Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Delegasi Yure Humano
Muhenri Sihotang
Universitas Mpu Tantular
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISA HUKUM TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (PUTUSAN NOMOR : 3728/PDT.G/2021/PA.JS.) Ida Rouli Herawati Sinambela; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama demikian juga dengan syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika pernikahan sudah dilakukan tetapi tidak bertemu persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah, sedangkan larangan untuk menunjukan kerusakan, atau sesuatu yang di larang seperti tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam keharmonisan rumah tangga. Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah perkara dengan Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam perkara ini istri sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan suami sebagai termohon ternyata masih berumah tangga dengan wanita lain dan Termohon mengaku duda (cerai hidup). Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Majelis Hakim menerima permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR RAWALUMBU BEKASI (Studi Kasus 2019-2022) Arvian Nugraha Zaenal; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak juru parkir untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi adalah sikap kelalaian korban yang kurang berhati-hati seperti parkir sembarangan dan tidak mengunci tambahan (kunci ganda). Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan pihak juru parkir dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait yakni pihak juru parkir serta melakukan patroli yang bekerja sama dengan pihak keamanan sekitar pasar. Upaya yang kedua adalah upaya pre emtif, yaitu berupa himbauan kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk berupa pemberitahuan. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juru parkir cukup baik namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda yaitu respon dari pihak kepolisian dan juru parkir pasar menurut korban yang Penulis telah lakukan wawancara adalah dari kedua pihak tersebut tidak terlalu baik meskipun ada diantaranya mendapatkan respon dengan baik namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (nihil).
PENERAPAN PRA PERADILAN DI POLDA METRO JAYA PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.PRA/2021/PN.JAKSEL Josua Mangihut Manurung; Stephanus Pelor; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahhui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Putusan Nomor 118/PID.PRA/2021/PN.Jak.sel sebagaimana tersangka atas nama INDAH HARIANI telah melakukan penggelapan dana dari rekening MUHAMAD RAFKY ROSYAF dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang bukan hak nya dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dalam penyelidikan termaksud serangkaian penyidikan dan menemukan suatu tindak pidana yang menentukan tidak nya dilakukan penyidik menurut cara yang di atur dalam KUHAP Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam impleks Pasal 183 ayat (3) KUHAP. Dalam pengadilan, Hakim telah mempertimbangkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan praperadilan harusnya berdasarkan pembuktian administratif, tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara dan menunggu hasil putusan sebagai ganti denda dalam kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara dan putusan pengadilan tinggi munguatkan putusan pengadilan negri
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI) Muhammad Raushan Fikri; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pengangkatan anak telah diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata. Kedua perangkat hukum tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak angkat. Namun, permasalahan muncul terkait hak waris anak angkat, di mana kompilasi hukum Islam dan hukum perdata memiliki ketentuan yang berbeda. Dalam kompilasi hukum Islam, status anak angkat tidak setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tetap berhak menerima hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya, dengan batasan bahwa warisan tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkat. Sementara itu, dalam hukum perdata, anak angkat diakui sebagai anggota keluarga yang berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, baik melalui pembagian harta warisan yang diatur oleh undang-undang (ab intestato) maupun melalui surat wasiat (testament).
Co-Authors Arvian Nugraha Zaenal Edy Supriyanto Ida Rouli Herawati Sinambela Josua Mangihut Manurung Muhammad Raushan Fikri Stephanus Pelor