Claim Missing Document
Check
Articles

Formal Reconciliation to Adjudge Psychological and Physical Abuses Committed During Civil War in Acehnese Society Zulfan
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14932

Abstract

The civil war caused many psychological and physical trauma for common people. As a way to end this suchwar, related parties usually take formal and social measures in peace agreement. In this case, the formationof the truth and reconciliation commission (TRC) in Aceh is one of a task to accomplish after the signingof memorandum of understanding in Helsinki (MoU Helsinki), and the implementation of law number11, 2006 on the Acehnese government. On one side, the situation has urged TRC to be formed in Aceh,however local regulation has not specifically organized the forming of the commission. Reconciliation inAceh comes with its own character by stressing more on the application of religious, custom, and localwisdom approaches without forgetting the effort of truth revealing on some cases of heavy human rightsviolation which occurred during conflict. The Acehnese society is a society who lives with their Islamicvalues and specific custom.
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL Zulfan; Lestari AKA; Dewi Maya Sari
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.164

Abstract

The spread of hoaxes related to Covid-19 is increasingly happening, along with the increase in cases of the virus in Indonesia. This is confirmed by data from the Ministry of Communication and Informatics which found around 1,197 hoax issues related to Covid-19 spread across 4 digital platforms. Various efforts have been made by the Indonesian government to reduce the spread of hoaxes in society. One of them is by trapping the perpetrators of hoax spreading using the ITE Law. This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of the ITE Law on the Perpetrators of the Spread of the Covid-19 Hoax on Social Media. The method used in this research is library research method, which is a research method that utilizes library sources in obtaining research data. The type of data used is secondary data. The results of this study conclude that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has not been effective in ensnaring the criminal act of spreading fake news or hoaxes related to Covid-19 through digital platforms in Indonesia. This law also does not fully accommodate cases related to false or hoax information.
Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan HOTS Siswa Kelas VI SD Negeri Cisempur Hikmawati; Zulfan; Yandi Nur Cahya
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 4 (2022): Oktober-Desember 2022
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i4.2611

Abstract

HOTS (Higher Order Thingking Skills) yang dimiliki oleh siswa kelas VI perlu dilatih untuk menjadi bekal siswa belajar di tingkat satuan pendidikan berikutnya yakni SMP atau yang sederajat. Data hasil ujian sekolah siswa kelas VI SD Negeri Cisempur pada tahun sebelumnya (2021) menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa, termasuk HOTS, masih belum optimal. Nilai siswa masih banyak yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70. Upaya untuk meningkatkan HOTS siswa perlu terus dilakukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan HOTS siswa kelas VI SD Negeri Cisempur melalui penerapan model Project Based Learning (PjBL). Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 29 Agustus 2022 dan 12 September 2022. Peserta kegiatan meliputi semua siswa kelas VI SD Negeri Cisempur sebanyak 30 orang. Tahapan kegiatan terbagi menjadi 3 yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan pembiasaan salam dan doa, apersepsi dan motivasi, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti dilakukan aktivitas sesuai sintak PjBL (Refleksi, Penelitian, Penemuan, Penerapan, Mengkomunikasikan). Pada kegiatan penutup dilakukan pembuatan kesimpulan, tindak lanjut, dan evaluasi. Pertemuan 1 mempelajari tentang: Tema 3 (Tokoh dan Penemuan), Sub tema 1 (Penemu yang Mengubah Dunia). Pertemuan 2 mempelajari tentang: Tema 3 (Tokoh dan Penemuan), Sub tema 2 (Penemu dan Manfaatnya). Karya siswa (artefak) pada pertemuan ke-1 berupa Rangkaian Listrik dengan nilai rata-rata HOTS sebesar 89,6, sedangkan artefak pada pertemuan ke-2 berupa Peta Pikiran Tokoh dan Penemuannya dengan nilai rata-rata HOTS sebesar 90,1. Dengan demikian, penerapan model PjBL telah meningkatkan HOTS siswa kelas VI SD Negeri Cisempur untuk pembelajaran tentang Tema 3.
Manfaat Ilmu Forensik dalam Hukum Pidana Khairunnisa, Cut; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.348 KB)

