Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.638
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) International Journal of Business, Law, and Education JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA: Teori, Penelitian, dan Inovasi Journal of Indonesian Scholars for Social Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Sosial Amsir Community Service Journal Celebes Journal of Community Services
Citra Nasir
Universitas Mega Buana Palopo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut Attas, Nasrah Hasmiati; Saputra, Tri Eka; Nasir, Citra; Ichsan, Nursyamsi
Celebes Journal of Community Services Vol. 3 No. 1 (2024): December - May
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/celeb.v3i1.1163

Abstract

Peraturan perundang-undangan di bidang usaha budidaya rumput laut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan usaha para pelaku budidaya rumput laut. Peraturan ini mencakup izin usaha, prosedur pengelolaan perairan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan proaktif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan budidaya rumput laut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut terhadap pemahaman peraturan, kepatuhan, dan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam sektor budidaya rumput laut. Hasil temuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu: Peranan dari pemerintah meliputi pemberian kerbijakan berupa memberikan bantuan modal, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan izin usaha serta mendapatkan bantuan bibit unggul dari pemerintahan setempat
Mewujudkan Kesadaran Etika Bermedia Sosial di Kalangan Remaja Nasir, Citra
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 5 (2025): Maret
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/ycq59018

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dengan tema “etika bermedia sosial di kalangan remaja”. Penggunaan media sosial saat ini sangatalah pesat yang tentu tidak hanya meliliki dampak positif tetapi juga dampak negatif, sehingga melalui sosialisasi ini diharpkan sebagai upaya pencegahan secara preventif dan diharapkan secara bertahap dan menyeluruh mencegah dan menimilasir terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial pada kalangan remaja di lingkungan masyarakat lokasi pengabdian yang tentunya tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia sehingga dapat memudarkan nilai-nilai pancasila hingga menghilangkan adanya kearifan lokal. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah daerah setempat dari segala bentuk akibat penggunaan media sosial yang kebablasan yang bisa bertentangan dengan aturan sera kearifan lokal dan metode pencegahan. Luaran Kegiatan ini adalah mewujudkan kesadaran etika bermedia sosial di kalangan remaja.
Sosialisasi Kesantunan Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Perundungan di SMA Negeri 6 Palopo Yusni, Yusni; Sudirman, Nengsi; Nasir, Citra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.238

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMA Negi 6 Palopo mengenai pentingnya kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan perundungan. Perundungan di kalangan siswa merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka. Melalui sosialisasi ini, kami mengedukasi siswa tentang etika berkomunikasi yang baik, serta dampak negatif dari penggunaan bahasa yang kasar dan merendahkan serta sanksi pidana bagi pelaku perundungan. Kegiatan ini meliputi sosialisai, diskusi interaktif, dan pelatihan praktik berbahasa yang santun. Diharapkan, dengan meningkatkan kesantunan berbahasa, siswa dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan mendukung, serta mengurangi insiden perundungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya berbahasa santun dan komitmen untuk menerapkannya dalam interaksi sehari-hari sehingga tercipta lingkungan yang sehat dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam upaya menciptakan budaya komunikasi yang sehat dan saling menghormati.
Peran Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Kontrol Sosial Untuk Menghindari Perundungan di SMA Negeri 6 Palopo Yusni, Yusni; Nasir, Citra; Mattoliang, Ridwan Andi
Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi Vol 5, No 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpi.v5i4.1680

Abstract

Bullying involves the abuse of power to harm individuals or groups through verbal, physical, or psychological means, causing victims to feel depressed, traumatized, and helpless. Adolescents who experience bullying are at higher risk of developing various health problems, both mental and physical. Victims often experience mental health challenges such as depression, anxiety, and sleep disorders, as well as physical symptoms such as headaches, muscle tension, insecurity in the school environment, and decreased interest and academic performance. Incidents of bullying among students are increasing at all levels of education, highlighting the urgent need for effective prevention and intervention strategies. These efforts include utilizing the Indonesian language as a tool to convey the causes and harmful effects of bullying behavior. The goal of this initiative is to raise awareness about basic knowledge of bullying by emphasizing the role of language as a form of social control. By increasing students' understanding and awareness, it is hoped that they will be better able to avoid becoming involved in or becoming victims of bullying in the school environment. Sustained socialization efforts are expected to support students in using language responsibly as a means of maintaining social harmony.ABSTRAKPerundungan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti individu atau kelompok melalui cara verbal, fisik, atau psikologis, yang membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Remaja yang mengalami perundungan berisiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, baik mental maupun fisik. Korban sering mengalami tantangan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, serta gejala fisik seperti sakit kepala, ketegangan otot, ketidakamanan di lingkungan sekolah, dan penurunan minat dan prestasi akademik. Insiden perundungan di kalangan siswa meningkat di semua tingkatan pendidikan, menyoroti kebutuhan mendesak akan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Upaya ini termasuk memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyampaikan penyebab dan dampak merugikan perilaku perundungan. Tujuan inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan dasar mengenai perundungan dengan menekankan peran bahasa sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, diharapkan mereka akan lebih mampu menghindari terlibat dalam atau menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah. Upaya sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung siswa dalam menggunakan bahasa secara bertanggung jawab sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Dating Violence Ichsan, Nursyamsi; Attas, Nasrah Hasmiati; Saputra, Tri Eka; Nasir, Citra; Fausiah, Rafikah
Amsir Community Service Journal Vol 1 No 1 (2023): Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengbdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62861/acsj.v1i2.328

