiplatelet merupakan terapi utama dalam manajemen penanganan sindroma koroner akut. Dual antiplatelet therapy (DAPT) adalah standar terapi da SKA. Antiplatelet golongan P2Y12 inhibitor merupakan salah satu komponen penting dalam DAPT. Adanya risiko perdarahan dan kejadian iskemia yang dapat terjadi selama terapi dengan P2Y12 inhibitor membuat pemilihan P2Y12 inhibitor menjadi suatu yang krusial. Pemilihan jenis obat dan durasi antiplatelet P2Y12 inhibitor tidak hanya mempertimbangkan efikasi, seperti MACE, tetapi juga perlu mempertimbangkan keamanan pasien, seperti kejadian, major bleeding, dan kejadian iskemia. Review artikel ini akan membahas terkait efikasi, keamanan, serta durasi dari penggunaan P2Y12 inhibitor pada pasien SKA berdasarkan bukti-bukti klinis.
Edukasi dan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Siswi SMA Swasta Babul Maghfirah Kabupaten Aceh Besar Seni, Wildan; Zahara, Hafni; Karma, Taufiq; Kala , Pasyamei Rembune; Idroes, Ghazi Mauer; Yustiana, Yustiana; Bako, Winanda; Wangi, Putri Ayu Sekar; Anggi, Tiara; Fauziah, Niken
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 4 (2024): Juni
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i4.958

Abstract

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan seseorang memerlukan penanganan dan_pertolongan secara cepat dan tepat. Tujuan penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan ini adalah sebagai penguat keterampilan sehingga peserta mendapat bekal untuk dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Abulyatama Aceh dan sasaran dari kegiatan ini yaitu siswi SMA Swasta Babul Maghfirah Kabupaten Aceh Besar kelas X dan XI terdiri dari 1 70 siswi. Kegiatan pengabdian di awali dengan presentasi dan tanya jawab dilanjutkan dengan simulasi dan praktek oleh peserta. Metode yang di lakukan adalah dengan memberikan pretest dan posttest kepada 31 siswi kemudian menganalisis data dari lembar jawaban tersebut apakah peserta yang mengikuti penyuluhan tersebut mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan atau tidak. Dari hasil penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman dari sebelum dan sesudah pelatihan, diantaranya terjadi peningkatan pemahaman mengenai pengetahuan tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 25,8%, peningkatan pemahaman mengenai pemanfaatan mitela dan bidai pada korban kecelakaan 80,7%, dan pengetahuan mengenai cidera kepala dan penanganannya mengalami peningkatan sebesar 54,8%. Pengetahuan tentang cidera patah dan penanganannya 61%, transportasi korban kecelakaan 35,5%. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua peserta yang hadir karena ini merupakan bentuk edukasi tentang P3K dan penanganan korban.
Constitutional Court’s Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting Threshold Challenges Fathullah, Fathullah; Muhtar, Mohamad Hidayat; Yustiana, Yustiana; Saharuddin, Saharuddin; Syahbana, Rio Akmal
Jurnal Legalitas Vol 18, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v18i1.30680

Abstract

This study examines the Constitutional Court's authority in resolving regional head election disputes, focusing on its role in ensuring substantive justice and the implications of the vote threshold in Article 158 of the Regional Head Election Law on candidates' constitutional rights. The research employs a normative legal method, utilizing a statutory approach to analyze the Court’s jurisdiction, a case approach to assess key decisions, and a conceptual approach to evaluate the principles of substantive justice in electoral disputes. Primary legal sources include the 1945 Indonesian Constitution and Constitutional Court rulings, while secondary sources consist of scholarly literature, legal commentaries, and tertiary legal references. The findings reveal that the Constitutional Court has played a pivotal role in upholding democratic principles by setting aside formalistic constraints such as the vote threshold when structured, systematic, and massive violations significantly impact election outcomes. However, this approach raises concerns regarding the consistency of judicial rulings and legal certainty. Additionally, the study highlights that Article 158 often limits candidates’ access to legal remedies, restricting their ability to contest elections despite substantial evidence of electoral fraud. The study contributes to the academic discourse on electoral justice by demonstrating how legal formalism can undermine substantive justice in democratic processes. It recommends revising Article 158 to introduce an exception mechanism that balances procedural efficiency with fairness, thereby enhancing the legitimacy and integrity of regional head elections. This reform is essential to ensure a more equitable electoral dispute resolution system that safeguards both democratic accountability and legal certainty.