Abstract

Ilmu kedokteran Forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis terhadap manusia khususnya korban kejahatan. Ilmu forensik selalu dikaitkan dengan penegakkan hukum khususnya aspek hukum hukum pidana. Hasil pembahasan ditemukan bahwa manfaat ilmu forensik terhadap penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan baik terhadap kasus terbaru maupun kasus-kasus yang sudah lama. Dalam ilmu kedokteran Forensik identifikasi merupakan hal yang penting sehingga dengan disiplin ilmu tersebut kasus yang sudah lamapun bisa terungkap. Dalam penyidikan suatu kasus kejahatan, observasi terhadap bukti fisik dan interpretasi dari hasil analisis barang bukti merupakan alat utama dalam penyidikan sehingga mendapatkan informasi dan fakta yang sesungguhnya. Dalam penyidikan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik misalnya kasus mutilasi, kesulitannya adalah mengidentifikasi korban, penyebab kematian dan lain-lain. Untuk menemukan kebenaran tersebut penyidik membutuhkan ahli forensik.
Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study Hidayani, Poppy Putri; Muhammad Hatta; Sumiadi; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422287

Abstract

Doctors could not guarantee regarding recovery of their patient. Doctors can only work according to the knowledge they have. However, the failure of doctors to cure patients often accused of doing medical negligence. The issue of medical negligence is not a new phenomenon in the doctoral profession, and even medical negligence has become a global issue. Although Malaysia is one of the few countries where medical emergencies occur, but each year the number of medical negligence increases. The Bolam v Friern Hospital Management Committee 1957 case has long been a measure of cases in medical negligence in Malaysia. However, after the Federal Court's decision in the case of Foo Fio Na v Dr Foo Sook Mun & Anor 2007, there was a change in the approach taken by a Malaysian court, which showed that the courts in Malaysia now no longer prioritize the Bolam test in medical negligence cases. In Civil Act 1956 and the Medical Act 1971, medical negligence is only regulated in a civil aspect only so that the guilty physician will be punished to pay compensation to the patient. Generally, medical negligence cases are resolved through court. However, it is difficult to prove the negligence done by the doctor and the length of time needed to tackle the case of medical negligence through the court has prompted physicians and patients to bring their case through the mediation forum
Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) Safitri, Safrina; Teuku Yudi Afrizal; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10464115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk, untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan mengambil lokasi di Gampong Meunasah Pu’uk dan hasilnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan pelaporan, penerimaan laporan, dan tahapan persidangan. Hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu kehadiran para pihak, sikap para pihak, kegiatan kemasyarakatan dan tidak disiplin. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, menyusun rencana persidangan dengan matang, dan pemantauan terhadap pihak yang bersengketa setelah putusan perdamaian disetujui
Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh Setiawan, Heru; Marlia Sastro; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12700016

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses mediasi itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kemampuan mediasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada, dan mengajukan penambahan anggaran.
Barriers and Challenges of Death Penalty Implementation against Corruption Crimes Perpetrators in Indonesia Zulfan; Husni; Muhammad Hatta; Ramalinggam Rajamanickam
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12741592

Abstract

Since the enactment of the anti-corruption law, no perpetrators of corruption in Indonesia have been sentenced to death. The obstacle to implementing the death penalty for corruptors lies in the provisions set forth in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 and its Jo. Law No. 20 of 2001 regarding the corruption eradication, which specifies that the death penalty can only be imposed under certain circumstances. The interpretation of "certain circumstances" such as corruption of funds for mitigation against states of danger, natural disasters, social unrest, mitigation of monetary crises, and mitigation of corruption crimes; is determined by other institutions/agencies, which opens up a broader interpretation and debate and is difficult to measure because it is not limitative. To address the issue of corruption crimes, the government must amend the conditions for imposing the death penalty by restricting the interpretation of "certain circumstances" that highlight the severity of state losses due to criminal crimes.
EMPOWERING COASTAL COMMUNITIES OF ACEH Besar THROUGH DIVERSIFICATION OF FISH JERK PRODUCTS AS ADDED VALUE TO THE USEFULNESS OF TRASH FISH Muhammad; Ichsan Rusydi; Syamsul Rizal; Thaib Rizwan; Zulkarnain Jalil; Zulfan; Imelda Agustina
Jurnal Pengabdian Bangsa Vol 2 No 1 (2023): SEPTEMBER 2022- FEBRUARY 2023
Publisher : CV. Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jpb.v2i1.62