Abstract

rogram pengabdian masyarakat dengan tema penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak terhadap dating violence, sebagai upaya pencegahan secara preventif dari ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan secara bertahap dan menyeluruh mencegah dan menimilasir terjadinya korban dating violence pada kalangan remaja di lingkungan masyarakat lokasi pengabidan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah daerah setempat dari segala bentuk akibat dari perilaku dating violence dan metode pencegahan Luaran Kegiatan ini adalah Peningkatan kesadaran hukum pemerintah daerah dan masyarakat.
Legal Protection For Children Who Perform Underage Marriages According To Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection Nasir, Citra; Ichsan , Nursyamsi; Heriyanto, Heriyanto; Abbas, Abbas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 1 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v2i1.9447

Abstract

Determining the age limit for marriage is very important because every bride and groom must have biological and psychological maturity. Referring to KPPPA data at the end of last year, in just one day there are 375 children under the age of 18 who carry out marriages and in the Marriage Law there is a dispensation with parental consent. The purpose of this study is to determine the extent of child protection in the Protection Law with normative legal research methods. The results of the study are legal protection for children to prevent underage marriage, including a) Juridical child protection which in the Child Protection Law has applied sanctions for parties involved in underage marriage, either directly or indirectly has violated children's rights, although its implementation cannot be realized optimally if it is not accompanied by awareness from parents and children themselves. Whereas, b) Non-juridical child protection: The reason for child protection to prevent underage marriage is very important because it will result in education, association and environment, health, psychology and especially prevent the increase in divorce rates.
PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM PERDATA Nasir, Citra; Heriyanto, Heriyanto; Sutanto , Christofer
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i3.26187

Abstract

Pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian sangat penting tetapi banyak sekali seorang ayah yang tidak mau memberikannya atau lupa apabila seorang ayah sudah menikah lagi dan anaknya ikut ibunya setelah terjadi perceraian, sehingga dengan keadaan yang demikian pula membuat mereka hidup tidak layak dan kehilangan masa depan akibat tidak bisa melanjutkan sekolah. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ayah setelah percerain kepada anak, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam pertanggungjawban ayah terhadap anak setelah percerain ada nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Pertanggungjawaban ini sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah biasanya memiliki porsi yang lebih dalam keuangan, meskipun ketika tidak mmapu maka ibu akan diminta menanggung separuhnya.
EFFORTS TO OVERCOME- DIS-HARMONIZATION OF REGIONAL REGULATIONS TO REALIZE HARMONIOUS REGIONAL REGULATION Nasir, Citra; Attas, Nasrah Hasmiati; Saputra, Tri Eka; Susanto, Cristofer
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 3 No. 2 (2022): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v3i2.471

Abstract

Every law formed should be consistentand harmonious with other laws and regulations, but it does not rule out possibility that laws and regulations turn out to be contrary to higher and / or equivalent law and regulation. For example, at the regional level, it is often found that the substance of local regulations is considered problematic so that it must be canceled or revised, so that strategic steps are neededin order to overcome this. Thisresearch aims to determine efforts to overcome disharmonization of regional regulations. The type of researchused is a normative legal research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach), which is further analyzed deductively. The results of the research are an effort to overcome the disharmonization of regional regulations through preventive supervision in the formation carried out by the central government before local regulations are ratified and promulgated, in the form of facilitation and evaluation to ensure the formation of regional regulations has met good regional regulations. In the meantime, strict oversight is conducted on local regulations that have been enacted and hold legal authority. These regulations are subject to two types of supervision: internal supervision, which involves providing clarifications without the power to cancel but only making recommendations; and external supervision, which is carried out by the Supreme Court to annul the Bylaw.
Comparison of Legal Protection of Telemedicine Services in Indonesia and Malaysia Nasir, Citra; Ichsan, Nursyamsi; Attas, Nasrah Hasmiati
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 3 No. 2 (2022): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v3i2.476

Abstract

The purpose of this study is to compare the legal protection of telemedicine in Indonesia and Malaysia. The research method uses normative legal research using a statutory approach and concept approach. The results of the study obtained the conclusion that the results of the study obtained the conclusion that health services through telemedicine have a greater risk than health services through face-to-face or in person, for example in terms of diagnosis the doctor will be better and more precise if done directly between the doctor and the patient. In Indonesia and Malaysia, each has regulations to provide legal protection for patients in telemedicine services as well as for telemedicine service providers. The implementation of telemedicine services in Indonesia by health facilities while Malaysia directly by hospitals in coordination with clinics and health centres because doctors can only conduct virtual consultations with people who are already patients this can be seen as a continuation of care.
Co-Authors Abbas Abbas Abbas, Abbas Fatmawaty Syam, Andi Fausiah, Rafikah Gilang, Abbas Heriyanto Heriyanto Ibbank Ichsan , Nursyamsi Ilyas Nasrah Hasmiati Attas Nengsi Sudirman Nirwan Ridwan Andi Mattoliang Saputra, Tri Eka Susanto, Cristofer Sutanto , Christofer Syam, Andi Fatmawati Yusni Yusni