Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perjuangan
Muhammad Anugerah Puji Sakti
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY OLEH KEPALA DESA BATU BULAN Dwi Putri Lestari; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1292

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali. Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan Restorative Justice kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak (2) Hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.
PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN SUMBAWA Fontiana Korin; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1294

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui efektivitas Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach),dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu : Mengawasi pelaksanaann tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder; 2) Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai yaitu : Wadah penyampaian Informasi yang tidak efektif dan Batas Wilayah yang luas di Kabupaten sumbawa membuat pemerintah khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) Muhammad Iqbal Anugrah; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Metode penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Informasi penelitian diantaranya pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya devisi sumber daya manusia dan organisasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan pilkada 2020 dilihat dari upaya yang dilakukan dari program pencegahan sampai dengan penindakan masih balum optimal dalam menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan sehingga belum dikatakan efektif
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA Heniati Heniati; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah analisis data.hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah komitmen pimpinan SKPD yang jarang menghadiri pemanggilan Komisi IV untuk turun ke lapangan, ketersediaan pendukung fasilitas yang belum cukup atau rendah. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang berpotensi menjadi penghambat berfungsinya DPRD, yaitu jabatan dan kekuatan sosial (social power). Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan khususnya terhadap aspek pengelolaan fungsi pengawasan DPRD. Sedangkan faktor pendukung hubungan antara DPRD dan kepala daerah yang kondusif, sistem delegasi yang ada di pemerintah daerah, ketebukaan informasipublik, media masa, kelompok kepeningan, sikap masyarakat.
PROBLEMATIKA SENGKETA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I SUMBAWA BESAR PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw Cici Amanda Pratiwi; Lahmuddin Zuhri; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1695

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui pemilu langsung. Problematika muncul dalam sistem proporsional terbuka karena anggota dewan terpilih dari suara rakyat dapat digantikan akibat konflik internal partai. Kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW pernah dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan imbas dari penguatan parlemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan tersebut merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya. Sesuai AD dan ART partai, perselisihan politik diselesaikan oleh internal partai. Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK SEBAGAI DASAR UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Susi Arianti; Lahmuddin Zuhri; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1697

Abstract

Perbuatan jual beli tanah dibawah tangan akan menghambat proses pendaftaran Peralihan hak atas tanah. Ditambah keadaan penjual kemudian menghilang/pindah domisili atau tidak diketahui keberadaannya sehingga pembeli hanya menguasai property secara fisik dan tidak secara yuridis. Demi melindungi hak dan kepentingannya, pembeli melakukan upaya dengan menggugat penjual ke pengadilan negeri, atas gugatan tersebut lahirlah keputusan verstek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan dan akibat hukum putusan terhadap proses balik nama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan pengamatan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majlis hakim dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dijatuhkan diluar keberadaan tergugat dan turut tergugat (verstek) serta mejlis hakim melihat kekuatan pembuktian alat-alat bukti dan saksi. Adapun akibat hukum putusan terhadap proses balik nama sertifikat berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau pengadilan negeri Pendaftaran Tanah dapat dijadikan dasar bagi penggugat/pembeli tanah untuk bisa mendaftarkan hak atas tanahnya atau melakukan proses balik nama sertifikat ke kantor pertanahan kabupaten/kota tanpa adanya akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memiliki kedudukan yang kuat dan pembuktian yang kuat dan sama dengan akta otentik
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY) Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Noviana Noviana; Muhammad Panji Prabu Dharma
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1701

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.
DISKURSUS PERAMPASAN ASET SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Muhammad Panji Prabu Dharma; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1914

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Uswatun Hasanah; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2154

Abstract

Illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah lingkungan yang serius dan menjaditantangan besar bagi kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa. Praktik ini tidak hanyamengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampaknegatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti menurunnya sumber dayaalam dan meningkatnya konflik agraria. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dan potensial dalam memberikankontribusi nyata melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuanuntuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana MUI berperan aktifdalam pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktorpendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Metode penelitian yangdigunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancaramendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian mencakuptokoh MUI setempat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat,. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menyosialisasikanfatwa dan aturan agama yang melarang perusakan lingkungan, khususnya hutan.
Co-Authors Cici Amanda Pratiwi Dwi Putri Lestari Fontiana Korin Heniati Heniati Iwan Haryanto Lahmuddin Zuhri Muhammad Iqbal Anugrah Muhammad Panji Prabu Dharma Noviana Roli Pebrianto Susi Arianti Uswatun Hasanah