Abstract

This service activity is planned to be carried out in Aceh Regency with the objectives: (1) To determine the increase in the economic value of trash fish from the cracker diversification process; (2) Knowing the increase in nutritional value of crackers with the addition of trash fish ingredients; (3) Knowing that there is a reduction in fish waste in the Lhok Sedu Leupung area of ​​Aceh Besar from the process of diversifying trash fish products (4) Can utilize technology transfer for the community to optimize existing marine potential. In this way, job opportunities are created for the local community so that prosperity and prosperity can be realized. Several factors that support the sustainable use of water resources for processing businesses include processing production technology, social and cultural conditions of the community, availability of infrastructure and capital. Strengthening food security is something that must be done to face the free market.
PROCESSING AND UTILIZATION OF PUMICE AS AN ALTERNATIVE MIXTURE IN MAKING CONCRETE BRICKS (PAVING BLOCKS) TO INCREASE COMMUNITY INCOME Muhammad; Ichsan Rusydi; Syamsul Rizal; Zulfan; Muhammad Syukri; Thaib Rizwan; Zulkarnain Jalil; Razali Thaib
Jurnal Pengabdian Bangsa Vol 2 No 2 (2023): MARCH 2023 - AUGUST 2023
Publisher : CV. Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jpb.v2i2.94

Abstract

Aceh Besar Regency, in this case Mesjid Raya District, is an area that has quite promising geological conditions, both in terms of the type and distribution of rocks. This makes it possible for many mining excavations that have high economic value to be found in this area. However, the utilization of these mining materials has not been optimized until now. One type of mining material in question is pumice. This pumice is found in large quantities in Paya Kameng village. However, so far the people in this village have only used it as additional building materials without any effort to increase its benefits. Therefore, it was tried to use it for raw materials in the industrial and construction sectors such as in the manufacture of concrete bricks. Concrete bricks (paving blocks) are a type of non-structural concrete that can be used for roads, parking lots, sidewalks, parks and other needs. Concrete bricks are made from a mixture of type I portland cement and water and aggregates as fillers. Aggregates or fillers occupy 75% of the total volume of concrete, so that the properties of the aggregates have a major influence on the behavior of hardened concrete. The aggregate that is often used is sand.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abadi, Sabani Ahmad Farhan, Ahmad Aidi Alfin Akhyar Andrew Satria Lubis Aqmal, Jamalul Aribah Wardah Ruye Arsyina, Lia Asasriwarni Asmara, Yusuf Vindra Ayu Namira Sasti Bambang Arjuna Putra Chairil Akhyar Cut Khairunnisa Darmawati Muchtar Delia Ananda Desi Fitri Dewi Maya Sari Edhy, Sarwo Elfia ERMAN Erwan, Friesca Evi Maisara Fadilla Putri Siregar Fadilla, Meutia Fazliati Frengki Putra Ramansyah Ghazali Syamni Harahap, Zul Anwar Ajim Hasanuddin, Iskandar Heni Pujiastuti Heri Susan Heru Setiawan Hidayani, Poppy Putri Hifnalisa Hikmawati Hikmawati Hikmawati Husaini Husni Ichsan Rusydi Ikhwan Iklil Imelda Agustina Ismayadi, Ismayadi Isnin Itsnatani Salma Jarnawi Johari Johari Johari Joko Purnomo Jummaini Junaidi M. Affan Khairil Khayatol Fadhillah Lestari AKA M Albani Maizi, Hazful Malahayati, Aisyah Juliawulan Malindha, Erma Marzuki Mawaddah Muddin, Ilhammuddin Muhammad Muhammad Fauzi Muhammad Hatta Muhammad Ridwan Muhibbuddin Munira Ulfa Muttaqien Neneng Euis NILAWATI Nurarafah Nurhadiyanti Nurlela Prastawa, Reza Pahlevi Puspitarini, Dyah Ayu Putera, Muzakkir Putri Anggraini Putri Anjani Rahayu Rahmawati Ramalinggam Rajamanickam Ratna Sary Razali Razali Thaib Rico Nur Ilham Rika Aprianti Ningsi Rika Hardiantini Rini Mardiana Risnawati, Melia Ristati Rizky Putra Fhonna Rizwan Romia Saputra Sabri, Muhammad Rifal Safitri, Safrina Sastro, Marlia Sawitri, Yulia Senyum Indrakila Sinulingga, Samerdanta Siti Zahara Sri Dewi Lestari Subaidi, Joelman Sugiarti Sumardi Sumiadi Suyatni Syamsul Rizal Syarifuddin Tamlicha, Akram Tasya Aspia Teuku Yudi Afrizal Thaib Rizwan Ulya, Zaudhatul Wardhiah Widyanti Soewoto, Widyanti Wulan Agustri Yandi Nur Cahya Yessi Febriani Yesy Afrillia Yusnita Eva Zulkarnain Zulkarnain Jalil Zulkarnaini Jalil