Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DIKELURAHAN BALEHUMARA KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Ponto, Haranansia Budiman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakSetiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan tekhnologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelutahan dapat terlihat dari: pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir.

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KERING DISTRIK NUME KABUPATEN PUNCAK JAYA Suatu Studi Pendidikan Non-Formal Wenda, Gimairon; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakArtikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Kampung Kering dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pembangunan masyarakat Kabupaten Puncak jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Kepemimpinan kepala kampung kering dalam Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pengembangan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung kering telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan Pembangunan di kampung kering distrik nume terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kampung kering dengan tugas untuk merealisasikan setiap kebijakan yang ada serta keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering dengan tahapan tahapan yang dibuat khususnya dalam mengoptimalkan pembangunan yang ada di kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran pemerintah desa kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Kering melalui program dengan melihat potensi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelaksanaan Pembangunan.

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Sanding, Natalia Gratia; Lapian, Marlien; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenerapan good gevernance harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap instansi pemerintah, karena bukti yang saya dapat dimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan terkait dengan empat prinsip pendukung yang saya ambil untuk penelitian yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan keadilan. Dari keempat prinsip tersebut, semuanya belum terlaksana dengan maksimal, mulai dari pelaksanaan prinsip partisipasi yang belum terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya masyarakat aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, prinsip transparansi kerja pegawai juga belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat. Begitu juga dalam pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat, masih lambat pekerjaan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer, pelaksanaan prinsip equity (keadilan) juga belum berjalan sesuai dengan aturan karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan dan masih ada sikap pilih kasih dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang membuat penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana dengan baik.Kata Kunci : Penerapan,Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Maluegha, Ferda; Sambiran, Sarah; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakReformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa indikator dalam pengelompokan tupoksi Kecamatan Siau Barat Selatan Daerah Kabupaten Sitaro yaitu prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Perangkat Daerah Kabupaten/kota. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam meninjau kembali tujuan organisasi adalah perumusan tujuan melibatkan stakeholder terkait, tujuan yang realistis, tujuan harus jelas, tujuan dinyatakan secara sederhana, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum, sekda melakukan evaluasi untuk meninjau kembali tupoksi.Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Restrukturisasi, Pemerintah Kecamatan.

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SIMPANG RAYA KABUPATEN LUWUK BANGGAI Pinaling, Irhan Elman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPeneliti memfokuskan penelitian di kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Identifikasi masalah: kurang optimalnya pegawai kecamatan dalam pelayanan publik; Pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam ketentuan jam kerja dan keterlambatan dalam pelayanan; kurangnya teguran ataupun sanksi dari pimpinan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran; pelaksanaan tugas yang tidak efisien. Metode penelitian: kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja ASN pada Kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Bernandian & Russel (dalam Faustino Cardoso Gomes, 2005:142), indikator kinerja yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan terhadap pekerjaan, kreatifitas, kerjasama, keteguhan dalam pekerjaan, inisiatif dan kualitas pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih pekerjaan yang terjadi, kualitas pegawai belum menunjukkan kinerja yang maksimal, pengetahuan pegawai terhadap pekerjaannya sudah cukup baik, kreatifitas dan kerjasama yang belum optimal sehingga menghambat pekerjaan, Inisiatif yang masih kurang disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan dan ada juga yang menyampaikan akan tetapi menunggu diberikan kesempatan untuk menyampaikan, sikap keramahtamahan pegawai menunjukkan sikap yang belum prima dalam melayani warga hal ini ditunjukkan dari hasil pengakuan warga yang mengeluhkan masih adanya sikap yang kurang prima yang diterima warga. Kesimpulannya kinerja ASN Kecamatan Simpang Raya belum optimal; Saran : perlunya penambahan SDM (pegawai) untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, perlunya pengawasan yang ketat dan tegas bagi pegawai yang melanggar aturan, perlu adanya peningkatan kualitas pegawai dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang bekerja rajin dan profesional sehingga dapat mengoptimalkan kinerja.Kata kunci: Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK DI DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER Kumaat, Kevin; Kaawoan, Johannis; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program peningkatakan kesejahteraan masyarakat yang tetap dan masih diharapkan adalah sektor peternakan. Sebab bidang peternakan lokal masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar daging di Indonesia, namun kenyataannya walaupun di negara kita masih mengimport dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok peternak didesa Kauneran Kecamatan Sonder dengan sasaran pemberian pengetahuan melalui pelatihan, bantuan bibit ternak dan bantuan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Peternak.

EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Takalamingan, Vansisco; Lapian, Marlien; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakMeningkatkan cipta dan kinerja suatu instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan aparatur. Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab aparatur dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aparatur di kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur sudah mengetahui aturan disiplin, walau tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukan bahwa aparatur di kelurahan ini sudah memahami aturan disiplin aparatur sipil Negara. Pelayanan publik merupakan kebutuhan pokok setiap warga Negara yakni pengurusan berbagai macam surat menyurat, legalitas, keterangan serta kebutuhan yang menyangkut kewarganegaraan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti faktor saran prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas penerapan disiplin aparatur dan kinerja pelayanan publik

STRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MANADO DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA DI KOTA MANADO TAHUN 2015 Badu, Afifyanto; Lapian, Marlien; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Demokrasi merupakan sebuah pembebasan atas kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata Demos dan Kratein. Secara prosedural, salah satu praktek demokrasi di tingkat lokal di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Di Indonesia sendiri, pemilukada secara langsung. Setelah mengalami serangkaian proses dan perubahan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado tahun 2015. Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kota Manado juga telah menyelenggarakan proses serta tahapan pemilukada. Sebagai lembaga penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 3 pasangan kandidat Gubernur dan wakil Gubernur dan di Menangkan PDIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendalami dasar penelitian yang ada. Dari hasil penelitian didapati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bekerja dengan baik dengan menggunakan modal yang tersedia dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat menengah kebawah, dengan program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Politik, PDIP, Pilkada.

PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KAWANGKOAN Lengkong, Abraham Imanuel; Lapian, Marlien; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sumber daya manusia merupakan penggerak dan faktor utama dalam sebuah organisasi baik organisasi publik maupun swasta, karena itu dibutuhkan pengolalaan atau manajemen yang baik yang biasa kita kenal dengan istilah manajemen Sumber Daya Manusia, keberhasilan sumber daya manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Menyimak kenyataan di atas, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif, tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana kemampuan organisasi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki agar menjadi kreatif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Kawangkoan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kawangkoan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan pelatihan serta pimpinan kecamatan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk membuka peluang untuk diklat tersebut. penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.Kata Kunci : Pengembangan, Kualitas, Sumber Daya Manusia, Kinerja.

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT. STEMAR JAYA Pasumah, Stefanus Bonifasius; Lapian, Marlien; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakMasalah subsidi BBM tampaknya masih akan sulit dihapuskan di negeri ini. Setidaknya jika ingin dihapus subsidi BBM memerlukan waktu karena secara ekonomi masalah BBM tersebut akan bersinggungan dengan terkait langsung dengan kenaikan harga- harga biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan pendistribusian solar industri di PT. Stemar Jaya Bitung. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Solar.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search