Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pelatihan “Legal Drafting” Pada Fakultas Syari`ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh Muhammad Hatta; Sumiadi; Husni; Nurarafah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan legal drafting ini dimaksudkan untuk membekali mahasiwa Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh dengan pengetahuan terkait dengan asas, kaidah, norma dan peraturan dalam proses penyusunan perancangan hukum (legal drafting) Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan daerah (qanun). Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjalankan proses perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas, kaidah, norma dan peraturan yang berlaku. Selama proses pembelajaran peserta akan memperoleh pemaparan materi terkait terkait jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, legislasi semu, teknik penyusunan harmonisasi penetapan pengundangan peraturan, pengesahan hingga pada praktek simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan.
The Role of Communication in Health Services in Indonesia Cut Khairunnisa; masriadi, masriadi; Mohd Zamre Mohd Zahir; Muhammad Hatta; Nurarafah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115983

Abstract

In the principle of informed consent, doctors were obliged to establish communication with patients before carrying out medical treatments. Information from the doctor became a guideline or consideration for patients in making a choice (freedom to choose) and gave approval to the doctor to carry out medical action to them. The obligation of doctors to effectively communicate has been regulated in Article 35 and Article 45 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and further strengthened by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 concerning Approval of Medical Measures. The effectiveness of communication in health services was an act of caution in medical treatments. Before the medical treatment was carried out, the patient should already knew about the disease, the chances of healing, the risk of medical treatment and the patients were also given alternative methods of other treatments so that the patients has information about the illness and therapy that doctors would do. If communication between patients and doctors is effective, it could prevent medical malpractice.
Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Nurarafah; Zulfan; Husni; Muhammad Hatta; Jarnawi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10437732

Abstract

Anak adalah penerus generasi bangsa yang menjadi estafet kepemimpinan disebuah negara. Namun, ada banyak didapati sekarang ini anak melakukan pelanggaran hokum dengan berbagai alasan sehingga diambil suatu tindakan hukum. Anak yang berkonflik dengan hokum di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, anak pemasyarakatan tersebut membutuhkan bimbingan moral yang bersumber kepada agama Islam sehingga dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada anak pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di LPKA kelas II Banda Aceh pada Rabu 11 Oktober 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh agar berprilaku baik sehingg anak binaan dapat mempersiapkan diri untuk kembali kepada keluarganya, berbaur dan bergaul masyarakat.
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN SECARA SEPIHAK PERUMAHAN DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN Lsm) `Iqbal, Muhammad; Herinawati; Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23184

Abstract

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe terkait gugatan perbuatan melawan hukum terkait penjualan sepihak atas sebuah hunian. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris dan pendekatan studi kasus deskriptif, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta sumber-sumber sekunder dari literatur yang relevan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kasus ini dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan perumahan secara sepihak dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan dari pemegang hak bersama atau pihak yang berkepentingan, sehingga merupakan tindakan melawan hukum. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, musyawarah, dan konsensus dalam pengelolaan aset bersama, yang berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap konflik di masa mendatang. Lebih lanjut, analisis ini menganjurkan evolusi berkelanjutan penalaran hukum menuju pendekatan yang progresif dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa.