Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Elpipit Elpipit
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v4i2.305

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2) Arif Sugitanata; Ahmad Mustakim; Lalu Hendri Nuriskandar; Elpipit Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.74

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah Sepyah; Idul Adnan; Rahmatun Ulfa; Elpipit Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF SIY?SAH DUSTURIY?H Suci Mubriani; Elpipit Elpipit; Rahmatun Ulfa; Basriadi Basriadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.97

Abstract

Artikel ini membahas tentang WNI eks ISIS yang akan menimbulkan bahaya di Indenesia sehingga menyebabkan pemerintah dengan tegas menolak untuk memulangkan mereka ke tanah air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakan nyawa 267 juta rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait status mereka sebagai warga negara dan nasib mereka di luar negeri. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS ke Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS dan wacana pelaranagan pemulangan mereka ke Indonesia?. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di suria. Tutki dan beberapa negara lainya terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters) diambil untuk melindungi 267 juta warga Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan positif maupun islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara, karena tidak memenuhi faktor yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraannya. WNI eks ISIS dapat dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang bisa dijatuhi hukuman mati (dibunuh) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan ketempat lain.
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA) Elpipit Elpipit; Syarifuddin Syarifuddin; Wawan Saputra; Muzawir Muzawir
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.109

Abstract

The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims.