Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Bertani Tenang Tanpa Riba: Pendampingan Akad Murabahah Bagi Petani Jorong Balai Satu Malalak Selatan Muhammad Dzakhwan; Fajriyani Arsya
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 2 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas penerapan akad murabahah sebagai solusi pembiayaan pertanian syariah bagi petani di Jorong Balai Satu, Nagari Malalak Selatan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masyarakat dataran tinggi yang mengandalkan pertanian kayu manis, padi sawah, dan hortikultura namun kerap terjerat utang berbunga tinggi kepada tengkulak dan rentenir akibat terbatasnya akses pembiayaan formal. Ketergantungan ini melemahkan daya tawar petani dan mengurangi porsi pendapatan yang mereka nikmati dari setiap siklus panen. Kegiatan bertujuan memperkenalkan murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, dan dilakukan melalui pendekatan pendampingan individual, dengan menjelaskan mekanisme akad murabahah, membandingkannya dengan sistem pinjaman berbunga, serta memberikan ilustrasi penerapannya melalui skenario jual-beli alat dan sarana produksi pertanian yang transparan harganya, seperti mesin pengupas kulit kayu manis, pupuk, dan herbisida. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah dan lahan petani, wawancara informal, serta pencatatan lapangan, dan dievaluasi secara kualitatif melalui pencermatan pemahaman petani, bukan melalui instrumen pre-test dan post-test terstruktur. Petani dapat memahami dengan baik skema harga tetap dan pembayaran berbasis siklus panen, serta menilainya lebih adil dan transparan dibandingkan pinjaman tengkulak, sekaligus sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang dipegang masyarakat Minangkabau. Petani juga menunjukkan keterbukaan untuk mengakses pembiayaan murabahah melalui koperasi syariah atau BMT setempat pada musim tanam berikutnya. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah melalui koperasi syariah atau BMT berpotensi memutus ketergantungan petani pada tengkulak, meningkatkan daya tawar petani, dan mendorong pembiayaan pertanian yang bebas riba serta berakar pada nilai lokal, sekaligus menegaskan pentingnya sosialisasi yang langsung dan personal dalam memperluas literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat tani perdesaan.
Edukasi Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Jorong Balai Satu Malalak Selatan Asti Ananta; Fajriyani Arsya
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 2 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, tetapi wajib dilakukan pencatatan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sangat diperlukan sebagai bukti administratif dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga. Artikel ini membahas urgensi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan di Jorong Balai Satu, Malalak Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya hal tersebut dalam kehidupan sosial dan keluarga serta akibat hukumnya. Metode yang dipilih ialah edukasi hukum melalui penyampaian materi, diskusi,  dan interaktif dengan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan dalam memberikan jaminan terhadap kepastian hukum serta menjelaskan hubungan antara pencatatan perkawinan dengan pemenuhan hak suami, istri, dan anak, baik dalam aspek administrasi maupun keperdataan, sekaligus menguraikan berbagai konsekuensi yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, masyarakat menjadi lebih memahami urgensi pencatatan perkawinan secara resmi serta berbagai konsekuensi yuridis yang berpotensi muncul apabila perkawinan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum. Edukasi hukum secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia.