Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Constitutional Law Review
Ismail keri
IAIN Bone
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGOLAHAN IKAN “PUPU’ MANDAR” SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE Zulkifli Zulkifli; Ismail Keri; Imran Rizki A; Sultan Hasanuddin
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 10 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i10.%p

Abstract

Kabupaten Majene adalah salah satu daerah  yang berada dipesisir pantai sehingga kabupaten Majene memiliki potensi perikanan yang sangat besar, wilayah  dengan jumlah tangkapan  ikan yang cukup banyak berada di Kecamatan  Banggae Timur Kabupaten Majene. Berbagai  komoditas perikanan laut hasil tangkapan nelayan diantaranya yaitu  ikan tongkol/cakalang, ikan tuna,   ikan layang dan ikan terbang. Hasil tangkapan ikan laut ini oleh nelayan langsung dijual ke penadah ikan. Untuk daerah pemasaran sendiri,  Ikan hasil tangkapan nelayan masih dipasarkan disekitar wilayah kabupaten Majene maupun beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Barat seperti  Polewali, dan Mamuju.Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya  teknologi pengolahan  perikanan, diversifikasi produk perikanan menjadi pilihan yang tepat. Diversifikasi  produk perikanan dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ikan melalui penambahan bahan baku utama dengan bahan tertentu.Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Majene adalah kurangnya  kesadaran masyarakat nelayan dalam memanfaatkan hasil tangkapan ikan dengan mengolahnya menjadi berbagai produk olahan ikan untuk menambah penghasilan. Pengabdian masyarakat ini  hadir sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui pelatihan pengolahan ikan “Pupu’ Mandar”, untuk dapat menambah penghasilan masyarakat nelayan.
Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila Ayu Annisa Akmaliyah; Irfan Amir; Ismail Keri; Rosita Rosita
-
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i2.3972

Abstract

Penelitian ini menganalisis terkait kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan urgensi terkait affirmative action terhadap perempuan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan affirmative action di Indonesia dimulai pasca ratifikasi konvensi CEDAW yang menuntut untuk dibuatkannya peraturan perundang-undangan terkait penghapusan deskriminasi terhadap perempuan. Implikasinya, khususnya dalam bidang politik, affirmative action diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik yang mengatur kuota 30% keterlibatan perempuan dan menegaskan penerapan zipper system dalam pemilu 2009. Namun dalam perkembangannya, zipper system diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar hak konstitusional warga dan menetapkan keterpilihan calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak.
Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur A. Rahmaniar; Irfan Amir; Ismail Keri; Ilmiyati Ilmiyati; Asni Zubair; Rosita Rosita
-
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i2.3995

Abstract

Secara yuridis normatif, perkawinan dibawah umur dilarang. Perkawinan yang diizinkan oleh negara adalah bagi mereka pasangan calon yang telah memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Akan tetapi, negara tetap membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, yakni melalui pengajuan dispensasi kawin pengadilan dengan syarat “alasan mendesak”.  Akan tetapi, fakta empris di Kecamatan Cenrana, masih terdapat temuan kasus dimana pasangan calon yang menikah tergolong dalam klasifikasi perkawinan dibawah umur dan dilangsungkan secara siri/dibawah tangan tanpa melibatkan KUA. Pasangan calon yang menikah dibawah umur dan dilangsungkan secara siri pada dasarnya telah menyampaikan ke KUA untuk dicatatkan perkawinannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur. Pasangan ini, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, agar sah menurut agama dan diakui oleh negara, KUA memberikan nasihat dan mengarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Namun, jarak tempuh antara Kec. Cenrana dengan Pengadilan cukup jauh dan didukung oleh persepsi masyakat yang memandang pengurusan dispensasi kawin di pengadilan ribet dan berbelit-belit, Keluarga kedua mempelai beserta pasangan calon, lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri dan menunda penerbitan buku nikah
Co-Authors A. Rahmaniar Amir, Irfan Asni Zubair Ayu Annisa Akmaliyah Ilmiyati Ilmiyati Imran Rizki A Rosita Rosita Sultan Hasanuddin Zulkifli Zulkifli