Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Media Hukum Integritas: Jurnal Antikorupsi International Journal of Business, Economics, and Social Development Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum RechtIdee
TOLIB EFFENDI
Universitas Trunojoyo Madura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) Effendi, Tolib; Setyawan, Fendi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30187

Abstract

Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.
Illegal Fee Practice In The Tourism Sector In The Madura Area From The Prespective Of Indonesian Society And Criminal Law Effendi, Tolib; Windari, Rusmilawati; Lali, Peternus Marttua Siahaan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2352

Abstract

The Indonesian government, through Presidential Regulation No. 87 of 2016, established the Illegal Fees Eradication Task Force to conduct prevention, coordination, planning, data collection, and eradication of illegal fees. However, this regulation does not provide a clear limitation on what constitutes illegal fees. Furthermore, the Indonesian Criminal Code (KUHPidana) does not explicitly mention the crime of illegal fees collection. There is a significant gap between the understanding of illegal fees from the perspective of Indonesian society and that of criminal law. What the public around tourist areas especially in the Madura region identifies as illegal fees often does not fall within the scope of existing criminal regulations. In particular, four criminal provisions Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 12 letters e, f, and g of the Corruption Eradication Law of 2001 bear similarities to illegal fees collection but remain inapplicable to many social practices labeled as such. This research adopts a juridical-normative method to analyze the compatibility between the prevailing legal rules, legal norms, and principles. The study explores how social perceptions of illegal fees differ from legal definitions, aiming to clarify the legal ambiguity and identify the limitations in the current regulatory framework related to illegal fees collection.keyword: Tourism, Illegal Fees, Criminal Law
Co-Authors Ananda Chrisna Dewi Panjaitan Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Fendi Setyawan Lali, Peternus Marttua Siahaan Maulana, Mifta Hurrahman Mohammad Jumhari Panjaitan, Ananda Chrisna Dewy Rusmilawati Windari