Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Delegasi Yure Humano Journal of Innovative and Creativity
Muhenri Sihotang
Universitas Mpu Tantular
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISA HUKUM TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (PUTUSAN NOMOR : 3728/PDT.G/2021/PA.JS.) Ida Rouli Herawati Sinambela; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama demikian juga dengan syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika pernikahan sudah dilakukan tetapi tidak bertemu persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah, sedangkan larangan untuk menunjukan kerusakan, atau sesuatu yang di larang seperti tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam keharmonisan rumah tangga. Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah perkara dengan Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam perkara ini istri sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan suami sebagai termohon ternyata masih berumah tangga dengan wanita lain dan Termohon mengaku duda (cerai hidup). Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Majelis Hakim menerima permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR RAWALUMBU BEKASI (Studi Kasus 2019-2022) Arvian Nugraha Zaenal; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak juru parkir untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi adalah sikap kelalaian korban yang kurang berhati-hati seperti parkir sembarangan dan tidak mengunci tambahan (kunci ganda). Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan pihak juru parkir dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait yakni pihak juru parkir serta melakukan patroli yang bekerja sama dengan pihak keamanan sekitar pasar. Upaya yang kedua adalah upaya pre emtif, yaitu berupa himbauan kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk berupa pemberitahuan. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juru parkir cukup baik namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda yaitu respon dari pihak kepolisian dan juru parkir pasar menurut korban yang Penulis telah lakukan wawancara adalah dari kedua pihak tersebut tidak terlalu baik meskipun ada diantaranya mendapatkan respon dengan baik namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (nihil).
PENERAPAN PRA PERADILAN DI POLDA METRO JAYA PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.PRA/2021/PN.JAKSEL Josua Mangihut Manurung; Stephanus Pelor; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahhui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Putusan Nomor 118/PID.PRA/2021/PN.Jak.sel sebagaimana tersangka atas nama INDAH HARIANI telah melakukan penggelapan dana dari rekening MUHAMAD RAFKY ROSYAF dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang bukan hak nya dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dalam penyelidikan termaksud serangkaian penyidikan dan menemukan suatu tindak pidana yang menentukan tidak nya dilakukan penyidik menurut cara yang di atur dalam KUHAP Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam impleks Pasal 183 ayat (3) KUHAP. Dalam pengadilan, Hakim telah mempertimbangkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan praperadilan harusnya berdasarkan pembuktian administratif, tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara dan menunggu hasil putusan sebagai ganti denda dalam kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara dan putusan pengadilan tinggi munguatkan putusan pengadilan negri
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI) Muhammad Raushan Fikri; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pengangkatan anak telah diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata. Kedua perangkat hukum tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak angkat. Namun, permasalahan muncul terkait hak waris anak angkat, di mana kompilasi hukum Islam dan hukum perdata memiliki ketentuan yang berbeda. Dalam kompilasi hukum Islam, status anak angkat tidak setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tetap berhak menerima hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya, dengan batasan bahwa warisan tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkat. Sementara itu, dalam hukum perdata, anak angkat diakui sebagai anggota keluarga yang berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, baik melalui pembagian harta warisan yang diatur oleh undang-undang (ab intestato) maupun melalui surat wasiat (testament).
Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Pelanggaran Akuntansi dan Manajemen di Indonesia: Kajian Literatur Sistematis Muhenri Sihotang; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Hotma Mentalita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8461

Abstract

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan tata kelola organisasi yang akuntabel. Dalam konteks pelanggaran akuntansi dan penyalahgunaan wewenang manajerial, peran whistleblower menjadi strategis karena mereka memiliki akses langsung terhadap informasi internal yang tidak mudah terdeteksi oleh mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian serta efektivitas perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses kajian dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah dan regulasi terkait periode 2014–2025 menggunakan tahapan PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan pelapor melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait jaminan anonimitas, perlindungan dari retaliasi, dan integrasi dengan kebijakan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi hukum dan sistem pengendalian internal organisasi guna memperkuat perlindungan whistleblower secara preventif dan represif.
ANALYSIS OF THE POLICY ON RESTRICTIONS ON REMISSIONS FOR CORRUPTION CRIMINAL OFFENDERS Andri Kurnia; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.692

Abstract

This study aims to analyze the policy of limiting remissions for corruption convicts in the Indonesian legal system, particularly regarding the consistency between the rehabilitative objectives of the correctional system and the special treatment of corruption as an extraordinary crime. The main focus of this study is to evaluate whether the tightening of remission requirements in Government Regulation Number 99 of 2012 is in line with the principles stipulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The research method used is normative juridical with a statutory approach (statute-government-regulation approach) and a conceptual approach (conceptual-government-regulation approach). Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including an analysis of Sahardjo’s correctional theory and Romli Atmasasmita’s extraordinary crime theory. The results show that limiting remissions for corruptors through additional requirements such as justice collaborator status and payment of compensation reflects a differentiated dimension in criminal policy to strengthen the deterrent effect. However, legally, this policy creates a tension between norms and the rights of prisoners guaranteed by the Corrections Law, which prioritizes rehabilitation. The implementation of this policy represents the state’s effort to uphold substantive justice for the wider community due to the impact of systemic corruption. This study concludes that although corruption requires extraordinary measures, the policy of limiting remissions must maintain a balance between the deterrent aspect and the primary goal of corrections, namely social reintegration. Regulatory harmonization is needed so that special treatment for corruptors does not negate the basic human rights of inmates.
LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT TOWARDS LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE IN AN AGREEMENT Tumpal Haojahan Sihombing; Muh Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.701

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principle of freedom of contract in Indonesian positive law and its implications for legal certainty and justice for the parties in an agreement. The main focus of this study is directed at how to balance individual autonomy (party autonomy) with legal protection for parties with weaker bargaining power, especially in the use of standard contracts. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature study of primary legal materials such as the Civil Code and relevant secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the implementation of the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code has provided legal certainty through the principle of pacta sunt servanda. However, in practice, this legal certainty is often formalistic and tends to benefit parties who are economically and informationally dominant. Substantive justice is often neglected when freedom of contract is used as an instrument of exploitation through disproportionate exoneration clauses. This study concludes that freedom of contract is not absolute, but must be limited by the principles of good faith, propriety, and public order in order to create a balance of rights and obligations that is just for all parties.
Co-Authors Andri Kurnia Appe Hutauruk Arvian Nugraha Zaenal Edy Supriyanto Hotma Mentalita Hotman Sinambela Ida Rouli Herawati Sinambela Josua Mangihut Manurung Mardiman Sane Muh Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Raushan Fikri Stephanus Pelor Tumpal Haojahan Sihombing