Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pelita JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Yasin, Bukhari
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAIUPAYA MENCEGAH PERATURAN DAERAH BERMASALAH DI KABUPATEN BOJONEGORO Bukhari Yasin; Andrianto Prabowo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah.Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi kewenangan maupun dari segi materi muatan, dan Gubernur sebagai wakil dari pada Pemerintah Pusat yang ada di daerah diberi kewenangan untuk itu.Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan,Peraturan Daerah. This study aims to determine the role and function of governor's supervision of regional regulations. The research method consists of the type of research, the approach method, the source of legal materials, the techniques of collecting legal materials and the analysis of legal materials. From the results of the analysis, it can be concluded that the role and function of the Governor's oversight of Regional Regulations is to ensure that the Regional Regulations made do not conflict with existing laws and regulations so that there is no overlap, both in terms of authority and in terms of content, and the Governor as the representative of the Central Government in the regions is given the authority to do this.Keywords: Implementation, Functions, Supervision, Regional Regulations.
Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tahapan mulai dari penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Upaya perlindungan hukum sebagai kekebasan dan hak asasi manusia. Serta berbagai kepentingan kesejahteraan anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum.adapun tujuan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup ,tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas ,beraklak mulia dan sejahtera. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan dalam undang-undang Indonesia ,dimana tindak pinana mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif atau pasif yang mana erat hubungannya dengan sikap dan sifat dari seseorang berbuat atau tidak berbuat. Tindakan yang dimaksud mengandung usur ataupun sifat tercelah dapat dijatuhi hukuman. Pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segalah macam perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainya yang dapat merangsang nafsu seksual. Jenis penelitian ini ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan undang-undang dalam mewujudkan keadilan.Sifat deskriptif analisis yang mengarah ke hukum normatif .permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro; untuk mengetahui kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer (wawancara kepada narasumber), data sekunder (dokumen dan data dari tempat penelitian) serta data sekunder (internet). Dalam melakukan penelitian penulis mengambil tiga lokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dan Kantor Pemerintah Desa Ngraseh Kecamatan Dander. Analisis data yang digunakan penulis yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa sebagai salah satu media informasi desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan Sistem Informasi Desa merupakan amanat dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penerapannya ada desa sudah sangat baik dan aktif ada pula sudah mulai berjalan namun belum terlalu aktif sehingga perlu ditingkatkan lagi keaktifannya. Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapannya meliputi: (a) Sulit untuk memperoleh data yang valid. (b) Masyarakat belum memanfatkan secara optimal. (c) Sumber daya manusia masih belum memadai. (d) Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.
TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI HAK Andi Ghalib; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.565

Abstract

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkatDesa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Pemanfaatan tanah kas desa merupakan suatu standar yang diberikan oleh pemerintah desa, penggunan tanah kas desa disertai dengan surat perjanjian karena untukmemberikan batasan, hak serta kewajiban pemanfaat dan pemerintah desa, dijadikan bukti hukum yang sah apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telahdisepakati.Tindakan hukum Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa olehmasyarakat yang tidak memiliki hak yaitu dengan cara memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang tidak memiliki hak untuk mengelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) poin (d). Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengamanan terhadap aset desa yang dikelola oleh masyarakat desa Sumberagung yang tidak memiliki hak, sehingga yang berhak mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset desa yaitu kepala desa.Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pemanfaatan; Tanah Kas Desa; hak.
Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import Mitta Rustianti; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.648

Abstract

Letter of credit (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit dalam bentuk sebuah perjanjian persyaratan pembayaran yang dilakukan diantara eksportir dan importir dalam kegiatan eksport import. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis letter of credit (L.C) dalam transaksi import ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transkasi import, yang mana tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan alat pembayaran letter of credit (L/C), mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ketika menggunakan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import dan untuk mengetahui penanganan secara hukum bila terjadi penyalahgunaan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normativ. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit (L/C) yaitu ketika telah terjadi kespakatan jual beli antara eksportir dan importir untuk selanjutnya membuka letter of credit (L/C) dilanjutkan untuk berhubungan dengan bank terkait untuk pelaksanaan pengiriman dokumen dan pembayaran transaksi. Krisis moneter, keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksesuaian dokumen menjadi sebuah hambatan dalam proses penggunaan L/C, serta penanganan secara hukum dalam penyalahguaan L/C adalah berupa sanksi pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Kata Kunci : Letter Of Credit, Transaksi Import, Peraturan Bank Indonesia
Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) Rizki Romandona; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.817

Abstract

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatanya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (mens rea). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (mens rea), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Fungsi asas mens rea dan actus reus dalam Penerapan dan kedudukan Pasal 340 terhadap kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo dengan nomer perkara 53/PID/2023/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan sumber hukum yang menganut Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri. Asas actus reus akan selalu mengikuti mens rea dalam hukum pidana karena memberikan landasan untuk membedakan tindakan kriminal yang disengaja dengan tindakan yang tidak disengaja. Namun, perlu dicatat bahwa asas mens rea dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum yang berbeda dan tergantung pada konteks hukum yang dihadapinya.
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro Bukhari Yasin; M. Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.941

Abstract

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 membentuk sebuah kelembagaan bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Satuan Reserse Narkoba sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkotika. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan mengedepankan pendekatan preventif, program ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus narkotika.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG BERAKHIR DENGAN PERKAWINAN Yasin, Bukhari; Yasir, H. M.; Yulianto, Alfian
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10811

Abstract

This study aims to examine the mechanism of the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of sexual intercourse with married children, and to consider the principles of Restorative Justice in court decisions related to the case. The approaches used include legislative and conceptual approaches. The results of the study indicate that the application of Restorative Justice in this case allows for the creation of justice for the victim, with formal requirements in the form of a peace agreement between the parties concerned and the fulfillment of the victim's rights and the perpetrator's responsibilities. Material requirements that must be met include not causing unrest or rejection in society, not triggering social conflict, not threatening national unity, and ensuring that the perpetrator is not a recidivist in accordance with the court's decision.
Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia Bukhari Yasin; Teguh Wibowo; Irma Mangar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5829

Abstract

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Co-Authors Andi Ghalib Andrianto Prabowo Irma Mangar M. Abdim Munib Mitta Rustianti Rizki Romandona Teguh Wibowo Yasir, H. M. Yulianto, Alfian